UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumIllegal fishing merupakan segala jenis penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang sedang berlaku di negara ini. Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh pengadilan, namun analisis peneliti menunjukkan bahwa hukuman ini tidak cukup untuk membuat pelaku jera; sebaliknya, hakim harus menjatuhkan denda dan hukuman penjara yang sepadan dengan tuntutan terhadap pelaku untuk mencegah kejahatan di masa depan.
Tran Minh Huy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.Namun, peneliti menilai hukuman tersebut tidak cukup efektif untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan.Diperlukan sanksi yang lebih berat dan konsistensi dalam penerapan hukum untuk melindungi sumber daya perikanan nasional.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas hukuman denda terhadap pelaku illegal fishing dan dampaknya terhadap penurunan kejahatan serupa. Selain itu, penting untuk mengkaji kerja sama internasional dalam penegakan hukum perikanan untuk mencegah aktivitas ilegal oleh kapal asing. Terakhir, penelitian bisa mengeksplorasi peran pendidikan masyarakat lokal tentang pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan sebagai upaya pencegahan jangka panjang.
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
| File size | 422.57 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Hakim perlu lebih cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana dan dampak kekerasan dalam rumah tangga, serta memastikan hukuman yang dijatuhkan sesuaiHakim perlu lebih cermat dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana dan dampak kekerasan dalam rumah tangga, serta memastikan hukuman yang dijatuhkan sesuai
DINASTIREVDINASTIREV Penerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkanPenerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investorPemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kewajiban yang menunjukkan tekadnya untuk memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat kepada investor
DINASTIREVDINASTIREV 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks bidang usaha penanaman modal, salah satunya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks bidang usaha penanaman modal, salah satunya di bidang usaha perkebunan kelapa sawit. Tujuan
DINASTIREVDINASTIREV Kreditur separatis merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta debitur pailit. Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitanKreditur separatis merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta debitur pailit. Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan
DINASTIREVDINASTIREV Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, hakim tingkat PK berkesimpulan bahwa terpidana dibebaskan dari segala dakwaan yang sah karena pejabatBerdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, hakim tingkat PK berkesimpulan bahwa terpidana dibebaskan dari segala dakwaan yang sah karena pejabat
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan melalui data primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. HasilPengumpulan data dilakukan melalui data primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam proses pengumpulan data. Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis dataData primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam proses pengumpulan data. Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data
PRINPRIN Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah menjelaskan proses penulisan naskah menggunakan teknik naratif dalam video feature.Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah menjelaskan proses penulisan naskah menggunakan teknik naratif dalam video feature.
UAIUAI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggambaran perempuan setelah ditetapkannya Hari Perempuan Internasional (Weltfrauentag) dalam duaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggambaran perempuan setelah ditetapkannya Hari Perempuan Internasional (Weltfrauentag) dalam dua
UAIUAI Saat ini, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai menerima banyak tuntutan, mulai dari tuntutan standar kurikulum nasional yang selalu berubah ubah,Saat ini, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mulai menerima banyak tuntutan, mulai dari tuntutan standar kurikulum nasional yang selalu berubah ubah,