DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini membahas , yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, nilai-nilai sosial, dan norma agama. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar hukum utama, secara eksplisit mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan. Norma budaya dan agama di Indonesia umumnya menolak konsep perkawinan sesama jenis. Meskipun demikian, fenomena global menunjukkan adanya perubahan dalam penerimaan hak-hak LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), yang menimbulkan tantangan terhadap sistem hukum tradisional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini menganalisis pendekatan normatif, komparatif, dan sosiologis terhadap isu ini, serta membahas kemungkinan reformasi hukum dalam konteks hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akseptabilitas perkawinan sesama jenis di Indonesia masih sangat terbatas karena kuatnya resistensi hukum, budaya, dan agama. Namun, diskursus tentang hak-hak LGBT terus berkembang seiring dengan tuntutan global untuk mengakui keberagaman.
Sistem hukum di Indonesia, baik yang bersumber dari hukum positif maupun hukum adat, hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita.Hukum Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan norma agama, menempatkan perkawinan sebagai institusi antara pria dan wanita untuk tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.Faktor budaya dan agama memainkan peran besar dalam membentuk pandangan sosial terhadap perkawinan sesama jenis di Indonesia.Mayoritas masyarakat Indonesia, yang menganut agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, cenderung menentang perkawinan sesama jenis berdasarkan ajaran agama masing-masing.Meskipun terdapat kelompok yang memperjuangkan hak-hak kaum LGBT, perkawinan sesama jenis belum memiliki pengakuan legal di Indonesia.Perdebatan tentang legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia masih berlangsung, dengan mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan agama yang ada.
1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis komparatif antara sistem hukum Indonesia dengan negara-negara yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis, untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perubahan hukum tersebut. 2. Menganalisis dampak legalisasi perkawinan sesama jenis terhadap masyarakat Indonesia, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta bagaimana perubahan ini dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai tradisional dan agama yang ada. 3. Menjelajahi strategi-strategi advokasi dan kampanye yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap hak-hak LGBT di Indonesia, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada perubahan kebijakan dan hukum.
| File size | 383.81 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadapHasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat, merupakan pelanggaran terhadap
DINASTIREVDINASTIREV Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah dan OJK juga diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan layanan PayLater di sektor e-commerce agar tidak hanya sekadar memenuhi legalitasPemerintah dan OJK juga diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan layanan PayLater di sektor e-commerce agar tidak hanya sekadar memenuhi legalitas
DINASTIREVDINASTIREV Dengan demikian, pelaksanaan hibah wasiat melalui akta notaris dinilai sebagai langkah preventif yang efektif dalam mencegah sengketa waris dan mendukungDengan demikian, pelaksanaan hibah wasiat melalui akta notaris dinilai sebagai langkah preventif yang efektif dalam mencegah sengketa waris dan mendukung
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan hukum tertanggung, memperkuat asas keadilan prosedural, serta mendorong reformulasi ketentuan perasuransianHal ini membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan hukum tertanggung, memperkuat asas keadilan prosedural, serta mendorong reformulasi ketentuan perasuransian
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan prosedur pengaduan,Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan prosedur pengaduan,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Keterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah KonstitusiKeterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penetapan batas usia memiliki5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penetapan batas usia memiliki
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan penegasan batas kewenangan antara militer dan sipil guna menjaga supremasi hukum danOleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan penegasan batas kewenangan antara militer dan sipil guna menjaga supremasi hukum dan
DINASTIREVDINASTIREV ketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti menyebabkan mereka memilih pidana penjara pengganti, menimbulkan kerugian negara dan mengungkap kelemahanketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti menyebabkan mereka memilih pidana penjara pengganti, menimbulkan kerugian negara dan mengungkap kelemahan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Kewenangan BPK kini meliputi audit administratif, audit kinerja, dan audit investigatif, sehingga pengawasan keuangan desa menjadi lebih komprehensif danKewenangan BPK kini meliputi audit administratif, audit kinerja, dan audit investigatif, sehingga pengawasan keuangan desa menjadi lebih komprehensif dan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Dampak penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan pedoman teknis pelaksanaan konsinyasi dan percepatan penyelesaian sengketa kepemilikan demi terwujudnyaDampak penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan pedoman teknis pelaksanaan konsinyasi dan percepatan penyelesaian sengketa kepemilikan demi terwujudnya