DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini mengevaluasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pengambilalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, tindakan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia dan prinsip perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah kombinasi yuridis normatif dan empiris melalui studi kasus lembaga pembiayaan dan sengketa nyata. Analisis diarahkan pada relevansi Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 yang melarang pemberi fidusia mengalihkan objek tanpa izin kreditur, serta ketentuan UU Perlindungan Konsumen terkait klausul baku, hak atas informasi, advokasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian juga membahas praktik eksekusi fidusia pasca wanprestasi, meliputi pemberian titel eksekutorial dan prosedur pelelangan atau penjualan di bawah tangan, serta interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap aspek teknis pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik banyak lembaga pembiayaan melakukan pengambilalihan objek fidusia secara sepihak tanpa pemberitahuan tertulis, tanpa musyawarah, dan dengan pengabaian terhadap prosedur hukum. Akibatnya, konsumen menanggung kerugian finansial (kehilangan objek, biaya tambahan) dan immateril (stres psikologis, hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan). Konsumen juga sering kurang memahami klausul dan haknya, sementara pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha belum maksimal. Regulasi terkait eksekusi fidusia elektronik dan penarikan objek masih mengandung celah, dan integrasi antara UU Jaminan Fidusia dan UU Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya harmonis. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan: harmonisasi regulasi antara UU Jaminan Fidusia dan UU Perlindungan Konsumen; penguatan sistem pengawasan serta penegakan hukum; peningkatan literasi hukum konsumen; pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (mediasi atau arbitrase konsumen) serta akses advokasi mudah; dan penerapan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran agar praktik pengambilalihan tanpa izin dapat ditekan dan perlindungan konsumen lebih efektif.
Konsumen atau debitur memiliki kedudukan hukum yang dilindungi dalam transaksi jaminan fidusia, termasuk ketika terjadi upaya pengambilalihan objek fidusia tanpa izin kreditur.2/PUU-XIX/2021, telah mengubah lanskap hukum pelaksanaan eksekusi fidusia dengan mewajibkan pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan jika debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela.Implementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debt collector, peningkatan literasi hukum, dan edukasi konsumen.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas implementasi POJK No. 22 Tahun 2023 dalam melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak adil oleh debt collector, termasuk analisis dampak POJK terhadap penurunan jumlah pengaduan konsumen terkait fidusia. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi atau arbitrase yang spesifik untuk sengketa fidusia, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari transaksi ini dan kebutuhan konsumen untuk mendapatkan penyelesaian yang cepat, murah, dan adil. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem jaminan fidusia serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam perlindungan konsumen dan penegakan hukum, serta mengadaptasi model-model tersebut ke konteks hukum Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi fidusia, memperkuat kepastian hukum, dan mendorong praktik pembiayaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
| File size | 287.14 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Notaris berperan penting dalam memastikan proses perubahan status sesuai ketentuan hukum, termasuk memastikan modal, saham, dan struktur organisasi yangNotaris berperan penting dalam memastikan proses perubahan status sesuai ketentuan hukum, termasuk memastikan modal, saham, dan struktur organisasi yang
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris pada sengketa utang-piutang. Hak waris memang melekat, tetapiPenelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris pada sengketa utang-piutang. Hak waris memang melekat, tetapi
DINASTIREVDINASTIREV 0, ilmu hukum dapat memainkan peran yang konstruktif dalam memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keteraturan hukum di masyarakat yang0, ilmu hukum dapat memainkan peran yang konstruktif dalam memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keteraturan hukum di masyarakat yang
DINASTIREVDINASTIREV Teori Differential Association digunakan untuk menjelaskan bahwa perilaku kriminal diperoleh secara sistematis dari lingkungan yang permisif terhadap pelanggaranTeori Differential Association digunakan untuk menjelaskan bahwa perilaku kriminal diperoleh secara sistematis dari lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran
DINASTIREVDINASTIREV Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam negara hukum yang demokratis. Salah satu asas penting dalam prosesPembentukan peraturan daerah merupakan wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam negara hukum yang demokratis. Salah satu asas penting dalam proses
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir di luar perkawinan melalui perspektif Teori Legalitas, yaituPenelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir di luar perkawinan melalui perspektif Teori Legalitas, yaitu
DINASTIREVDINASTIREV Penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi tantangan teknis, seperti sulitnya pelacakan pelaku dan pembuktian keaslian konten, sehingga memerlukanPenegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi tantangan teknis, seperti sulitnya pelacakan pelaku dan pembuktian keaslian konten, sehingga memerlukan
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara das sollen (aturan hukum yang berlaku) dan das sein (praktik implementasi). Selain itu, tata kelola dan pengawasanHal ini memperlihatkan kesenjangan antara das sollen (aturan hukum yang berlaku) dan das sein (praktik implementasi). Selain itu, tata kelola dan pengawasan
Useful /
BDKJAKARTABDKJAKARTA Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka. Sumber data diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitanPenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka. Sumber data diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikatDalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikat
DINASTIREVDINASTIREV Namun, tantangan seperti koordinasi lembaga yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas produk asuransi swasta masih menghambat efektivitasNamun, tantangan seperti koordinasi lembaga yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas produk asuransi swasta masih menghambat efektivitas
DINASTIREVDINASTIREV Kajian mengenai investasi dalam perspektif teori ekonomi neoklasik menyoroti sejumlah gagasan penting yang berkaitan dengan pembangunan dan transformasiKajian mengenai investasi dalam perspektif teori ekonomi neoklasik menyoroti sejumlah gagasan penting yang berkaitan dengan pembangunan dan transformasi