UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu kejahatn yang dapat menimbulkan luka dan rasa sakit yang dapat membahayakan atau merusak kesehatan badan dan anggota tubuh manusia bahkan sampai menimbulkan kematian. Sedangkan Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu tindakan penganiyaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian. Untuk menimalisir kejahatan tersebut terjadi dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana.. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul .(studi putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN Bgl). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa (putusan nomor 219/Pid.B/2018/PN Bgl) adalah didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan landasan yuridis, dan non-yuridis, serta wajib mempertimbangkan landasan filosofis. Sedangkan dalam penjatuhan pidana melebihi ancaman maksimal kepada pelaku adalah hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah ditentukan batas ancaman pidana maksimal dalam pelanggaran tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati orang. Penulis menyarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati orang sebaiknya berdasarkan pada ketentuan ancaman dalam pasal yang terbukti di persidangan sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku.

Bg) adalah tidak tepat, karena hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah ditentukan ancaman pidana maksimal yaitu 7 (tujuh) tahun penjara bagi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku selama 8 (delapan) tahun.Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran penulis dalam penelitian ini yaitu hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebaiknya berdasarkan pada ketentuan ancaman dalam pasal yang terbukti di persidangan sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku.

Penelitian yang telah dilakukan ini memberikan gambaran penting mengenai tantangan dalam pemidanaan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, khususnya terkait praktik hakim yang menjatuhkan pidana melebihi batas maksimal yang diatur undang-undang. Untuk memperkaya pemahaman di bidang ini, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, akan sangat bermanfaat untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai interpretasi hukum dan batasan diskresi hakim dalam menentukan sanksi pidana, terutama ketika berhadapan dengan pasal-pasal yang menetapkan ancaman maksimal namun tidak secara eksplisit melarang penetapan hukuman yang lebih tinggi. Penelitian ini bisa menelusuri argumen-argumen filosofis dan yuridis yang mendukung atau menentang praktik semacam itu, serta menganalisis bagaimana kebebasan hakim dalam memutus perkara dapat diseimbangkan dengan prinsip kepastian hukum. Kedua, mengingat temuan bahwa faktor-faktor non-yuridis turut menjadi pertimbangan dalam putusan, sebuah studi komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana berbagai faktor pemberat dan pemaaf, seperti penyesalan pelaku, riwayat kejahatan, atau dampak sosial, secara konsisten memengaruhi keputusan hakim untuk melampaui batas pidana maksimal dalam kasus serupa di berbagai yurisdiksi atau pengadilan. Ini akan membantu mengidentifikasi pola atau inkonsistensi yang mungkin terjadi. Ketiga, untuk memahami lebih jauh implikasi dari putusan semacam ini terhadap tujuan hukum, penelitian dapat mengevaluasi persepsi masyarakat dan korban terkait keadilan yang tercapai ketika vonis melebihi ancaman maksimal. Melalui wawancara atau survei, studi ini dapat menangkap apakah praktik tersebut benar-benar memberikan efek jera yang diinginkan atau justru menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi pelaku dan keluarga korban. Pengembangan ketiga ide penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

  1. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
  2. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
  3. DOI Name 10.51601 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support... doi.org/10.51601DOI Name 10 51601 Values doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support doi 10 51601
Read online
File size419.8 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Upaya Non Penal Terhadap Pemberitaan Media Pers Yang Dapat Memicu Konflik Sosial di Masyarakat Pasaman Barat 2025More at 2025

UNESUNES c. Membentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agarc. Membentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar

JURIS Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama Sama 2024More at 2024

UNESUNES Tidak adanya pertimbangan non yuridis yang dapat meringankan terdakwa. Disparitas dalam pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-samaTidak adanya pertimbangan non yuridis yang dapat meringankan terdakwa. Disparitas dalam pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama

JURIS Ratio of justice and sense of justice the spread case of HIV AIDS in Indonesia 2024More at 2024

UMMUMM Perbedaan antara rasio keadilan dan rasa keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan mengurangi legitimasi sistem hukum. oleh karena itu, keseimbanganPerbedaan antara rasio keadilan dan rasa keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan mengurangi legitimasi sistem hukum. oleh karena itu, keseimbangan

JURIS Family Harmony and Legal Challenges A Case Study of Divorce Petitions at the Tulang Bawang Tengah Religious Court 2024More at 2024

TAMANLITERATAMANLITERA Keputusan untuk melanjutkan perkara secara verstek, menjatuhkan talak, serta membebankan biaya perkara pada penggugat, mencerminkan penerapan prinsip keadilanKeputusan untuk melanjutkan perkara secara verstek, menjatuhkan talak, serta membebankan biaya perkara pada penggugat, mencerminkan penerapan prinsip keadilan

JURIS Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119 Pdt G 2023 PA Stb Ditinjau dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pa 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV menolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahanmenolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahan

JURIS Peran Dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama 2022More at 2022

IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Tugas panitera dan panitera pengganti sangat berat, sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa putusan hakim tergantung kepada berita acara sidang. SehinggaTugas panitera dan panitera pengganti sangat berat, sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa putusan hakim tergantung kepada berita acara sidang. Sehingga

JURIS Pandangan Hukum Islam Mengenai Jurisprudensi Tentang Delik Zina Dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional 2020More at 2020

UNIGRESUNIGRES Penelitian ini menemukan adanya kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP yang hanya mengkriminalisasi perzinaan dalam konteks perkawinan. Perbedaan mendasarPenelitian ini menemukan adanya kelemahan dalam rumusan Pasal 284 KUHP yang hanya mengkriminalisasi perzinaan dalam konteks perkawinan. Perbedaan mendasar

JURIS Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama 2016More at 2016

UINUIN Fokus kajian ini adalah pertimbangan maslahat dalam putusan hakim pada penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diFokus kajian ini adalah pertimbangan maslahat dalam putusan hakim pada penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di

Useful /

JURIS Monitoring Biochemical Oxygen Demand BOD Changes During a Massive Fish Kill Using Multitemporal Landsat 8 Satellite Images in Maninjau Lake Indonesia 2026More at 2026

UMSUMS Citra satelit Landsat-8 multitemporal diproses untuk memperkirakan tingkat BOD berdasarkan Algoritma Wang. Nilai BOD yang diperkirakan kemudian divalidasiCitra satelit Landsat-8 multitemporal diproses untuk memperkirakan tingkat BOD berdasarkan Algoritma Wang. Nilai BOD yang diperkirakan kemudian divalidasi

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Bidang Pangan Studi Putusan Nomor 1130 Pid B 2016 PN Bdg 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Bdg) terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam PasalBdg) terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau dari Aspek Keadilan Hukum 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Namun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman PasalNamun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman Pasal

JURIS POPULATION GENETIC STRUCTURE OF SPINY LOBSTERS Panulirus homarus AND Panulirus ornatus IN THE INDIAN OCEAN CORAL TRIANGLE AND SOUTH CHINA SEA 2019More at 2019

KKPKKP Populasi lobster berduri di seluruh dunia terancam oleh penangkapan berlebih, sementara pasokan dari budidaya saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi permintaanPopulasi lobster berduri di seluruh dunia terancam oleh penangkapan berlebih, sementara pasokan dari budidaya saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan

ads-block-test