SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT
Jurnal Ilmiah PeuradeunJurnal Ilmiah PeuradeunKetentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial.Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat.Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, diperlukan integrasi kelembagaan yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penjaminan anggaran yang konsisten dalam kerangka koordinasi antara Dinas Sosial dan Kecamatan.Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial. Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat. Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.
| File size | 295.8 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
ISI DPSISI DPS Pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata yang berkelanjutan diharapkan dapat memenuhi secara optimal indikator-indikator keberlanjutan budaya. UntukPengembangan sebuah desa menjadi desa wisata yang berkelanjutan diharapkan dapat memenuhi secara optimal indikator-indikator keberlanjutan budaya. Untuk
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis kritis menunjukkan bahwa instrumen Dispensasi Nikah di pengadilan sering kali bertransformasi menjadi jalan pintas (legal shortcut) yang mengesampingkanAnalisis kritis menunjukkan bahwa instrumen Dispensasi Nikah di pengadilan sering kali bertransformasi menjadi jalan pintas (legal shortcut) yang mengesampingkan
STKYAKOBUSSTKYAKOBUS Dengan demikian, deforestasi tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena lingkungan, tetapi sebagai krisis kultural dan politik yang menandai lemahnyaDengan demikian, deforestasi tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena lingkungan, tetapi sebagai krisis kultural dan politik yang menandai lemahnya
UNIGAUNIGA Variabel altruisme dan akuntabilitas terbukti secara parsial menjadi faktor dominan yang memengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat kepada Baznas KabupatenVariabel altruisme dan akuntabilitas terbukti secara parsial menjadi faktor dominan yang memengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat kepada Baznas Kabupaten
PELITABANGSAPELITABANGSA Walaupun pemberian grasi berada di tangan Presiden karena kepemilikan hak prerogatif tersebut akan tetapi pertimbangan pemberian grasi harus adanya pertimbanganWalaupun pemberian grasi berada di tangan Presiden karena kepemilikan hak prerogatif tersebut akan tetapi pertimbangan pemberian grasi harus adanya pertimbangan
UNIRAYAUNIRAYA Apabila dalam kebiasaan-kebiasaan itu terdapat orang yang melanggar, atau melawan hokum adat, maka akan dikenakan sanksi. Masyarakat memilih penyelesaianApabila dalam kebiasaan-kebiasaan itu terdapat orang yang melanggar, atau melawan hokum adat, maka akan dikenakan sanksi. Masyarakat memilih penyelesaian
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Pada pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan pemberian masukan (saran) terkait pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan kelurahan,Pada pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan pemberian masukan (saran) terkait pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan kelurahan,
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dengan semakin meningkatnya limbah B3 Covid-19, sejumlah Fasyankes enggan untuk mengelola limbah tersebut karena biaya yang mahal. Alhasil, limbah B3 Covid-19Dengan semakin meningkatnya limbah B3 Covid-19, sejumlah Fasyankes enggan untuk mengelola limbah tersebut karena biaya yang mahal. Alhasil, limbah B3 Covid-19
Useful /
UNTAG SMDUNTAG SMD Untuk standar pengabdian kepada masyarakat (PkM), ketiadaan roadmap PKM yang jelas dan terstruktur, serta tidak adanya pedoman formal untuk pelaksanaanUntuk standar pengabdian kepada masyarakat (PkM), ketiadaan roadmap PKM yang jelas dan terstruktur, serta tidak adanya pedoman formal untuk pelaksanaan
UNDIKSHAUNDIKSHA PBL secara signifikan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Peningkatan tersebut terjadi karena siswa terbiasa menyelesaikan masalahPBL secara signifikan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Peningkatan tersebut terjadi karena siswa terbiasa menyelesaikan masalah
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Bila terjadi sengketa dalam hal pembagian warisan terutama yang menyangkut hak waris terhadap anak perempuan, maka dalam hukum waris adat Lio KabupatenBila terjadi sengketa dalam hal pembagian warisan terutama yang menyangkut hak waris terhadap anak perempuan, maka dalam hukum waris adat Lio Kabupaten
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Lembaga ini pertama kali diperkenalkan oleh Hasan Tiro, tokoh paling berpengaruh di Aceh pada akhir abad 20 hingga awal abad 21, sebagai bagian dari upayaLembaga ini pertama kali diperkenalkan oleh Hasan Tiro, tokoh paling berpengaruh di Aceh pada akhir abad 20 hingga awal abad 21, sebagai bagian dari upaya