FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatKepailitan menimbulkan sita umum atas seluruh aset debitur, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum mengenai posisi dan hak eksekusi kreditur berjaminan, khususnya pemegang jaminan fidusia. Dalam praktik, perdebatan terus berlanjut mengenai sejauh mana kreditur fidusia dapat melaksanakan hak eksekutorialnya setelah debitur dinyatakan pailit, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap eksekusi fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum pemegang jaminan fidusia sebagai kreditur separatis dalam proses kepailitan dan untuk menguji kekuatan eksekutorial hak fidusia atas harta pailit. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus dengan memeriksa Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang jaminan fidusia diklasifikasikan sebagai kreditur separatis yang memiliki hak prioritas dan kewenangan untuk mengeksekusi agunan seolah-olah kepailitan tidak terjadi. Namun, eksekusi tersebut harus didasarkan pada kesepakatan bersama atau bukti sah wanprestasi, sehingga memastikan kepastian hukum dan menyeimbangkan perlindungan hak kreditur dengan keadilan bagi debitur dalam proses kepailitan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemegang jaminan fidusia dalam kepailitan memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur separatis yang berhak memperoleh pelunasan terlebih dahulu melalui eksekusi objek jaminan, meskipun debitur telah dinyatakan pailit.Kedudukan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia sebagai hak kebendaan tidak hapus oleh adanya sita umum, melainkan tetap melekat pada objek jaminan dan dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan posisi hukum dan kekuatan eksekutorial pemegang fidusia dalam kepailitan telah tercapai, sekaligus memberikan kepastian mengenai hubungan antara hukum jaminan dan hukum kepailitan.Namun demikian, pelaksanaan hak eksekusi oleh kreditur fidusia tidak bersifat mutlak.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada adanya kesepakatan atau pembuktian wanprestasi secara sah, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan terhadap debitur tetap terjaga.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia dalam kepailitan, khususnya terkait dengan pembuktian wanprestasi dan perlindungan hak-hak debitur. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model mediasi atau negosiasi antara kreditur fidusia dan debitur pailit untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan, sehingga dapat menghindari proses eksekusi yang berpotensi menimbulkan konflik. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas pengaturan mengenai jaminan fidusia dalam konteks ekonomi digital, di mana objek jaminan fidusia semakin beragam dan kompleks, serta memerlukan penyesuaian terhadap prosedur eksekusi yang adaptif dan efisien.
| File size | 1.04 MB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALWEBJOURNALWEB Di tengah berbagai tantangan yang muncul seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan spesialisasi ilmu, perkembangan ilmu terus berlangsung dari satu era keDi tengah berbagai tantangan yang muncul seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan spesialisasi ilmu, perkembangan ilmu terus berlangsung dari satu era ke
YAYASANBHZYAYASANBHZ Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan restoratif berpotensi memperkuat perlindungan korban sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, meskipunHasil analisis menunjukkan bahwa keadilan restoratif berpotensi memperkuat perlindungan korban sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, meskipun
UIN SGDUIN SGD Jika diterapkan secara efektif, pendekatan ini dapat menjadikan Jawa Barat sebagai model pengembangan berbasis hak dan setara, dan menunjukkan bahwa hukumJika diterapkan secara efektif, pendekatan ini dapat menjadikan Jawa Barat sebagai model pengembangan berbasis hak dan setara, dan menunjukkan bahwa hukum
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Temuan penelitian menunjukkan adanya titik temu antara prinsip perlindungan pembeli yang beritikad baik dan perlindungan tanah warisan tinggi. SebagianTemuan penelitian menunjukkan adanya titik temu antara prinsip perlindungan pembeli yang beritikad baik dan perlindungan tanah warisan tinggi. Sebagian
UNTAGUNTAG Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak anak dalam konteks poligami yang tidak tercatat.Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak anak dalam konteks poligami yang tidak tercatat.
UIN SGDUIN SGD Analisis juga mencakup sejauh mana Government Regulation 39/2023 selaras dengan semangat redistribusi agraria serta menjawab risiko pelanggaran hak asasiAnalisis juga mencakup sejauh mana Government Regulation 39/2023 selaras dengan semangat redistribusi agraria serta menjawab risiko pelanggaran hak asasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini mengevaluasi kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 melalui analisis yuridis normatif.Studi ini mengevaluasi kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 melalui analisis yuridis normatif.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip adil dan layak belum diimplementasikan. Berdasarkan penelitian,Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip adil dan layak belum diimplementasikan. Berdasarkan penelitian,
Useful /
JOURNALWEBJOURNALWEB The investigation employs a philosophical lens to scrutinize the core tenets of constructivism, exploring its implications for the design and implementationThe investigation employs a philosophical lens to scrutinize the core tenets of constructivism, exploring its implications for the design and implementation
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Hal ini mengakibatkan tanah terdegradasi dan kritis, hingga terjadi erosi. Dalam rangka mewujudkan visi Zero Net Land Degradation di Indonesia, aplikasiHal ini mengakibatkan tanah terdegradasi dan kritis, hingga terjadi erosi. Dalam rangka mewujudkan visi Zero Net Land Degradation di Indonesia, aplikasi
FHUKIFHUKI Pelanggaran kewajiban ini dapat berakibat pada pertanggungjawaban hukum perdata, sanksi administratif, dan pidana. Penerapan hak konsumen harus diwujudkanPelanggaran kewajiban ini dapat berakibat pada pertanggungjawaban hukum perdata, sanksi administratif, dan pidana. Penerapan hak konsumen harus diwujudkan
UHBUHB 10. 1 untuk dihubungkan ke router dengan metode live forensic bertujuan untuk menganalisis data yang mencurigakan melalui jaringan router dengan mengakses10. 1 untuk dihubungkan ke router dengan metode live forensic bertujuan untuk menganalisis data yang mencurigakan melalui jaringan router dengan mengakses