WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPenelitian ini didasarkan pada penelitian di Dumai City pada tahun 2019. Seringkali, dalam implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum muncul masalah dalam kompensasi. Mantan pemilik tanah yang tanahnya telah digunakan untuk pembangunan tol Pekanbaru – Dumai (dalam hal ini di Desa Bagan Besar, Kota Dumai) tidak merasa puas dengan kompensasi yang telah mereka terima. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip adil dan layak belum diimplementasikan.
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompensasi kepada mantan pemilik tanah belum mencapai prinsip keadilan.Hal ini disebabkan oleh nilai yang rendah yang diberikan kepada mantan pemilik tanah.Tingkat pendidikan pemilik tanah yang rendah memengaruhi pemahaman mereka tentang nilai tanah yang mereka miliki, apakah telah sesuai dengan kompensasi yang diberikan.Meskipun terdapat regulasi mengenai pengadaan tanah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan.Perlu adanya penguatan regulasi untuk memastikan implementasi prinsip keadilan dalam kompensasi.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang baru. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi keadilan dalam kompensasi pengadaan tanah, dengan mempertimbangkan aspek sosio-ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Hal ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat menilai keadilan dalam proses pengadaan tanah, sehingga dapat dirumuskan kebijakan kompensasi yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa terkait pengadaan tanah, termasuk peran pengadilan dan lembaga mediasi. Evaluasi terhadap proses penyelesaian sengketa dapat memberikan masukan untuk perbaikan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan teknologi dalam proses pengadaan tanah, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan dan penilaian lahan, serta platform digital untuk komunikasi dan konsultasi publik. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi proses pengadaan tanah, serta meminimalkan potensi konflik. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keadilan dan efektivitas pengadaan tanah di Indonesia, serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
| File size | 362.36 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan implikasi hukum status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktuPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan implikasi hukum status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu
PUBMEDIAPUBMEDIA “jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya,“jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya,
PUBMEDIAPUBMEDIA Oleh karena itu, perlu penguatan peran APIP melalui penerapan metode audit integritas (probity audit), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sertaOleh karena itu, perlu penguatan peran APIP melalui penerapan metode audit integritas (probity audit), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS UU ITE ditetapkan untuk mengatur transaksi daring dan melindungi hak kekayaan intelektual, menjadi kerangka hukum penting bagi platform digital yang menjadiUU ITE ditetapkan untuk mengatur transaksi daring dan melindungi hak kekayaan intelektual, menjadi kerangka hukum penting bagi platform digital yang menjadi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil dan Kesimpulan: Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan kebijakan hukum pidana komprehensif yang dirancang khusus untuk secara efektif memerangiHasil dan Kesimpulan: Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan kebijakan hukum pidana komprehensif yang dirancang khusus untuk secara efektif memerangi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang seimbang untuk memastikan konsistensi hukum dan mendorong tata kelola daerah yang inklusif serta efektif.Temuan menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang seimbang untuk memastikan konsistensi hukum dan mendorong tata kelola daerah yang inklusif serta efektif.
UNIMALUNIMAL Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga turut membantu masyarakat selama proses pendaftaran hingga penyelesaian sertifikat tanah. Program PendaftaranPeran Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga turut membantu masyarakat selama proses pendaftaran hingga penyelesaian sertifikat tanah. Program Pendaftaran
UMJ PremiumUMJ Premium Topik ini menjadi menarik ketika banyak sekali persoalan menyangkut kegiatan konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi penyelesaiannya merugikan salahTopik ini menjadi menarik ketika banyak sekali persoalan menyangkut kegiatan konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi penyelesaiannya merugikan salah
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA These rights are further implemented through various laws, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law NumberThese rights are further implemented through various laws, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number
PUBMEDIAPUBMEDIA Studi menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten. Putusan praperadilanStudi menyimpulkan bahwa penentuan tersangka korupsi harus didukung oleh bukti terukur kerugian keuangan negara dari otoritas yang kompeten. Putusan praperadilan
PUBMEDIAPUBMEDIA Nilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agarNilai-nilai moral dari kearifan lokal, baik yang bersifat universal maupun lokal, wajib dipertahankan dan dijadikan acuan dalam pengembangan hukum agar
UMJ PremiumUMJ Premium Aktivitas dalam melakukan kegiatan perpindahan dari Fakultas Teknik menuju gerbang utama kampus, sehingga jalur pedestrian merupakan fasilitas sangat pentingAktivitas dalam melakukan kegiatan perpindahan dari Fakultas Teknik menuju gerbang utama kampus, sehingga jalur pedestrian merupakan fasilitas sangat penting