WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights

Perkembangan teknologi, terutama kehadiran platform e-commerce, telah memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli. Namun, hal ini menimbulkan tantangan, salah satunya potensi pelanggaran merek dagang di platform e-commerce. Pelanggaran ini dapat merugikan pemilik/hak atas merek secara ekonomi karena berpotensi merusak citra produk yang diwakili merek yang digunakan pihak lain tanpa hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya penanganan dan pencegahan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh wawancara dengan narasumber. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari karya ilmiah dan hasil penelitian lainnya. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce di Indonesia demi melindungi hak eksklusif pemilik/hak atas merek dagang.

Penanganan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce tidak memiliki perbedaan khusus dibandingkan penanganan secara konvensional, yaitu melalui jalur perdata sesuai Pasal 83 Undang-Undang Merek dan jalur pidana sesuai Pasal 100 dan 102 UU Merek, dengan sifat delik aduan menurut Pasal 103.Upaya pencegahan secara substantif telah diakui dalam UU Merek melalui sistem pendaftaran pertama kali (first-to-file) yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar.Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) telah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan e-commerce untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pemasaran dan penjualan produk serta memberikan bimbingan terkait larangan pelanggaran merek.

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas sistem pelaporan pelanggaran merek oleh pengguna platform e-commerce, untuk mengetahui sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar mendukung penegakan hukum dan apakah ada hambatan yang membuat pelaporan jadi tidak optimal. Kedua, penting untuk meneliti persepsi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, guna memahami alasan di balik praktik penggunaan merek tanpa izin dan bagaimana upaya sosialisasi bisa dirancang lebih tepat sasaran. Ketiga, perlu dikaji secara mendalam peran algoritma deteksi otomatis oleh platform e-commerce dalam mencegah penjualan produk palsu, termasuk mengevaluasi akurasi, keterbatasan teknologi, dan potensi penyalahgunaan, agar sistem teknologi dapat menjadi alat pencegahan yang lebih andal dan adil bagi semua pihak.

Read online
File size533.41 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Masyarakat Bali 2026More at 2026

UMDUMD Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009Salah satu kekayaan intelektual komunal milik Negara Indonesia yang pernah di klaim oleh negara lain adalah Tari Pendet asal Provinsi Bali pada tahun 2009

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau dari Aspek Keadilan Hukum 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Namun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan. Dalam pertimbangan hakim telah lalai dan/atau tidak turut mempertimbangkanNamun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan. Dalam pertimbangan hakim telah lalai dan/atau tidak turut mempertimbangkan

JURIS Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa Studi di Kejaksaan Negeri Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks‑teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalahData primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks‑teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah

JURIS Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Sedangkan Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatuSedangkan Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Mendapatkan hukuman mati berarti menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan berat akan dijatuhi hukuman mati; pembunuhan berencana merupakan salah satu tindakMendapatkan hukuman mati berarti menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan berat akan dijatuhi hukuman mati; pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak

JURIS Penerapan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 153 pid Sus 2019 PN Jnp 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dengan demikian, penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika perlu lebih memperhatikan kronologis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidanganDengan demikian, penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika perlu lebih memperhatikan kronologis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

JURIS Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Anggota KPU Pangkajene Dan Kepulauan Studi Putusan Nomor 41 PKE DKPP II 2023 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hal tersebut telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.Hal tersebut telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.

JURIS Budaya Hukum Umkm Dan Masyarakat Dalam Menerapkan Prinsip First To File Dalam Sistem Hukum Merek Indonesia 2025More at 2025

ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Pemerintah telah berupaya melalui program sosialisasi, simplifikasi prosedur melalui sistem e-filing, serta pemberian insentif. Namun, efektivitas kebijakanPemerintah telah berupaya melalui program sosialisasi, simplifikasi prosedur melalui sistem e-filing, serta pemberian insentif. Namun, efektivitas kebijakan

Useful /

JURIS Penegakan Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2026More at 2026

UMDUMD Hambatan yang mempengaruhi penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik secara perdamaian terdapat beberapa faktorHambatan yang mempengaruhi penyelesaian hukum kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik secara perdamaian terdapat beberapa faktor

JURIS KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA TRANSPORTASI ONLINE DALAM PELAYANAN JASA DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG 2026More at 2026

UMDUMD Akibat hukum melakukan diskriminasi adalah dapat menimbulkan akibat hukum pidana dan perdata berupa ganti kerugian pidana penjara atau denda. Dari pembahasanAkibat hukum melakukan diskriminasi adalah dapat menimbulkan akibat hukum pidana dan perdata berupa ganti kerugian pidana penjara atau denda. Dari pembahasan

JURIS Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancam Maximum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Jap) adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak memberikan rasa keadilan kepada terdakwa sehingga melanggar prinsip-prinsip negara hukum. (1) HendaknyaJap) adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak memberikan rasa keadilan kepada terdakwa sehingga melanggar prinsip-prinsip negara hukum. (1) Hendaknya

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Bidang Pangan Studi Putusan Nomor 1130 Pid B 2016 PN Bdg 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Secara non-yuridis, terdapat alasan yang memberatkan hukuman bagi pelaku yaitu pelaku pernah dihukum. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara bersamaanSecara non-yuridis, terdapat alasan yang memberatkan hukuman bagi pelaku yaitu pelaku pernah dihukum. Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara bersamaan

ads-block-test