Publisher

UNDARUNDAR

Journal Journal of Public PowerJournal of Public Power Abstract

Proses transisi demokrasi di Indonesia pada 1998 menciptakan suasana ketiadaan norma (anomie), yang memicu situasi kacau (chaos) dalam masyarakat Indonesia. Di tengah suasana tanpa norma ini terjadi peniadaan hukum, aturan seolah ditanggalkan, dan negara seakan absen kehadirannya dalam mengatur masyarakat. Di masa seperti inilah terjadi apa yang disebut oleh Giorgio Agamben sebagai Demokrasi & Kedaruratan. Analisis ini menjelaskan bahwa negara dalam keadaan genting akan menangguhkan kepastian hukum, mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan, melanggar hak-hak sipil. Dalam situasi ini, terjadi gesekan dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks Indonesia, hal ini diperparah dengan meletusnya konflik komunal di berbagai daerah, yang menimbulkan masalah baru bagi negara yang sedang membangun demokrasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena ini dengan menghubungkannya dengan pemikiran Giorgio Agamben mengenai Demokrasi & Kedaruratan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa transisi demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru di tahun 1998 terjadi penangguhan hukum, pengabaian hak-hak sipil dan berbagai pelanggaran lainnya. Ragam krisis sebelum penggulingan rezim Orde Baru belum terselesaikan sehingga memicu gejolak yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Ujian ini terus berlanjut walau Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Maraknya kekerasan terhadap masyarakat daerah bisa dianggap sebagai warisan dari kekerasan negara yang acapkali dilakukan saat kekuasaan bersifat terpusat. Masa transisi telah melahirkan gelombang kekerasan yang seakan tidak pernah berakhir, dan semuanya itu berangkat dari situasi darurat kala terjadinya peralihan rezim di Indonesia.

Conclusion

Proses transisi demokrasi Indonesia merupakan proses pelik dalam sejarah negeri ini.Krisis legitimasi yang dibalut oleh krisis ekonomi melahirkan keadaan darurat yang menangguhkan pelaksanaan hukum dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.Keadaan darurat ini merupakan pelajaran untuk memahami bahwa konsolidasi demokrasi membutuhkan persetujuan, kesepakatan, legitimasi, kinerja, dan budaya demokratis.Transisi demokrasi bermasalah pasca berakhirnya Orde Baru, yang diselesaikan melalui rekonsiliasi terbatas, tidaklah cukup menjadi modal politik bagi konsolidasi demokrasi.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap proses transisi demokrasi Indonesia pasca Orde Baru, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji secara mendalam dampak normalisasi keadaan darurat terhadap pembentukan identitas politik dan sosial masyarakat pasca-Orde Baru, khususnya bagaimana pengalaman kekerasan dan ketidakpastian hukum membentuk persepsi masyarakat terhadap negara dan demokrasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif mengenai efektivitas berbagai mekanisme rekonsiliasi yang diterapkan dalam mengatasi konflik komunal di berbagai daerah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal dan nasional yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses rekonsiliasi tersebut. Ketiga, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengeksplorasi peran media massa dan media sosial dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi dinamika politik selama masa transisi, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada polarisasi atau konsolidasi demokrasi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas transisi demokrasi di Indonesia dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan inklusif.

Metadata

File size	757.61 KB
Pages	16
DMCA	Report