MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pondok pesantren yang mengabaikan korban kekerasan seksual sesama jenis di Pondok Pesantren dalam kaitannya dengan . Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif-analisis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. Namun peraturan yang mengakomodir perlindungan hukum tersebut tidak menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren berkaitan erat dengan tujuan pendidikan pesantren, yakni; a) pencegahan kekerasan seksual melalui pembentukan individu unggul; b) pencegahan kekerasan seksual melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat; c) pengembangan nilai Islam rahmatan lil alamin; d) penyelenggaraan Pondok Pesantren berdasarkan hukum nasional.
Pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif.Peraturan yang ada belum menjelaskan mekanisme pemberian sanksi dan kategorisasi tingkat pelanggaran, menyebabkan ketidakpastian hukum.Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren terkait dengan tujuan pendidikan pesantren, termasuk pencegahan kekerasan melalui pembentukan individu unggul dan pengembangan nilai Islam rahmatan lil alamin.
1. Penelitian tentang efektivitas sanksi administratif dalam menangani kekerasan seksual di Pondok Pesantren, dengan fokus pada perbandingan antara kebijakan yang ada dan implementasinya. 2. Analisis peran pendidikan agama dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren, termasuk bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 3. Studi tentang dampak kerangka hukum nasional terhadap perlindungan korban kekerasan seksual di pesantren, dengan mengidentifikasi celah hukum yang masih ada dan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi.
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Dihubungkan dengan Tujuan Pendidikan... doi.org/10.70308/adagium.v3i2.106Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis Dihubungkan dengan Tujuan Pendidikan doi 10 70308 adagium v3i2 106
- Isu Gender dan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Islam | AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora... doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4017Isu Gender dan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Islam AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora doi 10 37680 almikraj v4i1 4017
| File size | 278.08 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun demikian, tanggung jawab kontraktual tidak dapat diperluas kepada pihak ketiga kecuali jika terbukti turut serta secara aktif dalam pelanggaran kontrak.Namun demikian, tanggung jawab kontraktual tidak dapat diperluas kepada pihak ketiga kecuali jika terbukti turut serta secara aktif dalam pelanggaran kontrak.
FHUKIFHUKI Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang jaminan fidusia diklasifikasikan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak prioritas dan kewenangan untukHasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang jaminan fidusia diklasifikasikan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak prioritas dan kewenangan untuk
AKRABJUARAAKRABJUARA Diterapkan secara penuh, tiga rasio ini memperkuat keadilan konstitusional hingga bisnis publik sehari-hari, menunjukkan jalan kembali ke demokrasi konstitusionalDiterapkan secara penuh, tiga rasio ini memperkuat keadilan konstitusional hingga bisnis publik sehari-hari, menunjukkan jalan kembali ke demokrasi konstitusional
AKRABJUARAAKRABJUARA Upaya regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dan UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang progresif,Upaya regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dan UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang progresif,
UMPRUMPR Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik,Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik,
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakatMetode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak masyarakat
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Penulis menggunakan metode yuridis-empiris yang mana penelitian tersebut penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian iniPenulis menggunakan metode yuridis-empiris yang mana penelitian tersebut penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian ini
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Temuan ini memberikan kontribusi terhadap diskursus lebih luas mengenai pluralisme hukum, konstitusionalisme, dan peran agama dalam legislasi, serta menawarkanTemuan ini memberikan kontribusi terhadap diskursus lebih luas mengenai pluralisme hukum, konstitusionalisme, dan peran agama dalam legislasi, serta menawarkan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi analisis tanggung jawab hukum bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan DID dan menawarkanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami urgensi analisis tanggung jawab hukum bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan DID dan menawarkan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum optimalTujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal
MSTI INDONESIAMSTI INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pemberdayaan pegawai, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja anggota Satuan Narkoba PolresPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pemberdayaan pegawai, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja anggota Satuan Narkoba Polres
ISI DPSISI DPS Proses penelitian dan pengembangan (R&D) menerapkan model ADDIE untuk mengembangkan media video motion graphic. Pengujian media melibatkan 101 mahasiswaProses penelitian dan pengembangan (R&D) menerapkan model ADDIE untuk mengembangkan media video motion graphic. Pengujian media melibatkan 101 mahasiswa