MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pondok pesantren yang mengabaikan korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren dalam kaitannya dengan . Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif-analisis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. Namun peraturan yang mengakomodir perlindungan hukum tersebut tidak menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren berkaitan erat dengan tujuan pendidikan pesantren, yakni; a) pencegahan kekerasan seksual melalui pembentukan individu unggul; b) pencegahan kekerasan seksual melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat; c) pengembangan nilai Islam rahmatan lil alamin; d) penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan hukum nasional.
Pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif.Peraturan yang ada belum menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, menyebabkan ketidakpastian hukum.Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren terkait dengan tujuan pendidikan pesantren, termasuk pencegahan kekerasan melalui pembentukan individu unggul dan pengembangan nilai Islam rahmatan lil alamin.
1. Penelitian tentang efektivitas sanksi administratif dalam menangani kekerasan seksual di Pondok Pesantren, dengan fokus pada perbandingan antara kebijakan yang ada dan implementasinya. 2. Analisis peran pendidikan agama dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren, termasuk bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 3. Studi tentang dampak kerangka hukum nasional terhadap perlindungan korban kekerasan seksual di pesantren, dengan mengidentifikasi celah hukum yang masih ada dan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi.
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Dihubungkan dengan Tujuan Pendidikan... doi.org/10.70308/adagium.v3i2.106Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Dihubungkan dengan Tujuan Pendidikan doi 10 70308 adagium v3i2 106
- Isu Gender dan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Islam | AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora... doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4017Isu Gender dan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Islam AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora doi 10 37680 almikraj v4i1 4017
| File size | 278.08 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIVERSITAS BTHUNIVERSITAS BTH Hasil kajian menunjukkan bahwa olahraga dengan intensitas sedang (150–300 menit per minggu) sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, mencegahHasil kajian menunjukkan bahwa olahraga dengan intensitas sedang (150–300 menit per minggu) sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, mencegah
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pre-marital education in Indonesia has become increasingly urgent in light of rising rates of early marriage, divorce, and domestic violence. Data indicatesPre-marital education in Indonesia has become increasingly urgent in light of rising rates of early marriage, divorce, and domestic violence. Data indicates
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Selain itu, praktik politik uang mengancam integritas Pilkada dengan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan mengurangi akuntabilitas calonSelain itu, praktik politik uang mengancam integritas Pilkada dengan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan mengurangi akuntabilitas calon
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Diperlukan sebuah pergeseran fundamental menuju pendekatan kolaboratif antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk membangun ekosistem digitalDiperlukan sebuah pergeseran fundamental menuju pendekatan kolaboratif antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk membangun ekosistem digital
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hambatan utama yang ditemukan meliputi disharmoni regulasi antara UU Pornografi dan UU ITE, keterbatasan fasilitas forensik digital, lemahnya koordinasiHambatan utama yang ditemukan meliputi disharmoni regulasi antara UU Pornografi dan UU ITE, keterbatasan fasilitas forensik digital, lemahnya koordinasi
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Implikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan tempat perlindunganImplikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, penyediaan tempat perlindungan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penetapan batas usia memiliki landasan hukum yang kuat dan rasionalitas administratif untuk efisiensi dan produktivitas,Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penetapan batas usia memiliki landasan hukum yang kuat dan rasionalitas administratif untuk efisiensi dan produktivitas,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pendekatan kajian yang diterapkan merupakan studi yuridis melalui sudut pandang perundang-undangan, historis, perbandingan, serta konseptual. Temuan studiPendekatan kajian yang diterapkan merupakan studi yuridis melalui sudut pandang perundang-undangan, historis, perbandingan, serta konseptual. Temuan studi
Useful /
DINAMIKADINAMIKA Pengembangan teknologi keuangan (fintech), khususnya pinjaman online (pinjol), telah memberikan akses mudah terhadap layanan keuangan, tetapi juga menimbulkanPengembangan teknologi keuangan (fintech), khususnya pinjaman online (pinjol), telah memberikan akses mudah terhadap layanan keuangan, tetapi juga menimbulkan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran AAUPB di PTUN merupakan proses yang dinamis dan bergantung pada kemampuan penggugat menyajikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa pembuktian pelanggaran AAUPB di PTUN merupakan proses yang dinamis dan bergantung pada kemampuan penggugat menyajikan
MEJAILMIAHMEJAILMIAH 17 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2020, PMK No. 105/PMK. 07/2020, serta PP No. 56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai17 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2020, PMK No. 105/PMK. 07/2020, serta PP No. 56 Tahun 2018. Namun dalam implementasinya muncul berbagai
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo meliputi keterbatasan sumber daya manusiaHasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Boalemo meliputi keterbatasan sumber daya manusia