Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang dalam menjalankan tugasnya dibatasi secara tegas dengan wilayah jabatan sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu hanya seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan keabsahan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya dan dalam memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk, Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dalam mengkaji aspek yuridis dan pertimbangan hakim berdasarkan hukum perdata dan undang-undang jabatan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena penerapan hukum sesuai dengan situasi yang faktual yaitu berfokus pada substansi perjanjian dalam proses pembuatan PPJB untuk menutupi hubungan pinjaman uang dengan jaminan sertipikat hak milik, tidak hanya proses pembuatan PPJB di luar wilayah jabatan notaris tetapi juga maksud dan tujuan pembuatan akta tidak didasarkan pada fakta yang diketahui oleh penggugat, sehingga perjanjian tersebut terdapat cacat hukum dalam proses pembuatannya karena tidak memenuhi kausa yang halal yang mengakibatkan akta tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istri memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakibatkan akta tetap sah dan akta yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatan tidak berakibat akta batal, hanya penjatuhan sanksi administratif bagi notaris.

Conclusion

Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Pengosongan yang dibuat oleh Notaris di luar wilayah jabatannya mempunyai akibat hukum yang berbeda karena perbedaan penafsiran antara putusan tingkat pertama dan banding (judex facti) dan putusan kasasi (judex juris) dalam fakta-fakta persidangan dan penerapan hukum.Pertimbangan hakim pada Putusan PN Depok Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena berfokus pada substansi perjanjian dan kausa yang halal.Putusan MA Nomor 3039 K/PDT/2022 lebih menekankan formalitas akta dan persetujuan istri, sehingga akta tetap sah dan hanya dikenakan sanksi administratif kepada notaris.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang telah ada, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai dampak disparitas putusan pengadilan terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap akta notaris, dengan fokus pada analisis sistematis terhadap putusan-putusan terkait dan persepsi masyarakat. Kedua, penelitian dapat diarahkan untuk mengkaji efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam mencegah pelanggaran wilayah jabatan dan memastikan kualitas pembuatan akta. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan regulasi mengenai wilayah jabatan notaris di Indonesia dengan negara-negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas praktik kenotariatan, memperkuat kepastian hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat dalam transaksi properti. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

References

1. Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) | Jurnal Ilmu... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/82Vol 4 No 4 2024 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Mei Juni 2024 Jurnal Ilmu dinastirev JIHHP issue view 82
2. "Kedudukan dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah " by Melati Pertiwi,... scholarhub.ui.ac.id/notary/vol5/iss3/3Kedudukan dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah by Melati Pertiwi scholarhub ui ac notary vol5 iss3 3

Metadata

File size	291.35 KB
Pages	11
DMCA	Report