DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJual beli tanah di bawah tangan masih dominan di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, meskipun hukum positif mewajibkan peralihan hak melalui akta autentik PPAT. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara praktik hukum adat yang dipercaya masyarakat dengan aturan nasional yang menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor penyebab masyarakat memilih transaksi informal dan menilai perlindungan hukum bagi pembeli. Dengan metode yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, ditemukan tiga faktor utama: biaya yang lebih murah, proses yang sederhana dan cepat, serta legitimasi adat melalui kepala desa. Namun, praktik ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti kesulitan balik nama, penjualan ganda, dan sengketa warisan. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun sah secara sosial, posisi pembeli tetap lemah secara hukum, sehingga diperlukan harmonisasi hukum adat dan nasional serta peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan prosedur pertanahan.
Penelitian ini menegaskan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan di Kecamatan Gunung Raya masih menjadi pilihan utama masyarakat karena pertimbangan biaya, kemudahan prosedur, dan legitimasi adat yang diperkuat oleh peran kepala desa.Namun, hasil analisis memperlihatkan bahwa meskipun sah secara sosial, transaksi ini menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan, seperti kesulitan balik nama, potensi penjualan ganda, dan sengketa warisan.Temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, reformasi kebijakan pertanahan agar lebih sederhana dan terjangkau, serta intensifikasi sosialisasi hukum kepada masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan jual beli tanah di bawah tangan, diperlukan tiga saran penelitian lanjutan. Pertama, mengembangkan kerangka hukum hybrid yang mengintegrasikan hukum adat dengan regulasi nasional, dengan fokus pada mekanisme resmi yang tetap menghormati tradisi lokal. Kedua, menerapkan sistem pendaftaran tanah digital yang mudah diakses masyarakat, sehingga proses formal tidak lagi dianggap rumit atau mahal. Ketiga, memperluas program pendidikan hukum pertanahan di tingkat desa, termasuk pelatihan tentang risiko transaksi informal dan pentingnya sertifikat tanah. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya, sekaligus mengurangi konflik agraria yang bersifat sosiokultural. Penelitian lanjutan juga bisa mengkaji dampak ekonomi dari konflik pertanahan dan mengusulkan kebijakan insentif fiskal bagi warga yang memilih jalur resmi.
| File size | 226.47 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujungOleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujung
DINASTIREVDINASTIREV Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan mekanisme pengawasan yang diwadahi melalui Dewan Pengawas BPJS, DewanHasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan mekanisme pengawasan yang diwadahi melalui Dewan Pengawas BPJS, Dewan
DINASTIREVDINASTIREV js. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum responsif digital dapat diimplementasikan melalui aplikasi LINDAA yang memiliki fitur form pelaporanjs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hukum responsif digital dapat diimplementasikan melalui aplikasi LINDAA yang memiliki fitur form pelaporan
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi QRIS lintas batas yang sukses, berdasarkan skema Local Currency Transaction (LCT) dan adopsi standar global EMVco, menghadapi tantangan fundamentalImplementasi QRIS lintas batas yang sukses, berdasarkan skema Local Currency Transaction (LCT) dan adopsi standar global EMVco, menghadapi tantangan fundamental
AMSIRAMSIR Oleh karena itu, integrasi hanya akan menghasilkan keadilan substantif jika dirancang secara partisipatif, mengakui otoritas keputusan adat, dan menempatkanOleh karena itu, integrasi hanya akan menghasilkan keadilan substantif jika dirancang secara partisipatif, mengakui otoritas keputusan adat, dan menempatkan
DINASTIREVDINASTIREV Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan kelembagaan BPD serta peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan transparan.Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan kelembagaan BPD serta peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan transparan.
STAIYPIQBAUBAUSTAIYPIQBAUBAU Kegiatan pengabdian masyarakat pada Agritanijaya sebagai pengolah bahan porang telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan berjalan dimulai dari perencanaan,Kegiatan pengabdian masyarakat pada Agritanijaya sebagai pengolah bahan porang telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan berjalan dimulai dari perencanaan,
IAIANNAWAWIIAIANNAWAWI Walaupun memudahkan aktivitas ekonomi dan mendorong perubahan sistem pembayaran digital, cryptocurrency tetap menjadi kontroversi karena risiko yang tinggi.Walaupun memudahkan aktivitas ekonomi dan mendorong perubahan sistem pembayaran digital, cryptocurrency tetap menjadi kontroversi karena risiko yang tinggi.
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debtImplementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debt
DINASTIREVDINASTIREV Hubungan antara digitalisasi dan perlindungan privasi bersifat dialektis. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasiHubungan antara digitalisasi dan perlindungan privasi bersifat dialektis. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasi
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan keabsahan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya dan dalam memenuhi syarat sah perjanjianPenelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan keabsahan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya dan dalam memenuhi syarat sah perjanjian
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja mengurangi kualitas perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat serta berpotensiHasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja mengurangi kualitas perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat serta berpotensi