MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yuridis dan non-yuridis dalam penanggulangan kasus pornografi di Polres Boalemo serta merumuskan pendekatan solutif guna memperkuat perlindungan korban. Pertanyaan utama yang dijawab adalah bagaimana kendala hukum, teknis, dan sosial memengaruhi efektivitas penanganan kasus pornografi, serta solusi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan korban secara menyeluruh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik observasi, wawancara mendalam dengan penyidik, korban, dan pihak terkait, serta dokumentasi terhadap dokumen hukum dan literatur relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori perlindungan korban dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Boalemo telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku pornografi secara prosedural, menjaga kerahasiaan identitas, dan memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Namun, perlindungan korban masih didominasi pendekatan represif dan belum optimal dalam pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi disharmoni regulasi antara UU Pornografi dan UU ITE, keterbatasan fasilitas forensik digital, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, serta stigma sosial terhadap korban. Dampak penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi hukum dan literasi digital, serta pengembangan sistem pendampingan korban yang terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM hukum siber, harmonisasi regulasi teknis, dan edukasi preventif kepada masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif dalam perlindungan korban kejahatan digital di tingkat daerah maupun nasional.
Penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non‑yuridis utama dalam penanggulangan kasus pornografi di Polres Boalemo, termasuk ketidakjelasan definisi pornografi, tumpang tindih regulasi antara UU Pornografi dan UU ITE, serta keterbatasan fasilitas forensik digital dan rendahnya literasi hukum masyarakat.Meskipun penanganan kasus telah mengikuti prosedur hukum, perlindungan korban masih belum optimal pada aspek identitas, psikologis, dan ekonomi.Oleh karena itu, penerapan model perlindungan yang lebih adaptif—seperti penguatan unit layanan terpadu, peningkatan kapasitas forensik digital, dan kolaborasi lintas sektor—diharapkan dapat meningkatkan kebijakan dan praktik penegakan hukum di tingkat daerah maupun nasional.
Penelitian berikutnya dapat mengevaluasi efektivitas pendirian laboratorium forensik digital terintegrasi di tingkat daerah dalam mempercepat proses bukti pada kasus pornografi, dengan mengukur waktu penyidikan dan tingkat keberhasilan prosecusi sebelum dan sesudah penerapan fasilitas tersebut. Selanjutnya, studi kuantitatif dapat meneliti dampak program literasi digital berbasis komunitas terhadap peningkatan laporan kasus pornografi oleh korban, mengidentifikasi perubahan persepsi risiko dan kepercayaan publik serta korelasi dengan tingkat pelaporan selama periode intervensi. Akhirnya, penelitian kualitatif dapat mengembangkan dan menguji model konseling trauma‑informed yang melibatkan kerja sama antara kepolisian, psikolog, dan organisasi non‑pemerintah, untuk menilai peningkatan kesejahteraan psikologis dan reintegrasi sosial korban pornografi setelah menerima layanan tersebut. Semua penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang dapat memperkuat kebijakan dan praktik penanggulangan kejahatan pornografi secara holistik.
- Menggagas “Sister City for Smart City†sebagai Optimalisasi Peran Hukum... doi.org/10.31289/jiph.v9i1.7148Menggagas yCeSister City for Smart CityyCAy sebagai Optimalisasi Peran Hukum doi 10 31289 jiph v9i1 7148
- Kajian Yuridis Hambatan Penanggulangan Kasus Pornografi di Polres Boalemo dan Pendekatan Solutif untuk... doi.org/10.70308/adagium.v3i2.225Kajian Yuridis Hambatan Penanggulangan Kasus Pornografi di Polres Boalemo dan Pendekatan Solutif untuk doi 10 70308 adagium v3i2 225
| File size | 255.7 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Peraturan yang ada belum menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, menyebabkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukumPeraturan yang ada belum menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, menyebabkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum
DINASTIRESDINASTIRES Pendekatan analisis data adalah normatif. Menurut temuan penelitian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengadopsiPendekatan analisis data adalah normatif. Menurut temuan penelitian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengadopsi
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, studi ini mengusulkan model DPA ideal untuk Indonesia yang mencakup: diskresi penuntutan terbatas, kondisi kepatuhan perusahaan wajib,Oleh karena itu, studi ini mengusulkan model DPA ideal untuk Indonesia yang mencakup: diskresi penuntutan terbatas, kondisi kepatuhan perusahaan wajib,
UNIVERSITAS BTHUNIVERSITAS BTH Di Indonesia sendiri, diperkirakan ada sekitar 18,9 juta anak di bawah usia 15 tahun yang mengalami gangguan penglihatan akibat myopia. Kondisi ini umumnyaDi Indonesia sendiri, diperkirakan ada sekitar 18,9 juta anak di bawah usia 15 tahun yang mengalami gangguan penglihatan akibat myopia. Kondisi ini umumnya
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik berupa regulasi yang lebih ketat terhadap marketplace, verifikasi produk kosmetik yang terdaftar dan berizinOleh karena itu, diperlukan upaya sistemik berupa regulasi yang lebih ketat terhadap marketplace, verifikasi produk kosmetik yang terdaftar dan berizin
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Keterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah KonstitusiKeterbatasan efektivitas dalam pemeriksaan perkara serta meningkatnya beban yudisial mendorong dialihkannya kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo meliputi keterbatasan sumber daya manusiaHasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo meliputi keterbatasan sumber daya manusia
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana strategi, pola, dan faktor pendukung yang memungkinkan terjadinya kejahatan seksual oleh tenaga pendidik,Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana strategi, pola, dan faktor pendukung yang memungkinkan terjadinya kejahatan seksual oleh tenaga pendidik,
Useful /
IJBLEIJBLE The results indicate that STEM-based instruction significantly enhances students critical thinking skills. These findings reinforce that STEM integrationThe results indicate that STEM-based instruction significantly enhances students critical thinking skills. These findings reinforce that STEM integration
IJBLEIJBLE Furthermore, consumer trust does not mediate the effects of promotion or design on purchasing decisions. These findings provide valuable implications forFurthermore, consumer trust does not mediate the effects of promotion or design on purchasing decisions. These findings provide valuable implications for
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Standar pembuktian bersifat bebas, namun hakim harus didukung minimal dua alat bukti yang sah. Efektivitas pembuktian terletak pada kombinasi sinergisStandar pembuktian bersifat bebas, namun hakim harus didukung minimal dua alat bukti yang sah. Efektivitas pembuktian terletak pada kombinasi sinergis
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Upaya perlindungan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa diUpaya perlindungan hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di