SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT
Jurnal Ilmiah PeuradeunJurnal Ilmiah PeuradeunKetentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial.Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat.Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, diperlukan integrasi kelembagaan yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penjaminan anggaran yang konsisten dalam kerangka koordinasi antara Dinas Sosial dan Kecamatan.Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial. Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat. Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.
| File size | 295.8 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Kepala Desa berperan sebagai pelaksana utama pembangunan dengan dibantu oleh perangkat desa dan lembaga perwakilan masyarakat. Model partisipatif ini efektifKepala Desa berperan sebagai pelaksana utama pembangunan dengan dibantu oleh perangkat desa dan lembaga perwakilan masyarakat. Model partisipatif ini efektif
UMTSUMTS Kedua, strategi program yang mencakup intervensi gizi, penguatan posyandu dan kader gizi, program kolaborasi antarinstansi, serta sosialisasi dan edukasiKedua, strategi program yang mencakup intervensi gizi, penguatan posyandu dan kader gizi, program kolaborasi antarinstansi, serta sosialisasi dan edukasi
USIUSI Yang menjadi sampel sebanyak 100 orang masyarakat yang mewakili, Tehnik analisa data digunakan adalah regresi berganda, serta pengujian, pengolah dataYang menjadi sampel sebanyak 100 orang masyarakat yang mewakili, Tehnik analisa data digunakan adalah regresi berganda, serta pengujian, pengolah data
PELITABANGSAPELITABANGSA Pemberian grasi oleh Presiden di dasarkan pada rasa kemanusiaan dan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain maupun lembaga negara lain. Walaupun pemberianPemberian grasi oleh Presiden di dasarkan pada rasa kemanusiaan dan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain maupun lembaga negara lain. Walaupun pemberian
TEKNOKRATTEKNOKRAT Stunting pada masa balita merupakan kondisi menurunnya tinggi badan anak di bawah nilai standar WHO, yang menimbulkan konsekuensi kesehatan jangka panjangStunting pada masa balita merupakan kondisi menurunnya tinggi badan anak di bawah nilai standar WHO, yang menimbulkan konsekuensi kesehatan jangka panjang
RISETILMIAHRISETILMIAH Perubahan ini bersifat permanen meskipun hanya sementara. Kedewasaan, menurut Gagne, bukanlah belajar karena perubahan tingkah laku yang terjadi merupakanPerubahan ini bersifat permanen meskipun hanya sementara. Kedewasaan, menurut Gagne, bukanlah belajar karena perubahan tingkah laku yang terjadi merupakan
RISETILMIAHRISETILMIAH Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan kognitif anak pada tahap usia operasional formal (12 tahun – dewasa)Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan kognitif anak pada tahap usia operasional formal (12 tahun – dewasa)
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) digunakan sebagai tempat rehabilitasi pasien Covid-19, sehingga menghasilkanPada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) digunakan sebagai tempat rehabilitasi pasien Covid-19, sehingga menghasilkan
Useful /
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Program Pengembangan Ekonomi Lokal oleh CSR DSLNG memberikan gambaran bahwa intervensi berbasis potensi lokal, pelibatan generasi muda, dan pembukaan aksesProgram Pengembangan Ekonomi Lokal oleh CSR DSLNG memberikan gambaran bahwa intervensi berbasis potensi lokal, pelibatan generasi muda, dan pembukaan akses
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Penelitian ini berfokus pada evaluasi dua program: Banjarsari Cipta Prestasi (Pembinaan FPTI Lahat) yang bertujuan mencetak atlet berprestasi tinggi sekaligusPenelitian ini berfokus pada evaluasi dua program: Banjarsari Cipta Prestasi (Pembinaan FPTI Lahat) yang bertujuan mencetak atlet berprestasi tinggi sekaligus
UntikaUntika Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa karya yang dihasilkan olehDi Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa karya yang dihasilkan oleh
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Dalam pandangan Islam, menguasai semua ilmu sampai batas tertentu adalah wajib. Sebagai contoh, mempelajari teologi (ushuluddin) merupakan fardhu ain,Dalam pandangan Islam, menguasai semua ilmu sampai batas tertentu adalah wajib. Sebagai contoh, mempelajari teologi (ushuluddin) merupakan fardhu ain,