MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam transaksi e-ticketing, khususnya dalam kasus-kasus seperti keterlambatan pembayaran dan konfirmasi tiket elektronik. Fokus penelitian ini adalah pada kasus konser DAY6 3rd World Tour Forever Young di Jakarta, yang diselenggarakan oleh promotor Mecimapro, di mana banyak konsumen yang mengalami kendala teknis pada platform penjualan tiket, terutama pada saat pembayaran dan konfirmasi tiket. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh promotor terhadap isu-isu tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang digariskan dalam undang-undang. Indikator implementasi yang tidak memadai termasuk kurangnya akuntabilitas, kurangnya keterbukaan informasi, dan lambatnya respon terhadap keluhan konsumen. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, akuntabilitas di antara para pelaku usaha digital, dan penerapan mekanisme pengaduan konsumen yang efektif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi e-ticketing masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keandalan layanan dan penyelesaian keluhan.Temuan penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus DAY6 oleh promotor Mecimapro belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK.Konsumen mengalami kerugian finansial dan emosional akibat keterlambatan pembayaran dan konfirmasi tiket elektronik.Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi di antara pelaku usaha digital, serta pengembangan mekanisme pengaduan konsumen yang efektif.Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi digital konsumen dan memperkuat peran organisasi perlindungan konsumen dalam mengadvokasi hak-hak konsumen dalam transaksi digital.
Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-ticketing, diperlukan reformasi struktural dalam sistem penyelesaian sengketa konsumen digital. Pemerintah dapat membentuk unit khusus sengketa digital di dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menangani keluhan terkait transaksi tiket elektronik dan konser. Selain itu, promotor konser dan platform penjualan tiket harus menerapkan Prosedur Operasi Standar (SOP) layanan pelanggan yang jelas, transparan, dan responsif, yang mencakup alur kompensasi, mekanisme refund yang mudah, dan ketersediaan layanan pelanggan multi-kanal yang efektif. Penguatan ekosistem juga menuntut peningkatan literasi digital konsumen secara masif melalui kampanye edukasi yang didukung oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam transaksi digital dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.
| File size | 454.17 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Celah-celah yang teridentifikasi—mulai dari kekhawatiran privasi data hingga kurangnya kerja sama internasional—menimbulkan risiko signifikan bagiCelah-celah yang teridentifikasi—mulai dari kekhawatiran privasi data hingga kurangnya kerja sama internasional—menimbulkan risiko signifikan bagi
DINASTIRESDINASTIRES Temuan ini mengindikasikan pentingnya mengintegrasikan regulasi hukum nasional dan standar kualitas internasional sebagai strategi preventif dalam sistemTemuan ini mengindikasikan pentingnya mengintegrasikan regulasi hukum nasional dan standar kualitas internasional sebagai strategi preventif dalam sistem
DINASTIRESDINASTIRES Latar belakang penelitian ini muncul dari perkembangan pesat transaksi digital yang membawa tantangan dalam perlindungan konsumen, seperti penipuan online,Latar belakang penelitian ini muncul dari perkembangan pesat transaksi digital yang membawa tantangan dalam perlindungan konsumen, seperti penipuan online,
UNIVERSITAS BTHUNIVERSITAS BTH Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat dan risiko olahraga berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 11 artikel ilmiah yang terpublikasi pada rentangPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat dan risiko olahraga berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 11 artikel ilmiah yang terpublikasi pada rentang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan prosedur pengaduan,Namun, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan prosedur pengaduan,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi praktik pembuktian dalam yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkanBahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi praktik pembuktian dalam yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH 17 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2020, PMK No. 105/PMK. 07/2020, serta PP No. 56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai17 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2020, PMK No. 105/PMK. 07/2020, serta PP No. 56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai faktor penghambat dan upaya perlindungan hukum. Hasil penelitianData dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai faktor penghambat dan upaya perlindungan hukum. Hasil penelitian
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES The transformation of tuak from a cultural symbol to an unregulated commodity presents challenges due to weak law enforcement, the absence of specificThe transformation of tuak from a cultural symbol to an unregulated commodity presents challenges due to weak law enforcement, the absence of specific
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi waralaba dengan ketentuan yang lebih spesifik mengenai transfer kepemilikan merek serta mendorong pengawasanPenelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi waralaba dengan ketentuan yang lebih spesifik mengenai transfer kepemilikan merek serta mendorong pengawasan
DINASTIRESDINASTIRES One example is when the Prophet Muhammad SAW sent Muadz bin Jabal to Yemen, where he collected zakat from the people while he was governor of the country.One example is when the Prophet Muhammad SAW sent Muadz bin Jabal to Yemen, where he collected zakat from the people while he was governor of the country.
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Praktik politik uang atau serangan fajar dalam Pilkada Merangin secara sistematis merusak kualitas demokrasi dan integritas pemilu, meskipun sebagian masyarakatPraktik politik uang atau serangan fajar dalam Pilkada Merangin secara sistematis merusak kualitas demokrasi dan integritas pemilu, meskipun sebagian masyarakat