UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumIllegal fishing merupakan segala jenis penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang sedang berlaku di negara ini. Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh pengadilan, namun analisis peneliti menunjukkan bahwa hukuman ini tidak cukup untuk membuat pelaku jera; sebaliknya, hakim harus menjatuhkan denda dan hukuman penjara yang sepadan dengan tuntutan terhadap pelaku untuk mencegah kejahatan di masa depan.
Tran Minh Huy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.Namun, peneliti menilai hukuman tersebut tidak cukup efektif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan.Diperlukan sanksi yang lebih berat dan konsistensi dalam penerapan hukum untuk melindungi sumber daya perikanan nasional.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas hukuman denda terhadap pelaku illegal fishing dan dampaknya terhadap penurunan kejahatan serupa. Selain itu, penting untuk mengkaji kerja sama internasional dalam penegakan hukum perikanan untuk mencegah aktivitas ilegal oleh kapal asing. Terakhir, penelitian bisa mengeksplorasi peran pendidikan masyarakat lokal tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan sebagai upaya pencegahan jangka panjang.
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
| File size | 422.57 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, ke depannya pengaturan jalur khusus perlu mempertimbangkan keterlibatan aktif hakim dalam proses tersebut sebagai kunci keberhasilan penyelesaianOleh karena itu, ke depannya pengaturan jalur khusus perlu mempertimbangkan keterlibatan aktif hakim dalam proses tersebut sebagai kunci keberhasilan penyelesaian
DINASTIREVDINASTIREV Kemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang RepublikKemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang Republik
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investorPemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investor
DINASTIREVDINASTIREV 11 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan11 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. ImplementasiHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Implementasi
DINASTIREVDINASTIREV Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak tercantum dalam perundang‑undangan desa, sehingga tindakan BPD dalam melaksanakanPengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak tercantum dalam perundang‑undangan desa, sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan
UNIRAYAUNIRAYA Penulis menggunakan metode analisis, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metodologi kasus dalam kajian hukum normatif. Dengan menggunakan metodePenulis menggunakan metode analisis, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metodologi kasus dalam kajian hukum normatif. Dengan menggunakan metode
UNISBAUNISBA Metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif digunakan. Hasil menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya (Pasal 20‑21Metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif digunakan. Hasil menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya (Pasal 20‑21
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Karena dituduh melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelakuKarena dituduh melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku
UNIRAYAUNIRAYA Tindak Pidana Pencabulan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasanTindak Pidana Pencabulan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan pidana mengambil atau memindahkan barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yangTindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan pidana mengambil atau memindahkan barang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang
UMSBUMSB Hasil: Hasil review jurnal ini adalah bahwa rebusan daun salam terbukti efektif menurunkan kadar asam urat pada lansia. Kesimpulan: Hasil kelima artikelHasil: Hasil review jurnal ini adalah bahwa rebusan daun salam terbukti efektif menurunkan kadar asam urat pada lansia. Kesimpulan: Hasil kelima artikel