SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT
Jurnal Ilmiah PeuradeunJurnal Ilmiah PeuradeunKetentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial.Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat.Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, diperlukan integrasi kelembagaan yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penjaminan anggaran yang konsisten dalam kerangka koordinasi antara Dinas Sosial dan Kecamatan.Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial. Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat. Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.
| File size | 295.8 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UNUSAUNUSA Kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran PBL, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Instrumen penelitianKelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran PBL, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Instrumen penelitian
UNUSAUNUSA Hasil menunjukkan terdapat perbedaan volume serum yang terbentuk setelah pengocokan berdasarkan variasi waktu inkubasi (P = 0,002). Uji Post Hoc BonferroniHasil menunjukkan terdapat perbedaan volume serum yang terbentuk setelah pengocokan berdasarkan variasi waktu inkubasi (P = 0,002). Uji Post Hoc Bonferroni
UNUSAUNUSA Ulkus kaki diabetik (DFU) merupakan komplikasi pada penderita diabetes mellitus yang dapat berkembang menjadi infeksi. Deteksi dini kuman pada DFU dapatUlkus kaki diabetik (DFU) merupakan komplikasi pada penderita diabetes mellitus yang dapat berkembang menjadi infeksi. Deteksi dini kuman pada DFU dapat
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini bertujuan untuk menguji. Metode kuasi-eksperimen digunakan dengan desain pretest–posttest control group melibatkan 60 siswa kelas V diPenelitian ini bertujuan untuk menguji. Metode kuasi-eksperimen digunakan dengan desain pretest–posttest control group melibatkan 60 siswa kelas V di
Useful /
UNPAMUNPAM Penurunan COD mencapai 92 %, menunjukkan efisiensi tinggi dalam mengurangi pencemaran organik. Teknologi ini layak dikembangkan sebagai solusi pengelolaanPenurunan COD mencapai 92 %, menunjukkan efisiensi tinggi dalam mengurangi pencemaran organik. Teknologi ini layak dikembangkan sebagai solusi pengelolaan
UNDIKSHAUNDIKSHA Analisis buku teks menonjolkan kekuatan serta area perbaikan, sementara wawancara menggambarkan kebutuhan belajar individual, preferensi visual, dan pentingnyaAnalisis buku teks menonjolkan kekuatan serta area perbaikan, sementara wawancara menggambarkan kebutuhan belajar individual, preferensi visual, dan pentingnya
UNDIKSHAUNDIKSHA 658. Sampel dalam penelitian sebanyak 377 siswa yang didapat dari total anggota populasi 6658 siswa menggunakan teknik area proportional simple random658. Sampel dalam penelitian sebanyak 377 siswa yang didapat dari total anggota populasi 6658 siswa menggunakan teknik area proportional simple random
UNUSAUNUSA Morfologi spermatozoa normal menjadi indikator fertilitas pria dan dapat dievaluasi melalui analisis manual maupun otomatis. Peralatan otomatis Lenshooke™Morfologi spermatozoa normal menjadi indikator fertilitas pria dan dapat dievaluasi melalui analisis manual maupun otomatis. Peralatan otomatis Lenshooke™