DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPerkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam layanan kesehatan, termasuk penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk pengelolaan data pasien. Aplikasi Satu Sehat merupakan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan privasi pasien dalam aplikasi kesehatan digital, dengan menyoroti regulasi yang berlaku dan tantangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 mengenai kerahasiaan data medis. Selain itu, dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas privasi pasien dalam layanan kesehatan digital untuk mengidentifikasi celah regulasi dan tantangan implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian oleh Tombokan dkk (2024) menekankan pentingnya sanksi bagi penyalahgunaan data dalam aplikasi layanan kesehatan. Selain itu, studi Wibowo dkk (2024) mengkaji tantangan implementasi perlindungan privasi pasien dalam rekam medis elektronik. Penelitian-penelitian ini memberikan konteks tambahan mengenai perlunya penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga privasi di era digital. Penguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan edukasi publik, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan perlindungan data pasien dalam era digital.
Perlindungan privasi pasien dalam era digital menjadi semakin krusial, terutama dengan munculnya aplikasi kesehatan seperti Satu Sehat.Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mendukung perlindungan data pribadi, seperti UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak privasi mereka, rendahnya transparansi dalam pengelolaan data, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah menjadi beberapa masalah utama yang perlu diatasi.Dari analisis tersebut, jelas bahwa terdapat celah dalam regulasi yang perlu diperbaiki agar perlindungan privasi pasien dapat dilaksanakan secara efektif.Rekomendasi untuk meningkatkan regulasi, edukasi masyarakat, dan penguatan mekanisme pengawasan menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi keefektifan regulasi saat ini dalam melindungi data pasien di aplikasi kesehatan digital, dengan mengeksplorasi perbedaan implementasi antara lembaga pemerintah dan swasta. Selain itu, studi tentang dampak kampanye edukasi publik terhadap kesadaran masyarakat tentang hak privasi data dapat menjadi arah penelitian baru, terutama dalam memahami bagaimana informasi yang disampaikan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Terakhir, analisis mekanisme pengawasan yang lebih ketat, seperti penerapan audit digital berkala atau sistem pelaporan real-time, dapat dikembangkan untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran privasi secara proaktif.
| File size | 281.98 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Sumber data meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata dan putusan MK), bahan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan tersier (pendapatSumber data meliputi bahan hukum primer (seperti KUHPerdata dan putusan MK), bahan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah), serta bahan tersier (pendapat
DINASTIREVDINASTIREV Penyalahgunaan teknologi ini sering kali digunakan untuk menciptakan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik, terutama dengan menempelkan wajahPenyalahgunaan teknologi ini sering kali digunakan untuk menciptakan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik, terutama dengan menempelkan wajah
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya terkait pemberian rehabilitasiPenelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya terkait pemberian rehabilitasi
DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan makna baru terhadap ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang selamaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan makna baru terhadap ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang selama
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai platform partisipasi politik kontemporer, dengan fokus pada akun media sosial resmi PusatStudi ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai platform partisipasi politik kontemporer, dengan fokus pada akun media sosial resmi Pusat
DINASTIREVDINASTIREV Integrasi budaya asing membawa norma dan praktik kerja yang berbeda, yang dapat menimbulkan benturan nilai dan merugikan pekerja lokal. Oleh karena itu,Integrasi budaya asing membawa norma dan praktik kerja yang berbeda, yang dapat menimbulkan benturan nilai dan merugikan pekerja lokal. Oleh karena itu,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua sumber data: primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua sumber data: primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukanSelain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan
Useful /
BDKJAKARTABDKJAKARTA Hasil studi merekomendasikan program pendidikan karakter lintas disiplin untuk menumbuhkan sikap inklusif di lingkungan pendidikan tinggi. Hasil penelitianHasil studi merekomendasikan program pendidikan karakter lintas disiplin untuk menumbuhkan sikap inklusif di lingkungan pendidikan tinggi. Hasil penelitian
BDKJAKARTABDKJAKARTA Temuan menunjukkan bahwa 53% peserta membutuhkan pelatihan terstruktur yang mencakup praktik menulis, aktivitas reflektif, penguasaan konsep kunci, danTemuan menunjukkan bahwa 53% peserta membutuhkan pelatihan terstruktur yang mencakup praktik menulis, aktivitas reflektif, penguasaan konsep kunci, dan
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektifBerdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektif
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak warisPenelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai kedudukan serta peran strategis notaris dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak waris