MEJAILMIAHMEJAILMIAH
Adagium: Jurnal Ilmiah HukumAdagium: Jurnal Ilmiah HukumPolitik uang merupakan masalah terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Melalui Pilkada diharapkan terpilih pemimpin daerah yang berkualitas sesuai kehendak rakyat, namun dalam pelaksanaannya, salah satu “pesta demokrasi ini dipertontonkannya perilaku-perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan‑kebohongan dalam kampanye bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang menjelang pencoblosan agar pemilih memilih calon tertentu yang dikenal dengan istilah money politics (politik uang). Fenomena politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Merangin, yang merujuk pada penggunaan uang atau materi untuk mempengaruhi pilihan pemilih, telah menjadi masalah signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia, termasuk dalam Pilkada Merangin, Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, barang, dan janji politik kepada pemilih dan kader partai. Faktor sosial, ekonomi, serta tingkat pendidikan menjadi pemicu utama berkembangnya praktik ini. Selain itu, praktik politik uang mengancam integritas Pilkada dengan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan mengurangi akuntabilitas calon kepala daerah. Artikel ini menyarankan perlunya penguatan pengawasan dan pendidikan politik untuk meminimalkan dampak buruk politik uang dalam pemilu dan Pilkada di Indonesia.
Praktik politik uang atau serangan fajar dalam Pilkada Merangin secara sistematis merusak kualitas demokrasi dan integritas pemilu, meskipun sebagian masyarakat sudah sadar akan dampaknya namun masih menganggapnya biasa.Politik uang memengaruhi keputusan pemilih, menggeser pilihan rasional berbasis visi‑misi menjadi transaksi sesaat yang merusak esensi demokrasi.Diperlukan tindakan strategis berupa penguatan pengawasan dan penegakan hukum, pendidikan politik intensif, serta pemberdayaan masyarakat agar berani melapor dan melindungi saksi untuk mengendalikan praktik tersebut.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara kuantitatif efektivitas mekanisme pengawasan Bawaslu dalam mendeteksi dan menindak praktik politik uang di tingkat kabupaten, dengan membandingkan data pelaporan sebelum dan sesudah penerapan sistem audit digital. Selanjutnya, perlu dilakukan studi eksperimental tentang dampak program pendidikan politik berbasis komunitas terhadap persepsi dan perilaku pemilih terkait money politics, sehingga dapat mengidentifikasi metode pembelajaran yang paling efektif dalam menurunkan tingkat penerimaan uang politik. Terakhir, penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi peran platform pelaporan daring dan perlindungan saksi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melaporkan kasus politik uang, serta mengidentifikasi hambatan teknis dan sosial yang menghalangi penggunaan teknologi tersebut.
| File size | 273.89 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasanHak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dalam berbagai undang-undang pemilu dan pilkada diatur dengan sejumlah pembatasan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Pesan-pesan ini, yang berakar pada nilai-nilai Islam, menekankan integritas kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sipil. Strategi komunikasi ulama,Pesan-pesan ini, yang berakar pada nilai-nilai Islam, menekankan integritas kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sipil. Strategi komunikasi ulama,
UMMUMM Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusiPenelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusi
UMMUMM Untuk menegakkan prinsip checks and balances, Presiden, setelah usulan dari KPU, dapat menyarankan penundaan pemilihan umum dalam hal keadaan darurat yangUntuk menegakkan prinsip checks and balances, Presiden, setelah usulan dari KPU, dapat menyarankan penundaan pemilihan umum dalam hal keadaan darurat yang
SAINTEKMUSAINTEKMU Pelaksanaan pemilihan calon legislatif yang dilaksanakan di berbagai daerah membutuhkan pula dukungan sistem perolehan suara calon anggota dewan yang tepatPelaksanaan pemilihan calon legislatif yang dilaksanakan di berbagai daerah membutuhkan pula dukungan sistem perolehan suara calon anggota dewan yang tepat
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Selain itu, penanganan politik uang mempromosikan persaingan politik yang adil, memastikan representasi yang lebih baik, memperkuat supremasi hukum, danSelain itu, penanganan politik uang mempromosikan persaingan politik yang adil, memastikan representasi yang lebih baik, memperkuat supremasi hukum, dan
UHBUHB Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis peraturan-peraturanMetode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis peraturan-peraturan
OJSOJS Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep tentang bagaimana manusia dapat mengatur kehidupan pribadi, sosial, nasional, dan negara berdasarkan prinsip kesetaraan,Nilai-nilai demokrasi mewakili konsep tentang bagaimana manusia dapat mengatur kehidupan pribadi, sosial, nasional, dan negara berdasarkan prinsip kesetaraan,
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Beberapa kesimpulan dapat diambil berdasarkan temuan empiris studi ini. Dari segi pengetahuan, sebagian besar mahasiswa percaya bahwa mereka memiliki pengetahuanBeberapa kesimpulan dapat diambil berdasarkan temuan empiris studi ini. Dari segi pengetahuan, sebagian besar mahasiswa percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan
UMMUMM Tantangan seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan perlindungan produk unggulan yang tidak memadai semakinTantangan seperti koordinasi antarlembaga yang lemah, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan perlindungan produk unggulan yang tidak memadai semakin
UMMUMM Namun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatasNamun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatas
UHBUHB Berdasarkan hasil penelitian, Restorative Justice telah diterapkan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Bekasi Kota.mekanisme penyelesaian kasus kecelakaanBerdasarkan hasil penelitian, Restorative Justice telah diterapkan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Bekasi Kota.mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan