FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatKepailitan menimbulkan sita umum atas seluruh aset debitur, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum mengenai posisi dan hak eksekusi kreditur berjaminan, khususnya pemegang jaminan fidusia. Dalam praktik, perdebatan terus berlanjut mengenai sejauh mana kreditur fidusia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya setelah debitur dinyatakan pailit, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap eksekusi fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum pemegang jaminan fidusia sebagai kreditur separatis dalam proses kepailitan dan untuk menguji kekuatan eksekutorial hak fidusia atas harta pailit. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus dengan memeriksa Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang jaminan fidusia diklasifikasikan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak prioritas dan kewenangan untuk mengeksekusi agunan seolah-olah kepailitan tidak terjadi. Namun, eksekusi tersebut harus didasarkan pada kesepakatan bersama atau bukti sah wanprestasi, sehingga memastikan kepastian hukum dan menyeimbangkan perlindungan hak kreditur dengan keadilan bagi debitur dalam proses kepailitan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemegang jaminan fidusia dalam kepailitan memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur separatis yang berhak memperoleh pelunasan terlebih dahulu melalui eksekusi objek jaminan, meskipun debitur telah dinyatakan pailit.Kedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminan dan dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan posisi hukum dan kekuatan eksekutorial pemegang fidusia dalam kepailitan telah tercapai, sekaligus memberikan kepastian mengenai hubungan antara hukum jaminan dan hukum kepailitan.Namun demikian, pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditur fidusia tidak bersifat mutlak.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada adanya kesepakatan atau pembuktian wanprestasi secara sah, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan terhadap debitur tetap terjaga.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia dalam kepailitan, khususnya terkait dengan pembuktian wanprestasi dan perlindungan hak-hak debitur. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi atau negosiasi antara kreditur fidusia dan debitur pailit untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan, sehingga dapat menghindari proses eksekusi yang berpotensi menimbulkan konflik. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas pengaturan mengenai jaminan fidusia dalam konteks ekonomi digital, di mana objek jaminan fidusia semakin beragam dan kompleks, serta memerlukan penyesuaian terhadap prosedur eksekusi yang adaptif dan efisien.
| File size | 1.04 MB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan produk UD. Sonia lebih dari 75% dari kriteria yang diharapkan atau baik, sedangkan kualitas pelayanan UD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan produk UD. Sonia lebih dari 75% dari kriteria yang diharapkan atau baik, sedangkan kualitas pelayanan UD.
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Selain itu, pengadilan juga tidak berwenang memeriksa perkara jika terkait dengan proses pidana yang masih berjalan. Dengan demikian, Pengadilan HubunganSelain itu, pengadilan juga tidak berwenang memeriksa perkara jika terkait dengan proses pidana yang masih berjalan. Dengan demikian, Pengadilan Hubungan
INTEKOMINTEKOM Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan berbasis teknologi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman danPenelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan berbasis teknologi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan
INTEKOMINTEKOM Hasil pengamatan menyimpulkan bahwa tindakan yang di tetapkan status tersangka yang oleh hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflikHasil pengamatan menyimpulkan bahwa tindakan yang di tetapkan status tersangka yang oleh hakim berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik
INTEKOMINTEKOM Perusahaan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja perempuan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, pengawasanPerusahaan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja perempuan melalui penyediaan fasilitas yang memadai, pengawasan
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. PendekatanMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan11 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan
DINASTIREVDINASTIREV Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,
Useful /
INSTITUTHIDAYATULLAHBATAMINSTITUTHIDAYATULLAHBATAM Penelitian ini menyimpulkan bahwa guru telah mengintegrasikan Pendidikan Berbasis Akidah (PBA) dengan mata pelajaran dalam proses belajar mengajar, meskipunPenelitian ini menyimpulkan bahwa guru telah mengintegrasikan Pendidikan Berbasis Akidah (PBA) dengan mata pelajaran dalam proses belajar mengajar, meskipun
INSTITUTHIDAYATULLAHBATAMINSTITUTHIDAYATULLAHBATAM ), dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam (SAW). Uraian tentang potret keluarga tersebut menghasilkan keterangan bahwa hal yang paling pertama dan utama), dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam (SAW). Uraian tentang potret keluarga tersebut menghasilkan keterangan bahwa hal yang paling pertama dan utama
ARTHAMARAMEDIAARTHAMARAMEDIA Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, terdapat jenis perkembangan siswa sekolah dasar yang perlu diketahui oleh guru, yaitu perkembangan fisik, kognitif,Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, terdapat jenis perkembangan siswa sekolah dasar yang perlu diketahui oleh guru, yaitu perkembangan fisik, kognitif,
UAIUAI Sejumlah 18% dari jumlah guru memiliki pengetahuan mengenai gerak lokomotor dan 15% dari jumlah guru belum memiliki pengetahuan mengenai gerakan non-lokomotor.Sejumlah 18% dari jumlah guru memiliki pengetahuan mengenai gerak lokomotor dan 15% dari jumlah guru belum memiliki pengetahuan mengenai gerakan non-lokomotor.