DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikDigitalisasi rekam medis mendorong efisiensi dan kesinambungan layanan, tetapi meningkatkan risiko atas hak privasi pasien. Penelitian ini menelaah kerangka hukum, bentuk perlindungan hukum, dan keterkaitan digitalisasi dengan privasi pasien di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, peraturan teknis, standar internasional, dan literatur akademik terkait digitalisasi rekam medis dan perlindungan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum digitalisasi rekam medis di Indonesia dibangun melalui sinergi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, serta diperkuat oleh standar internasional seperti ISO 27001 dan HL7. Perlindungan hukum terhadap hak privasi pasien mencakup aspek represif maupun preventif. Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan, mekanisme penegakan hukum, dan sanksi bagi pelanggaran. Secara preventif, perlindungan dilakukan dengan prinsip privacy by design, penunjukan pejabat perlindungan data, audit trail, penilaian dampak perlindungan data, kontrol akses berlapis, serta persetujuan granular dan dinamis. Hubungan antara digitalisasi dan perlindungan privasi bersifat dialektis. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta budaya kepatuhan agar inovasi digital berjalan selaras dengan perlindungan hak privasi pasien.
Kerangka hukum digitalisasi rekam medis di Indonesia merupakan sinergi antara undang-undang kesehatan, peraturan menteri, dan hukum teknologi informasi yang menegaskan kewajiban keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas.Perlindungan privasi medis diatur melalui UU Praktik Kedokteran, UU Perlindungan Data Pribadi, dan Kode Etik Kedokteran yang dioperasionalkan melalui prinsip privacy by design dan mekanisme keamanan lainnya.Digitalisasi rekam medis mempercepat layanan dan memperkuat kendali pasien atas data, namun memerlukan tata kelola disiplin agar manfaat teknologi sejalan dengan perlindungan hak privasi.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi empiris mendalam mengenai efektivitas implementasi UU PDP dalam konteks digitalisasi rekam medis di berbagai fasilitas kesehatan, termasuk identifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh petugas perlindungan data. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan model tata kelola data kesehatan yang berbasis risiko dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika kedokteran, dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas dan keamanan data lintas institusi. Ketiga, penting untuk mengkaji dampak sosial dan hukum dari penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis data rekam medis, termasuk potensi bias algoritmik dan implikasinya terhadap kesetaraan akses layanan kesehatan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menyempurnakan kerangka hukum dan kebijakan terkait digitalisasi rekam medis, serta memastikan perlindungan hak privasi pasien di era digital.
- Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan... doi.org/10.46924/jihk.v5i2.182Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan doi 10 46924 jihk v5i2 182
- Review of Electronic Medical Records in Indonesia and its Developments Based on Legal Regulations in... jurnal.ahmar.id/index.php/daengku/article/view/1662Review of Electronic Medical Records in Indonesia and its Developments Based on Legal Regulations in jurnal ahmar index php daengku article view 1662
| File size | 260.03 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Reposisi hukum kelembagaan BNPP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang adil, integratif,Reposisi hukum kelembagaan BNPP bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan agenda strategis untuk mewujudkan tata kelola perbatasan yang adil, integratif,
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana regulasi di bidang investasi dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejak diberlakukannya Undang-UndangOleh karena itu, perlu dikaji bagaimana regulasi di bidang investasi dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang
DINASTIREVDINASTIREV Wawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak ciptaWawancara singkat dengan perwakilan platform Vidio dilakukan untuk memperkaya data penelitian. Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa pemegang hak cipta
DINASTIREVDINASTIREV Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya manusia, kerusakan sarana prasarana, minimnya sosialisasi, terbatasnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat,Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya manusia, kerusakan sarana prasarana, minimnya sosialisasi, terbatasnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV Beberapa di antaranya adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga pengawas, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspekBeberapa di antaranya adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga pengawas, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek
DINASTIREVDINASTIREV Ketiga, dari aspek disposisi: sikap pasif pelaksana dalam mengidentifikasi dan mengajukan siswa dari kelompok rentan, lemahnya inisiatif proaktif untukKetiga, dari aspek disposisi: sikap pasif pelaksana dalam mengidentifikasi dan mengajukan siswa dari kelompok rentan, lemahnya inisiatif proaktif untuk
DINASTIREVDINASTIREV Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UUData diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU
URINDOURINDO Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari ke empat aspek tersebut serta faktor yang dominan yang berperan dalam optimalisasi rekam medisPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari ke empat aspek tersebut serta faktor yang dominan yang berperan dalam optimalisasi rekam medis
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Kabupaten Karawang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belumPelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Kabupaten Karawang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum
DINASTIREVDINASTIREV Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang dalam menjalankan tugasnya dibatasi secara tegas dengan wilayah jabatanNotaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang dalam menjalankan tugasnya dibatasi secara tegas dengan wilayah jabatan
DINASTIREVDINASTIREV Perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan mengurangi kekuatan instrumen perlindungan lingkungan dan pembatasan partisipasi publik merugikanPerubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan mengurangi kekuatan instrumen perlindungan lingkungan dan pembatasan partisipasi publik merugikan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun sah secara sosial, posisi pembeli tetap lemah secara hukum, sehingga diperlukan harmonisasi hukum adat dan nasionalPenelitian menyimpulkan bahwa meskipun sah secara sosial, posisi pembeli tetap lemah secara hukum, sehingga diperlukan harmonisasi hukum adat dan nasional