UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu kejahatn yang dapat menimbulkan luka dan rasa sakit yang dapat membahayakan atau merusak kesehatan badan dan anggota tubuh manusia bahkan sampai menimbulkan kematian. Sedangkan Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu tindakan penganiyaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian. Untuk menimalisir kejahatan tersebut terjadi dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana.. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul .(studi putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN Bgl). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa (putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN Bgl) adalah didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan landasan yuridis, dan non-yuridis, serta wajib mempertimbangkan landasan filosofis. Sedangkan dalam penjatuhan pidana melebihi ancaman maksimal kepada pelaku adalah hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah ditentukan batas ancaman pidana maksimal dalam pelanggaran tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati orang. Penulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati orang sebaiknya berdasarkan pada ketentuan ancaman dalam pasal yang terbukti di persidangan sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku.

Bg) adalah tidak tepat, karena hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah ditentukan ancaman pidana maksimal yaitu 7 (tujuh) tahun penjara bagi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku selama 8 (delapan) tahun.Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran penulis dalam penelitian ini yaitu hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebaiknya berdasarkan pada ketentuan ancaman dalam pasal yang terbukti di persidangan sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku.

Penelitian yang telah dilakukan ini memberikan gambaran penting mengenai tantangan dalam pemidanaan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, khususnya terkait praktik hakim yang menjatuhkan pidana melebihi batas maksimal yang diatur undang-undang. Untuk memperkaya pemahaman di bidang ini, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, akan sangat bermanfaat untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai interpretasi hukum dan batasan diskresi hakim dalam menentukan sanksi pidana, terutama ketika berhadapan dengan pasal-pasal yang menetapkan ancaman maksimal namun tidak secara eksplisit melarang penetapan hukuman yang lebih tinggi. Penelitian ini bisa menelusuri argumen-argumen filosofis dan yuridis yang mendukung atau menentang praktik semacam itu, serta menganalisis bagaimana kebebasan hakim dalam memutus perkara dapat diseimbangkan dengan prinsip kepastian hukum. Kedua, mengingat temuan bahwa faktor-faktor non-yuridis turut menjadi pertimbangan dalam putusan, sebuah studi komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana berbagai faktor pemberat dan pemaaf, seperti penyesalan pelaku, riwayat kejahatan, atau dampak sosial, secara konsisten memengaruhi keputusan hakim untuk melampaui batas pidana maksimal dalam kasus serupa di berbagai yurisdiksi atau pengadilan. Ini akan membantu mengidentifikasi pola atau inkonsistensi yang mungkin terjadi. Ketiga, untuk memahami lebih jauh implikasi dari putusan semacam ini terhadap tujuan hukum, penelitian dapat mengevaluasi persepsi masyarakat dan korban terkait keadilan yang tercapai ketika vonis melebihi ancaman maksimal. Melalui wawancara atau survei, studi ini dapat menangkap apakah praktik tersebut benar-benar memberikan efek jera yang diinginkan atau justru menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi pelaku dan keluarga korban. Pengembangan ketiga ide penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

  1. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  2. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
  3. DOI Name 10.51601 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support... doi.org/10.51601DOI Name 10 51601 Values doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support doi 10 51601
Read online
File size419.8 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau dari Aspek Keadilan Hukum 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim telah lalai dan/atau tidak turut mempertimbangkan kepentinganBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim telah lalai dan/atau tidak turut mempertimbangkan kepentingan

JURIS Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancam Maximum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penjatuhan pidana denda melebihi ancamanBerdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penjatuhan pidana denda melebihi ancaman

JURIS Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa Studi di Kejaksaan Negeri Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihakRestorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim terhadap mereka yang terbukti melakukanBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim terhadap mereka yang terbukti melakukan

JURIS Penerapan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 153 pid Sus 2019 PN Jnp 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jnp), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimanaJnp), dalam hal pembuktian sudah terlihat jelas bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana

JURIS Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Anggota KPU Pangkajene Dan Kepulauan Studi Putusan Nomor 41 PKE DKPP II 2023 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Tujuannya adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, ketertibanTujuannya adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, ketertiban

JURIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Studi Putusan Nomor 73 Pid Sus 2015 PN Btl 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Putusan Nomor 73/Pid. Sus/2015/PN Btl merupakan salah satu putusan dimana hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum. Oleh sebab itu, penelitianPutusan Nomor 73/Pid. Sus/2015/PN Btl merupakan salah satu putusan dimana hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum. Oleh sebab itu, penelitian

JURIS Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terha 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif digunakan. Hasil menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya (Pasal 20‑21Metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif digunakan. Hasil menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya (Pasal 20‑21

Useful /

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Bidang Pangan Studi Putusan Nomor 1130 Pid B 2016 PN Bdg 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Dalam putusan tersebut, pelaku dihukum berdasarkan Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pangan dengan ancaman pidana penjara atau pidanaDalam putusan tersebut, pelaku dihukum berdasarkan Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pangan dengan ancaman pidana penjara atau pidana

JURIS KAJIAN BENTUK DAN STRUKTUR KARYA PIWAL II DALAM PERSPEKTIF BUDAYA POSTMODERN I Kadek Agus Cahaya Suputra Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Bali Jl Nusa 2025More at 2025

ISI DPSISI DPS Penelitian ini diharapkan mampu menganalisa bentuk dan struktur dari karya ini agar dapat menjadi referensi dalam karya-karya selanjutnya dan mampu memberikanPenelitian ini diharapkan mampu menganalisa bentuk dan struktur dari karya ini agar dapat menjadi referensi dalam karya-karya selanjutnya dan mampu memberikan

JURIS Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Blended Learning Berbasis Google Classroom di Masa Pandemi Covid 19 2022More at 2022

UNISMUHUNISMUH Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Wundulako terhadap penerapan model pembelajaran blended learning dengan menggunakanHasil penelitian menunjukkan bahwa respon siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Wundulako terhadap penerapan model pembelajaran blended learning dengan menggunakan

JURIS Terapi Transplantasi Sel Punca Sebagai Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hukum Islam 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dewasa ini sangat berkembang, termasuk terapi transplantasi sel punca sebagai harapan baru untuk mengobatiKemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dewasa ini sangat berkembang, termasuk terapi transplantasi sel punca sebagai harapan baru untuk mengobati

ads-block-test