DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini membahas , yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, nilai-nilai sosial, dan norma agama. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar hukum utama, secara eksplisit mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan. Norma budaya dan agama di Indonesia umumnya menolak konsep perkawinan sesama jenis. Meskipun demikian, fenomena global menunjukkan adanya perubahan dalam penerimaan hak-hak LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), yang menimbulkan tantangan terhadap sistem hukum tradisional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini menganalisis pendekatan normatif, komparatif, dan sosiologis terhadap isu ini, serta membahas kemungkinan reformasi hukum dalam konteks hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akseptabilitas perkawinan sesama jenis di Indonesia masih sangat terbatas karena kuatnya resistensi hukum, budaya, dan agama. Namun, diskursus tentang hak-hak LGBT terus berkembang seiring dengan tuntutan global untuk mengakui keberagaman.
Sistem hukum di Indonesia, baik yang bersumber dari hukum positif maupun hukum adat, hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita.Hukum Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan norma agama, menempatkan perkawinan sebagai institusi antara pria dan wanita untuk tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.Faktor budaya dan agama memainkan peran besar dalam membentuk pandangan sosial terhadap perkawinan sesama jenis di Indonesia.Mayoritas masyarakat Indonesia, yang menganut agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, cenderung menentang perkawinan sesama jenis berdasarkan ajaran agama masing-masing.Meskipun terdapat kelompok yang memperjuangkan hak-hak kaum LGBT, perkawinan sesama jenis belum memiliki pengakuan legal di Indonesia.Perdebatan tentang legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia masih berlangsung, dengan mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan agama yang ada.
1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis komparatif antara sistem hukum Indonesia dengan negara-negara yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis, untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perubahan hukum tersebut. 2. Menganalisis dampak legalisasi perkawinan sesama jenis terhadap masyarakat Indonesia, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta bagaimana perubahan ini dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai tradisional dan agama yang ada. 3. Menjelajahi strategi-strategi advokasi dan kampanye yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap hak-hak LGBT di Indonesia, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada perubahan kebijakan dan hukum.
| File size | 383.81 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, modal memiliki peranan yang sangat penting, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari investasi asing. KeduaUntuk mencapai pertumbuhan ekonomi, modal memiliki peranan yang sangat penting, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari investasi asing. Kedua
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan privasi pasien dalam aplikasi kesehatan digital, dengan menyoroti regulasi yangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan privasi pasien dalam aplikasi kesehatan digital, dengan menyoroti regulasi yang
DINASTIREVDINASTIREV Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme hukum waris, hibah wasiat menjadi salah satu pilihan hukum yang dapat digunakan untuk merencanakanDalam sistem hukum Indonesia yang menganut pluralisme hukum waris, hibah wasiat menjadi salah satu pilihan hukum yang dapat digunakan untuk merencanakan
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai contoh, dalam konteks hubungan industrial, norma budaya yang menekankan kepatuhan terhadap atasan dapat mengurangi keberanian pekerja untuk menyuarakanSebagai contoh, dalam konteks hubungan industrial, norma budaya yang menekankan kepatuhan terhadap atasan dapat mengurangi keberanian pekerja untuk menyuarakan
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenisPendekatan yuridis normatif dengan analisis yang sistematis terhadap ketentuan hukum yang mengatur fenomena yang diteliti dengan penggunaan beragam jenis
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investorHasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investor
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. ImplementasiHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Implementasi
DINASTIREVDINASTIREV Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN. Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalamSebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN. Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT. TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam
Useful /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI PST, untuk mengidentifikasi celah penerapan. Studi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan model akuntabilitasPST, untuk mengidentifikasi celah penerapan. Studi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan model akuntabilitas
DINASTIREVDINASTIREV Padahal, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi, baik terhadap terdakwa yang terbukti bersalahPadahal, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi, baik terhadap terdakwa yang terbukti bersalah
DINASTIREVDINASTIREV Di sisi lain, kasus pelanggaran hak pasien, penerapan prosedur informed consent yang minim komunikasi, serta kriminalisasi tenaga medis yang telah menjalankanDi sisi lain, kasus pelanggaran hak pasien, penerapan prosedur informed consent yang minim komunikasi, serta kriminalisasi tenaga medis yang telah menjalankan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dapat menyebabkan cacat hukum pada akta serta menimbulkan risiko pidana bagi pelaku. Notaris wajibHasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dapat menyebabkan cacat hukum pada akta serta menimbulkan risiko pidana bagi pelaku. Notaris wajib