WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPerkembangan teknologi, terutama kehadiran platform e-commerce, telah memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli. Namun, hal ini menimbulkan tantangan, salah satunya potensi pelanggaran merek dagang di platform e-commerce. Pelanggaran ini dapat merugikan pemilik/hak atas merek secara ekonomi karena berpotensi merusak citra produk yang diwakili merek yang digunakan pihak lain tanpa hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya penanganan dan pencegahan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh wawancara dengan narasumber. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari karya ilmiah dan hasil penelitian lainnya. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce di Indonesia demi melindungi hak eksklusif pemilik/hak atas merek dagang.
Penanganan pelanggaran merek dagang dalam bisnis e-commerce tidak memiliki perbedaan khusus dibandingkan penanganan secara konvensional, yaitu melalui jalur perdata sesuai Pasal 83 Undang-Undang Merek dan jalur pidana sesuai Pasal 100 dan 102 UU Merek, dengan sifat delik aduan menurut Pasal 103.Upaya pencegahan secara substantif telah diakui dalam UU Merek melalui sistem pendaftaran pertama kali (first-to-file) yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar.Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) telah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan e-commerce untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pemasaran dan penjualan produk serta memberikan bimbingan terkait larangan pelanggaran merek.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas sistem pelaporan pelanggaran merek oleh pengguna platform e-commerce, untuk mengetahui sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar mendukung penegakan hukum dan apakah ada hambatan yang membuat pelaporan jadi tidak optimal. Kedua, penting untuk meneliti persepsi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, guna memahami alasan di balik praktik penggunaan merek tanpa izin dan bagaimana upaya sosialisasi bisa dirancang lebih tepat sasaran. Ketiga, perlu dikaji secara mendalam peran algoritma deteksi otomatis oleh platform e-commerce dalam mencegah penjualan produk palsu, termasuk mengevaluasi akurasi, keterbatasan teknologi, dan potensi penyalahgunaan, agar sistem teknologi dapat menjadi alat pencegahan yang lebih andal dan adil bagi semua pihak.
| File size | 533.41 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UTBUTB Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Contoh kasus pada tanggal 13 Januari 2020, Ruben Samuel Onsu menggugat I AmMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Contoh kasus pada tanggal 13 Januari 2020, Ruben Samuel Onsu menggugat I Am
UNIRAYAUNIRAYA Pelaku divonis denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh pengadilan, namun analisis peneliti menunjukkan bahwa hukuman ini tidak cukupPelaku divonis denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh pengadilan, namun analisis peneliti menunjukkan bahwa hukuman ini tidak cukup
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pengguna memiliki hak untuk menggunakan perangkat lunak dan kepemilikan atas konten yang mereka hasilkan, tetapi juga wajib mematuhi ketentuan penggunaanPengguna memiliki hak untuk menggunakan perangkat lunak dan kepemilikan atas konten yang mereka hasilkan, tetapi juga wajib mematuhi ketentuan penggunaan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Without an overreaching and enforceable legislative framework, carbon trading, however, is likely to be abused, implemented inefficiently, or be unaccountable.Without an overreaching and enforceable legislative framework, carbon trading, however, is likely to be abused, implemented inefficiently, or be unaccountable.
UNISUNIS Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat hukum ketidakadilan bagi banyak pihak seperti pemilik merek; konsumen; dan masyarakat; dan membuatHasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat hukum ketidakadilan bagi banyak pihak seperti pemilik merek; konsumen; dan masyarakat; dan membuat
DINASTIREVDINASTIREV Penegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentukPenegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentuk
DINASTIREVDINASTIREV TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.TUN. SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.
UNIRAYAUNIRAYA Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, pendukung, dan referensi yangDengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, pendukung, dan referensi yang
Useful /
UTBUTB 1 Tahun 2014. Pelaksanaan hak tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada hakekatnya seorang anggota DPR tidak dapat dituntut dimuka pengadilan1 Tahun 2014. Pelaksanaan hak tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada hakekatnya seorang anggota DPR tidak dapat dituntut dimuka pengadilan
UTBUTB Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antaraPenelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara
UTBUTB Dengan langkah yang terpadu dan konsisten, upaya pemberantasan narkoba di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menurunkan angka peredaran dan penyalahgunaanDengan langkah yang terpadu dan konsisten, upaya pemberantasan narkoba di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menurunkan angka peredaran dan penyalahgunaan
UNISUNIS Upaya perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban tindak pidana video pornografi palsu (deepfake porn) berbasis artificial intelligence (AI) meliputiUpaya perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban tindak pidana video pornografi palsu (deepfake porn) berbasis artificial intelligence (AI) meliputi