MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumKajian ini bertujuan untuk menelaah konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit finansial desa. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perubahan regulasi ini memperluas, memperjelas, dan memperkuat peran BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa secara langsung, serta dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan desa. Pendekatan kajian yang diterapkan merupakan studi yuridis melalui sudut pandang perundang-undangan, historis, perbandingan, serta konseptual. Temuan studi memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyediakan landasan yuridis yang lebih kokoh bagi BPK melakukan audit langsung ke desa, tidak lagi terbatas pada audit APBD kabupaten/kota. Kewenangan BPK kini meliputi audit administratif, audit kinerja, dan audit investigatif, sehingga pengawasan keuangan desa menjadi lebih komprehensif dan substantif. Dampak dari perubahan ini adalah meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, serta penguatan prinsip good governance di tingkat desa.
Secara keseluruhan, implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa adalah perluasan mandat, penguatan prinsip good governance, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan sistem pengawasan keuangan desa yang lebih efektif dan partisipatif.Dengan demikian, perubahan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian empiris mengenai efektivitas implementasi audit BPK di berbagai desa, analisis hambatan teknis dan sosial dalam pelaksanaan pengawasan, serta pengembangan model pelaporan keuangan desa yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian komparatif antar daerah juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang berbeda dalam pengawasan keuangan desa di era regulasi baru.
| File size | 267.79 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Optimalisasi layanan ini memerlukan sinergi antara peradilan, pemerintah, dan lembaga bantuan hukum guna memastikan keadilan substantif dapat diakses secaraOptimalisasi layanan ini memerlukan sinergi antara peradilan, pemerintah, dan lembaga bantuan hukum guna memastikan keadilan substantif dapat diakses secara
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Diperlukan tindakan strategis berupa penguatan pengawasan dan penegakan hukum, pendidikan politik intensif, serta pemberdayaan masyarakat agar berani melaporDiperlukan tindakan strategis berupa penguatan pengawasan dan penegakan hukum, pendidikan politik intensif, serta pemberdayaan masyarakat agar berani melapor
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan prosedur pengaduan,Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan prosedur pengaduan,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalamPenelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi dalam
MEJAILMIAHMEJAILMIAH P-Kons/2022/PN Gto merupakan refleksi nyata dari upaya peradilan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak individual.P-Kons/2022/PN Gto merupakan refleksi nyata dari upaya peradilan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak individual.
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini merekomendasikan penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM hukum siber, harmonisasi regulasi teknis, dan edukasi preventifPenelitian ini merekomendasikan penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM hukum siber, harmonisasi regulasi teknis, dan edukasi preventif
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Hasil kajian makalah ini adalah Pertama, Legal standing UU No 37 tahun 2008 dan PP No 64 tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis ombudsmanHasil kajian makalah ini adalah Pertama, Legal standing UU No 37 tahun 2008 dan PP No 64 tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis ombudsman
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Kemajuan ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang mendaftarkan dirinya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga banyaknya perusahaan yang sudah goKemajuan ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang mendaftarkan dirinya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga banyaknya perusahaan yang sudah go
Useful /
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Perbandingan sampel dari dua formasi baik fosil planktonik maupun bentonik menunjukkan umur maupun lingkungan pengendapan pada kedua formasi ini, KeragamanPerbandingan sampel dari dua formasi baik fosil planktonik maupun bentonik menunjukkan umur maupun lingkungan pengendapan pada kedua formasi ini, Keragaman
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Pada Industri Sedang variabel UMP berpengaruh negatif namun tidak signifikan, variabel PDRB berpengaruh positif signifikan dan variabel jumlah angkatanPada Industri Sedang variabel UMP berpengaruh negatif namun tidak signifikan, variabel PDRB berpengaruh positif signifikan dan variabel jumlah angkatan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI “Sour merupakan rekaman studio debut yang diproduksi Geffen Records di bulan Mei 2021. Data diambil dari lirik lagu Olivia Rodrigo, teori Knickerbocker“Sour merupakan rekaman studio debut yang diproduksi Geffen Records di bulan Mei 2021. Data diambil dari lirik lagu Olivia Rodrigo, teori Knickerbocker
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Kemudahan perpajakan dalam bentuk penurunan tarif pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan keringanan dalam pembayaranKemudahan perpajakan dalam bentuk penurunan tarif pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan keringanan dalam pembayaran