DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJual beli tanah di bawah tangan masih dominan di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, meskipun hukum positif mewajibkan peralihan hak melalui akta autentik PPAT. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara praktik hukum adat yang dipercaya masyarakat dengan aturan nasional yang menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor penyebab masyarakat memilih transaksi informal dan menilai perlindungan hukum bagi pembeli. Dengan metode yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, ditemukan tiga faktor utama: biaya yang lebih murah, proses yang sederhana dan cepat, serta legitimasi adat melalui kepala desa. Namun, praktik ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti kesulitan balik nama, penjualan ganda, dan sengketa warisan. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun sah secara sosial, posisi pembeli tetap lemah secara hukum, sehingga diperlukan harmonisasi hukum adat dan nasional serta peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan prosedur pertanahan.
Penelitian ini menegaskan bahwa praktik jual beli tanah di bawah tangan di Kecamatan Gunung Raya masih menjadi pilihan utama masyarakat karena pertimbangan biaya, kemudahan prosedur, dan legitimasi adat yang diperkuat oleh peran kepala desa.Namun, hasil analisis memperlihatkan bahwa meskipun sah secara sosial, transaksi ini menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan, seperti kesulitan balik nama, potensi penjualan ganda, dan sengketa warisan.Temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, reformasi kebijakan pertanahan agar lebih sederhana dan terjangkau, serta intensifikasi sosialisasi hukum kepada masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan jual beli tanah di bawah tangan, diperlukan tiga saran penelitian lanjutan. Pertama, mengembangkan kerangka hukum hybrid yang mengintegrasikan hukum adat dengan regulasi nasional, dengan fokus pada mekanisme resmi yang tetap menghormati tradisi lokal. Kedua, menerapkan sistem pendaftaran tanah digital yang mudah diakses masyarakat, sehingga proses formal tidak lagi dianggap rumit atau mahal. Ketiga, memperluas program pendidikan hukum pertanahan di tingkat desa, termasuk pelatihan tentang risiko transaksi informal dan pentingnya sertifikat tanah. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya, sekaligus mengurangi konflik agraria yang bersifat sosiokultural. Penelitian lanjutan juga bisa mengkaji dampak ekonomi dari konflik pertanahan dan mengusulkan kebijakan insentif fiskal bagi warga yang memilih jalur resmi.
| File size | 226.47 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena berfokus pada substansi perjanjian dan kausa yang halal.G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena berfokus pada substansi perjanjian dan kausa yang halal.
DINASTIREVDINASTIREV Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan disharmoni fundamental dengan prinsip keberlanjutanUndang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan disharmoni fundamental dengan prinsip keberlanjutan
DINASTIREVDINASTIREV Akibatnya, Indonesia telah memanfaatkan QRIS secara efektif untuk meningkatkan dampaknya dalam ekosistem keuangan global dan memperkuat perannya sebagaiAkibatnya, Indonesia telah memanfaatkan QRIS secara efektif untuk meningkatkan dampaknya dalam ekosistem keuangan global dan memperkuat perannya sebagai
UntikaUntika Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,Akibat hukumnya adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Berdasarkan analisis,
UCYUCY Namun, Pasal 24 UU BPHTB mengharuskan pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum penandatanganan akta, yang berarti wajib pajak harus membayar sebelum utangNamun, Pasal 24 UU BPHTB mengharuskan pembayaran pajak terlebih dahulu sebelum penandatanganan akta, yang berarti wajib pajak harus membayar sebelum utang
DINASTIREVDINASTIREV Pada penelitian ini digunakan metode Pendekatan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapatPada penelitian ini digunakan metode Pendekatan penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Penyelesaian sengketa tanah merupakan isu yang kompleks di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta Barat. Sengketa tersebut sering kaliPenyelesaian sengketa tanah merupakan isu yang kompleks di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta Barat. Sengketa tersebut sering kali
STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH Secara yuridis, yang diperjual belikan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Jual beli tanah tanpa sertifikasi adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahanSecara yuridis, yang diperjual belikan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Jual beli tanah tanpa sertifikasi adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan
Useful /
UntikaUntika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi
UntikaUntika Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Banggai dilakukan melalui mekanisme kontrolPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas PUPR Kabupaten Banggai dilakukan melalui mekanisme kontrol
UntikaUntika Studi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakanStudi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan penguatan peran kelompok tani secara formal dalam sistem pengawasan dana desa, guna menciptakan
UIADUIAD Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah Balangnipa yang berjumlah 6 orang dengan menggunakan teknik sampling total.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah Balangnipa yang berjumlah 6 orang dengan menggunakan teknik sampling total.