SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT
Jurnal Ilmiah PeuradeunJurnal Ilmiah PeuradeunKetentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial.Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat.Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, diperlukan integrasi kelembagaan yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penjaminan anggaran yang konsisten dalam kerangka koordinasi antara Dinas Sosial dan Kecamatan.Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial. Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat. Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.
| File size | 295.8 KB |
| Pages | 18 |
| Short Link | https://juris.id/p-4H |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
ADI JOURNALADI JOURNAL Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha mikro untuk memahami pengalaman mereka dalamMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha mikro untuk memahami pengalaman mereka dalam
LLDIKTI12LLDIKTI12 Peran ibu sebagai pilar utama dalam mengasuh, mendidik, mendorong, dan mengawasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai generasi bangsa yang unggulPeran ibu sebagai pilar utama dalam mengasuh, mendidik, mendorong, dan mengawasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai generasi bangsa yang unggul
LLDIKTI12LLDIKTI12 Hal ini menyebabkan tingginya pencemaran sampah di pesisir, sehingga diperlukan kebijakan khusus dan Rencana Aksi Daerah untuk pengelolaan sampah pesisirHal ini menyebabkan tingginya pencemaran sampah di pesisir, sehingga diperlukan kebijakan khusus dan Rencana Aksi Daerah untuk pengelolaan sampah pesisir
APTKLHIAPTKLHI Kultur semi-kontinu selama 30 hari menghasilkan biomassa kering rata-rata 1,2 g/L/hari dengan kandungan lipid 26 %. Biodiesel yang dihasilkan memenuhiKultur semi-kontinu selama 30 hari menghasilkan biomassa kering rata-rata 1,2 g/L/hari dengan kandungan lipid 26 %. Biodiesel yang dihasilkan memenuhi
RISETILMIAHRISETILMIAH Perkembangan paham keagamaan aktual yang menargetkan generasi muda menimbulkan masalah baru bagi lembaga pendidikan. Guru Pendidikan Agama Islam berperanPerkembangan paham keagamaan aktual yang menargetkan generasi muda menimbulkan masalah baru bagi lembaga pendidikan. Guru Pendidikan Agama Islam berperan
RISETILMIAHRISETILMIAH Kedewasaan, menurut Gagne, bukanlah belajar karena perubahan tingkah laku yang terjadi merupakan hasil dari pertumbuhan struktur dan diri manusia itu sendiri.Kedewasaan, menurut Gagne, bukanlah belajar karena perubahan tingkah laku yang terjadi merupakan hasil dari pertumbuhan struktur dan diri manusia itu sendiri.
RISETILMIAHRISETILMIAH Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan kognitifTeknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan kognitif
MAHADEWAMAHADEWA Best practice ini merupakan hasil karya yang dilakukan di SD Negeri 8 Mas untuk mengatasi berbagai permasalahan melalui penerapan manajemen keterlibatanBest practice ini merupakan hasil karya yang dilakukan di SD Negeri 8 Mas untuk mengatasi berbagai permasalahan melalui penerapan manajemen keterlibatan
Useful /
IAIHPANCORIAIHPANCOR Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki kualitas pendidikan agama di masyarakat. Program pendampingan dengan pendekatanKegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki kualitas pendidikan agama di masyarakat. Program pendampingan dengan pendekatan
IAIHPANCORIAIHPANCOR Kegiatan ini diterapkan melalui pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) atau metode Participatory Learning and Action (PLA), yaitu proses belajarKegiatan ini diterapkan melalui pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) atau metode Participatory Learning and Action (PLA), yaitu proses belajar
IAINPTKIAINPTK Peran lebe sangat penting dalam melanggengkan praktik perkawinan anak di Brebes dengan menggunakan legitimasi fikih klasik sebagai dogma. Faktor-faktorPeran lebe sangat penting dalam melanggengkan praktik perkawinan anak di Brebes dengan menggunakan legitimasi fikih klasik sebagai dogma. Faktor-faktor
APTKLHIAPTKLHI Populasi spesies ini telah menurun akibat hilangnya habitat dan kebakaran hutan. Memprediksi distribusi potensial spesies ini adalah prioritas pentingPopulasi spesies ini telah menurun akibat hilangnya habitat dan kebakaran hutan. Memprediksi distribusi potensial spesies ini adalah prioritas penting