UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumTindak Pidana Ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diperbuat pekerja/buruh maupun pengusaha yang bersifat melawan hukum dengan melawan ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan undang-undang ketenagakerjaan memiliki potensi hukuman pidana sebagai bentuk sanksi jika dilanggar. Salah satu tindak pidana ketenagakerjaan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi. Pada Putusan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yaitu memberikan upah dibawah minimum dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena melanggar Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pada akhirnya hakim memutus bebas. Penulis menggunakan metode analisis, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metodologi kasus dalam kajian hukum normatif. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, pendukung, dan referensi yang diperoleh untuk keperluan pengumpulan data. Teknik deduktif digunakan untuk mengetahui temuan analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut penulis seharusnya pelaku dijerat Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan merujuk pada urutan kejadian, kesaksian saksi, penjelasan ahli, bukti fisik, dan pernyataan terdakwa dalam situasi ini, semuanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur tersebut ialah “unsur perusahaan dengan “Pengusaha tidak diizinkan untuk memberikan pembayaran upah yang kurang dari upah minimum yang ditetapkan berdasarkan sektor di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Penulis menyarankan agar majelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana harus lebih berhati-hati dalam menilai suatu perbuatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam putusan Nomor 109/Pid.Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian upah di bawah minimum.Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang dilanggar, karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi para pekerja.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ketenagakerjaan, seperti tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam melindungi hak-hak pekerja, khususnya terkait dengan upah minimum, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakannya. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan putusan-putusan hakim dalam kasus serupa di berbagai daerah untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan dan mencari praktik terbaik dalam penanganan perkara ketenagakerjaan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan yang lebih adil dan efektif, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini secara lebih komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan berkeadilan bagi semua pihak.
| File size | 405.68 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA “—apabila menjatuhkan hukuman kepada pelaku KDRT (putusan studi nomor 992 K/Pid. Sus/2017) sudah tepat. Penulis berargumentasi bahwa dalam memutus“—apabila menjatuhkan hukuman kepada pelaku KDRT (putusan studi nomor 992 K/Pid. Sus/2017) sudah tepat. Penulis berargumentasi bahwa dalam memutus
DINASTIREVDINASTIREV Penerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkanPenerapan perjanjian waralaba dalam konteks modern dapat dilakukan secara online dan diakui sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan
DINASTIREVDINASTIREV Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang asing, proses nasionalisasi dan kompensasi selanjutnya,Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang asing, proses nasionalisasi dan kompensasi selanjutnya,
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan yaitu: (1) setiap bidang usaha secara umum terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidangBerdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan yaitu: (1) setiap bidang usaha secara umum terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidang
DINASTIREVDINASTIREV Hak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secara penuh hasil penjulasan barang yang di tanggungkan yangHak separatis yang dimiliki oleh Bank Cimb Niaga telah di ingkari dengan tidak diterimanya secara penuh hasil penjulasan barang yang di tanggungkan yang
DINASTIREVDINASTIREV Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,
UNIRAYAUNIRAYA Sebagai salah satu gambaran perkara pidana penurunan nilai yang telah diperiksa dan disidangkan hingga ke jenjang pemeriksaan hukum (PK) sesuai pilihanSebagai salah satu gambaran perkara pidana penurunan nilai yang telah diperiksa dan disidangkan hingga ke jenjang pemeriksaan hukum (PK) sesuai pilihan
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus penambangan tanpa izin didasarkan pada asas legalitas dan fakta persidangan.meskipun terdapatPenelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus penambangan tanpa izin didasarkan pada asas legalitas dan fakta persidangan.meskipun terdapat
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis.
PRINPRIN Penerapan struktur tiga babak digunakan dalam penulisan naskah film dokumenter “Tanah dan Waktu. Film dokumenter Tanah dan Waktu merupakan karya audioPenerapan struktur tiga babak digunakan dalam penulisan naskah film dokumenter “Tanah dan Waktu. Film dokumenter Tanah dan Waktu merupakan karya audio
PRINPRIN Hasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa semua peserta terlibat secara aktif dan menunjukkan kemampuan dalam memahami serta menerapkan semua langkahHasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa semua peserta terlibat secara aktif dan menunjukkan kemampuan dalam memahami serta menerapkan semua langkah
DINASTIREVDINASTIREV SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN.