IAIN BONEIAIN BONE

JURNAL MAPPESONAJURNAL MAPPESONA

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan desentralisasi sistem pendidikan nasional serta dampaknya terhadap pendidikan madrasah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, dimana data diperoleh melalui studi literatur yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Fokus kajian mencakup dua isu utama: (1) desentralisasi sistem pendidikan nasional, dan (2) dampak desentralisasi terhadap pendidikan madrasah. Teknik pengumpulan data melibatkan pencarian literatur sistematis berdasarkan kriteria inklusi‑eksklusi serta pengorganisasian data berdasarkan tema. Analisis data dilakukan melalui membaca, penandaan, analisis tematik, dan sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi sistem pendidikan nasional bertujuan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tantangan masyarakat lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, desentralisasi menghadapi berbagai tantangan, terutama pada konteks madrasah, yang sering mengalami kekurangan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya dibandingkan sekolah negeri, sehingga memengaruhi kualitas pendidikan madrasah.

Desentralisasi sistem pendidikan nasional memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan, keputusan, sumber daya, dan kurikulum pendidikan.Meskipun terdapat tiga bentuk utama desentralisasi (dekonsentrasi, devolusi, delegasi) dengan devolusi sebagai model utama di Indonesia, tantangan kesenjangan sumber daya dan kapasitas manajemen antar daerah harus diatasi agar kebijakan berhasil.Pada madrasah, desentralisasi membuka peluang inovasi kurikulum lokal namun terbatas oleh ketimpangan anggaran, visi kepala daerah, serta kurangnya kesiapan SDM dan infrastruktur, yang mengancam daya saing lembaga.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan teknologi digital dalam pembelajaran madrasah mempengaruhi efektivitas kebijakan desentralisasi, khususnya dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sumber daya manusia; misalnya dengan merumuskan pertanyaan penelitian, Bagaimana penggunaan platform e‑learning berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan madrasah di daerah dengan anggaran terbatas? Selanjutnya, diperlukan studi komparatif mengenai model alokasi anggaran pendidikan antar provinsi untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan desentralisasi, dengan fokus pada pertanyaan, Model alokasi anggaran pendidikan yang paling efektif dalam mendukung pengembangan madrasah di wilayah dengan disparitas fiskal yang tinggi adalah apa? Akhirnya, peran partisipasi masyarakat lokal dalam proses adaptasi kurikulum madrasah perlu diteliti secara mendalam, terutama dalam konteks kebijakan otonomi daerah, sehingga dapat dijawab pertanyaan, Bagaimana mekanisme kolaboratif antara pemerintah daerah, komite madrasah, dan komunitas dapat meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal tanpa mengorbankan standar nasional? Penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan empiris yang memperkuat implementasi desentralisasi, meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, dan menutup kesenjangan antara kebijakan pusat dan realitas lapangan.

  1. Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia | Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan... doi.org/10.15575/jbpd.v5i3.29265Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia Ministrate Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan doi 10 15575 jbpd v5i3 29265
Read online
File size325.75 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test