SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT
Jurnal Ilmiah PeuradeunJurnal Ilmiah PeuradeunKetentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial.Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat.Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, diperlukan integrasi kelembagaan yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penjaminan anggaran yang konsisten dalam kerangka koordinasi antara Dinas Sosial dan Kecamatan.Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.Kedudukan Dinas Sosial dan Kecamatan secara struktural merupakan perangkat daerah, namun terdapat perbedaan pangkat jabatan antara Kepala Dinas Sosial dan Camat.Metode yang digunakan adalah hukum normatif dan sosiologis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum dilaksanakan sebagaimana diharapkan.Hambatan yang dihadapi meliputi belum terbentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan, pelimpahan wewenang kepada Camat belum disertai pembiayaan yang memadai, serta terbatasnya kualitas sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana desain struktural baru yang mengintegrasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat kabupaten dengan peran langsung Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai ujung tombak lapangan, sehingga data kemiskinan yang dikumpulkan di tingkat gampong dapat langsung diproses dan dijadikan dasar pengambilan keputusan program bantuan sosial. Selain itu, perlu diteliti bagaimana mekanisme pelimpahan wewenang dan anggaran dari Dinas Sosial ke Kecamatan dapat dirancang secara transparan dan akuntabel, agar Camat tidak hanya menjadi koordinator administratif tetapi benar-benar memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merespons kebutuhan masyarakat miskin secara cepat dan tepat. Terakhir, studi lanjutan dapat mengembangkan model kolaboratif antara Dinas Sosial, Kecamatan, dan lembaga masyarakat sipil dalam membangun sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga tidak hanya mengandalkan laporan tahunan yang sering terlambat dan tidak akurat, tapi mampu memantau dinamika kemiskinan secara kontinu dan adaptif di tingkat lokal.
| File size | 295.8 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIMMANUNIMMAN Penyakit yang berasal dari infeksi dan penyebaran kuman, bakteri dan virus merupakan salah satu permasalahan dalam bidang kesehatan yang dari waktu kePenyakit yang berasal dari infeksi dan penyebaran kuman, bakteri dan virus merupakan salah satu permasalahan dalam bidang kesehatan yang dari waktu ke
STKYAKOBUSSTKYAKOBUS Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek agraria berskala besar, yang dikembangkan dalam kerangka Program Food Estate dan investasi perkebunan, berkontribusiHasil penelitian menunjukkan bahwa proyek agraria berskala besar, yang dikembangkan dalam kerangka Program Food Estate dan investasi perkebunan, berkontribusi
UNWIRUNWIR Rekomendasi untuk penelitian mendatang adalah menguji penerapan TSEF di berbagai konteks lokal Indonesia melalui studi lapangan berbasis metode campuran.Rekomendasi untuk penelitian mendatang adalah menguji penerapan TSEF di berbagai konteks lokal Indonesia melalui studi lapangan berbasis metode campuran.
FISIP UNMULFISIP UNMUL Struktur kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jenawi berada di bawah Divisi Infrastruktur dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perikanan Karanganyar.Struktur kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jenawi berada di bawah Divisi Infrastruktur dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perikanan Karanganyar.
RISETILMIAHRISETILMIAH Hasil riset menunjukkan: PAI sebagai satu mata pelajari fundamental dalam pembentukan dan pemupukan terhadap keagamaan generasi Islam agar terbina pemahamanHasil riset menunjukkan: PAI sebagai satu mata pelajari fundamental dalam pembentukan dan pemupukan terhadap keagamaan generasi Islam agar terbina pemahaman
UNIMMANUNIMMAN Sediaan krim ekstrak etanol buah pala (Myristica fragrans) dengan menggunakan perbandingan basis vaselin album F1 (10%), F2 (15%) dan F3 (20%) memilikiSediaan krim ekstrak etanol buah pala (Myristica fragrans) dengan menggunakan perbandingan basis vaselin album F1 (10%), F2 (15%) dan F3 (20%) memiliki
UNIMMANUNIMMAN ). Daun kemangi merupakan salah satu tumbuhan alam yang banyak tersedia & mudah diperoleh di Asia seperti di Indonesia. Selain digunakan sebagai lalapan,). Daun kemangi merupakan salah satu tumbuhan alam yang banyak tersedia & mudah diperoleh di Asia seperti di Indonesia. Selain digunakan sebagai lalapan,
MAHADEWAMAHADEWA Best practice ini merupakan hasil karya yang dilakukan di SD Negeri 8 Mas untuk mengatasi berbagai permasalahan melalui penerapan manajemen keterlibatanBest practice ini merupakan hasil karya yang dilakukan di SD Negeri 8 Mas untuk mengatasi berbagai permasalahan melalui penerapan manajemen keterlibatan
Useful /
IMRECSJOURNALIMRECSJOURNAL Pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner terstruktur yang disusun secara komprehensif berdasarkan indikator spesifik dari setiap variabelPengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner terstruktur yang disusun secara komprehensif berdasarkan indikator spesifik dari setiap variabel
UNDIKSHAUNDIKSHA Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan tes, sedangkan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar validasi ahli yang dikumpulkanMetode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan tes, sedangkan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar validasi ahli yang dikumpulkan
UNDIKSHAUNDIKSHA Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran PBL mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis secara signifikan dibandingkanHasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran PBL mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis secara signifikan dibandingkan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Pembagian ilmu menjadi fardhu ain dan fardhu kifayah atau ilmu naqli dan ilmu aqli tidak perlu dipahami secara dikotomis atau berhadap-hadapan, karenaPembagian ilmu menjadi fardhu ain dan fardhu kifayah atau ilmu naqli dan ilmu aqli tidak perlu dipahami secara dikotomis atau berhadap-hadapan, karena