DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPerkembangan teknologi digital telah mendorong implementasi akta notaris elektronik sebagai bagian dari modernisasi sistem hukum di Indonesia. Namun, salah satu tantangan utama dalam penerapannya adalah potensi pemalsuan identitas yang dapat merugikan para pihak dan merusak integritas hukum. Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta notaris elektronik menimbulkan implikasi hukum serius, termasuk batalnya akta dan tanggung jawab notaris. Penelitian ini menganalisis aspek keabsahan akta, kewajiban notaris, dan sanksi hukum berdasarkan UU Jabatan Notaris, UU ITE, dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dapat menyebabkan cacat hukum pada akta serta menimbulkan risiko pidana bagi pelaku. Notaris wajib memastikan keabsahan identitas dengan teknologi autentikasi yang memadai. Diperlukan penguatan regulasi dan sistem keamanan digital untuk mencegah praktik ini.
Pemalsuan identitas dalam pembuatan akta notaris elektronik memiliki dampak hukum yang signifikan, baik terhadap keabsahan akta, tanggung jawab notaris, maupun sanksi bagi pelaku.Akta yang dibuat dengan identitas palsu dapat dianggap cacat hukum dan berpotensi dibatalkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.Notaris sebagai pejabat yang berwenang memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan identitas para pihak.Kegagalan dalam verifikasi dapat menyebabkan notaris menghadapi sanksi administratif, perdata, maupun pidana.Dari perspektif hukum pidana, pemalsuan identitas dalam akta notaris elektronik dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP dan UU ITE.Hal ini menunjukkan urgensi penguatan regulasi dan sistem keamanan digital guna mencegah penyalahgunaan identitas dalam proses kenotariatan elektronik.
Untuk mengatasi permasalahan pemalsuan identitas dalam pembuatan akta notaris elektronik, diperlukan penguatan infrastruktur keamanan digital, integrasi dengan data kependudukan nasional, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kompetensi notaris dalam menghadapi tantangan teknologi digital. Selain itu, penting untuk mengkaji implikasi hukum terhadap keabsahan transaksi elektronik dan kontrak elektronik guna memberikan kepastian hukum serta edukasi bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan sistem autentikasi yang lebih aman, diharapkan akta notaris elektronik dapat tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan terpercaya. Upaya bersama antara pemerintah, notaris, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan sistem kenotariatan elektronik yang aman, transparan, dan dapat diandalkan dalam mendukung perkembangan transaksi hukum di era digital.
| File size | 434.66 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Dalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagaiDalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagai
DINASTIREVDINASTIREV Norma budaya dan agama di Indonesia umumnya menolak konsep perkawinan sesama jenis. Meskipun demikian, fenomena global menunjukkan adanya perubahan dalamNorma budaya dan agama di Indonesia umumnya menolak konsep perkawinan sesama jenis. Meskipun demikian, fenomena global menunjukkan adanya perubahan dalam
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa poliandri disebabkan oleh beberapa faktor, dan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan jika penggugat membuktikan dalilnya,Hasil penelitian menunjukkan bahwa poliandri disebabkan oleh beberapa faktor, dan pembatalan perkawinan dapat dikabulkan jika penggugat membuktikan dalilnya,
DINASTIREVDINASTIREV G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena berfokus pada substansi perjanjian dan kausa yang halal.G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg sudah tepat karena berfokus pada substansi perjanjian dan kausa yang halal.
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, ke depan, perlu dikembangkan strategi komunikasi politik digital yang lebih inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial-politikOleh karena itu, ke depan, perlu dikembangkan strategi komunikasi politik digital yang lebih inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial-politik
DINASTIREVDINASTIREV Jika terbukti lalai, seperti tidak teliti dalam memverifikasi identitas dan dokumen para pihak, apabila seorang notaris melakukan tindakan yang bertentanganJika terbukti lalai, seperti tidak teliti dalam memverifikasi identitas dan dokumen para pihak, apabila seorang notaris melakukan tindakan yang bertentangan
UMBIMAUMBIMA Penelitian ini mengeksplorasi dampak hukum dan tanggung jawab notaris yang dinyatakan pailit, khususnya terhadap keabsahan dokumen yang telah mereka buat.Penelitian ini mengeksplorasi dampak hukum dan tanggung jawab notaris yang dinyatakan pailit, khususnya terhadap keabsahan dokumen yang telah mereka buat.
UNISRIUNISRI Implikasi dari penelitian ini adalah; Pemerintah harus membentuk badan hukum untuk mengawasi dan memilih pemilik toko atau situs web untuk mengurangi kejahatan,Implikasi dari penelitian ini adalah; Pemerintah harus membentuk badan hukum untuk mengawasi dan memilih pemilik toko atau situs web untuk mengurangi kejahatan,
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi QRIS lintas batas yang sukses, berdasarkan skema Local Currency Transaction (LCT) dan adopsi standar global EMVco, menghadapi tantangan fundamentalImplementasi QRIS lintas batas yang sukses, berdasarkan skema Local Currency Transaction (LCT) dan adopsi standar global EMVco, menghadapi tantangan fundamental
ARIPIARIPI Karya ini menggambarkan bahwa kemenangan adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi. Ayub Bagus Setiawan menunjukkan komitmen yang kuat dalam berlatihKarya ini menggambarkan bahwa kemenangan adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi. Ayub Bagus Setiawan menunjukkan komitmen yang kuat dalam berlatih
UNISRIUNISRI Perjanjian hutang piutang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana penggunaan jaminan seperti tanah merupakan hal yang umum.Perjanjian hutang piutang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana penggunaan jaminan seperti tanah merupakan hal yang umum.
UNISRIUNISRI Profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan pemaparan di atas, diambil simpulan yaitu ukuran perusahaan berpengaruhProfitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan pemaparan di atas, diambil simpulan yaitu ukuran perusahaan berpengaruh