SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT
Jurnal Ilmiah PeuradeunJurnal Ilmiah PeuradeunKetentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial.Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat.Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, diperlukan integrasi kelembagaan yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penjaminan anggaran yang konsisten dalam kerangka koordinasi antara Dinas Sosial dan Kecamatan.Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial. Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat. Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.
| File size | 295.8 KB |
| Pages | 18 |
| Short Link | https://juris.id/p-4H |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu |
| DMCA | Report |
Related /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan laboratorium virtual sebagai suplement pada mata pelajaran lain. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwaPenelitian selanjutnya dapat mengembangkan laboratorium virtual sebagai suplement pada mata pelajaran lain. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Rekomendasi utama meliputi peningkatan program pelatihan guru, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penerapan pendekatan pedagogis seimbang untuk menoptimalkanRekomendasi utama meliputi peningkatan program pelatihan guru, perbaikan infrastruktur teknologi, dan penerapan pendekatan pedagogis seimbang untuk menoptimalkan
IAINPTKIAINPTK Siswa yang belajar dengan model PBL memiliki rata-rata kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajarSiswa yang belajar dengan model PBL memiliki rata-rata kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar
UNUSAUNUSA Faktor pelindung yang signifikan adalah dukungan orang tua dan literasi media. Strategi intervensi yang disarankan mencakup program bimbingan orang tuaFaktor pelindung yang signifikan adalah dukungan orang tua dan literasi media. Strategi intervensi yang disarankan mencakup program bimbingan orang tua
UNSUNS pertama, tidak semua unit bisnis Islam memiliki dasar hukum kuat yang mendasari operasi Dewan Pengawas Syariah. kedua, keanggotaan Dewan Pengawas Syariahpertama, tidak semua unit bisnis Islam memiliki dasar hukum kuat yang mendasari operasi Dewan Pengawas Syariah. kedua, keanggotaan Dewan Pengawas Syariah
UMAUMA Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memperoleh informasi dan data‑data digunakan teknik pengumpulan data berupa studiPenelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memperoleh informasi dan data‑data digunakan teknik pengumpulan data berupa studi
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Pembagian ilmu menjadi fardhu ain dan fardhu kifayah atau ilmu naqli dan ilmu aqli tidak perlu dipahami secara dikotomis atau berhadap-hadapan, karenaPembagian ilmu menjadi fardhu ain dan fardhu kifayah atau ilmu naqli dan ilmu aqli tidak perlu dipahami secara dikotomis atau berhadap-hadapan, karena
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Metode kuasi-eksperimen digunakan dengan desain pretest–posttest control group melibatkan 60 siswa kelas V di Kota Bandung. Data dikumpulkan melaluiMetode kuasi-eksperimen digunakan dengan desain pretest–posttest control group melibatkan 60 siswa kelas V di Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui
Useful /
E SIBERE SIBER Selain tiga variabel eksogen tersebut, terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi kualitas pendidikan, antara lain lingkungan, budaya organisasi, danSelain tiga variabel eksogen tersebut, terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi kualitas pendidikan, antara lain lingkungan, budaya organisasi, dan
UNSUNS Kesimpulannya, kekuasaan inheren tribun ICSID untuk mempertimbangkan kembali dapat dilaksanakan guna mengisi kekosongan dalam proses arbitrase, terutamaKesimpulannya, kekuasaan inheren tribun ICSID untuk mempertimbangkan kembali dapat dilaksanakan guna mengisi kekosongan dalam proses arbitrase, terutama
UNSUNS Meskipun demikian, penelitian ini berhasil merumuskan karakteristik sosial yang dimiliki oleh usaha sosial. Selain itu, sudut pandang mengenai keringananMeskipun demikian, penelitian ini berhasil merumuskan karakteristik sosial yang dimiliki oleh usaha sosial. Selain itu, sudut pandang mengenai keringanan
UPGRISUPGRIS Penguatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, supervisi klinik, dan pendampingan menjadi strategi penting untuk meminimalkan risiko keselamatanPenguatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, supervisi klinik, dan pendampingan menjadi strategi penting untuk meminimalkan risiko keselamatan