MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yuridis dan non-yuridis dalam penanggulangan kasus pornografi di Polres Boalemo serta merumuskan pendekatan solutif guna memperkuat perlindungan korban. Pertanyaan utama yang dijawab adalah bagaimana kendala hukum, teknis, dan sosial memengaruhi efektivitas penanganan kasus pornografi, serta solusi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan korban secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik observasi, wawancara mendalam dengan penyidik, korban, dan pihak terkait, serta dokumentasi terhadap dokumen hukum dan literatur relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori perlindungan korban dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Boalemo telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi secara prosedural, menjaga kerahasiaan identitas, dan memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Namun, perlindungan korban masih didominasi pendekatan represif dan belum optimal dalam pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi disharmoni regulasi antara UU Pornografi dan UU ITE, keterbatasan fasilitas forensik digital, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, serta stigma sosial terhadap korban. Dampak penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi hukum dan literasi digital, serta pengembangan sistem pendampingan korban yang terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM hukum siber, harmonisasi regulasi teknis, dan edukasi preventif kepada masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif dalam perlindungan korban kejahatan digital di tingkat daerah maupun nasional.
Penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non‑yuridis utama dalam penanggulangan kasus pornografi di Polres Boalemo, termasuk ketidakjelasan definisi pornografi, tumpang tindih regulasi antara UU Pornografi dan UU ITE, serta keterbatasan fasilitas forensik digital dan rendahnya literasi hukum masyarakat.Meskipun penanganan kasus telah mengikuti prosedur hukum, perlindungan korban masih belum optimal pada aspek identitas, psikologis, dan ekonomi.Oleh karena itu, penerapan model perlindungan yang lebih adaptif—seperti penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas forensik digital, dan kolaborasi lintas sektor—diharapkan dapat meningkatkan kebijakan dan praktik penegakan hukum di tingkat daerah maupun nasional.
Penelitian berikutnya dapat mengevaluasi efektivitas pendirian laboratorium forensik digital terintegrasi di tingkat daerah dalam mempercepat proses bukti pada kasus pornografi, dengan mengukur waktu penyidikan dan tingkat keberhasilan prosecusi sebelum dan sesudah penerapan fasilitas tersebut. Selanjutnya, studi kuantitatif dapat meneliti dampak program literasi digital berbasis komunitas terhadap peningkatan laporan kasus pornografi oleh korban, mengidentifikasi perubahan persepsi risiko dan kepercayaan publik serta korelasi dengan tingkat pelaporan selama periode intervensi. Akhirnya, penelitian kualitatif dapat mengembangkan dan menguji model konseling trauma‑informed yang melibatkan kerja sama antara kepolisian, psikolog, dan organisasi non‑pemerintah, untuk menilai peningkatan kesejahteraan psikologis dan reintegrasi sosial korban pornografi setelah menerima layanan tersebut. Semua penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang dapat memperkuat kebijakan dan praktik penanggulangan kejahatan pornografi secara holistik.
- Menggagas “Sister City for Smart City†sebagai Optimalisasi Peran Hukum... doi.org/10.31289/jiph.v9i1.7148Menggagas yCeSister City for Smart CityyCAy sebagai Optimalisasi Peran Hukum doi 10 31289 jiph v9i1 7148
- Kajian Yuridis Hambatan Penanggulangan Kasus Pornografi di Polres Boalemo dan Pendekatan Solutif untuk... doi.org/10.70308/adagium.v3i2.225Kajian Yuridis Hambatan Penanggulangan Kasus Pornografi di Polres Boalemo dan Pendekatan Solutif untuk doi 10 70308 adagium v3i2 225
| File size | 255.7 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pertama, langkah dan tahapan hukum bisnis secara prosedural (prosedural capability). Kedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance),Pertama, langkah dan tahapan hukum bisnis secara prosedural (prosedural capability). Kedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (balance),
SEBISEBI Analisis SOAR menempatkan perusahaan pada Kuadran I IE Matrix, menunjukkan orientasi pertumbuhan kuat dengan memanfaatkan kekuatan internal, lokasi strategis,Analisis SOAR menempatkan perusahaan pada Kuadran I IE Matrix, menunjukkan orientasi pertumbuhan kuat dengan memanfaatkan kekuatan internal, lokasi strategis,
STIHALBANNASTIHALBANNA Perempuan yang menjadi korban sering kali mengalami stigma, perlakuan tidak adil, dan luka emosional yang menghalangi mereka untuk terus melanjutkan pendidikan.Perempuan yang menjadi korban sering kali mengalami stigma, perlakuan tidak adil, dan luka emosional yang menghalangi mereka untuk terus melanjutkan pendidikan.
FISIP UNMULFISIP UNMUL Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa mereka memiliki ketahanan yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang muncul akibat pandemi, sekaligusUpaya-upaya ini menunjukkan bahwa mereka memiliki ketahanan yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang muncul akibat pandemi, sekaligus
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Politik uang merupakan masalah terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Melalui Pilkada diharapkanPolitik uang merupakan masalah terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Melalui Pilkada diharapkan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh promotor terhadap isu-isu tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindunganTemuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh promotor terhadap isu-isu tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan
UNTARUNTAR Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara periode sebelum dan saat virus Corona terjadi pada rasio kinerja keuangan yang diukur menggunakanHasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara periode sebelum dan saat virus Corona terjadi pada rasio kinerja keuangan yang diukur menggunakan
STIMSUKMAMEDANSTIMSUKMAMEDAN Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan nyata pendapatan usahatani kopi sebelum dan sesudah erupsi Gunung Sinabung, serta pengaruh sosial ekonomiHasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan nyata pendapatan usahatani kopi sebelum dan sesudah erupsi Gunung Sinabung, serta pengaruh sosial ekonomi
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Indonesia sendiri masih mengakui adat yang mana waris adat. Sebagaimana dalam adat Minangkabau ini masih terpacu pada nilai dan norma dari agama Islam.Di Indonesia sendiri masih mengakui adat yang mana waris adat. Sebagaimana dalam adat Minangkabau ini masih terpacu pada nilai dan norma dari agama Islam.
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan prosedur pengaduan,Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan prosedur pengaduan,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo memerlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan.meskipun kejaksaan telah menerapkanPerlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo memerlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan.meskipun kejaksaan telah menerapkan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas JasaDengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas Jasa