UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumTindak Pidana Ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diperbuat pekerja/buruh maupun pengusaha yang bersifat melawan hukum dengan melawan ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan undang-undang ketenagakerjaan memiliki potensi hukuman pidana sebagai bentuk sanksi jika dilanggar. Salah satu tindak pidana ketenagakerjaan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi. Pada Putusan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yaitu memberikan upah dibawah minimum dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena melanggar Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pada akhirnya hakim memutus bebas. Penulis menggunakan metode analisis, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metodologi kasus dalam kajian hukum normatif. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, pendukung, dan referensi yang diperoleh untuk keperluan pengumpulan data. Teknik deduktif digunakan untuk mengetahui temuan analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut penulis seharusnya pelaku dijerat Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan merujuk pada urutan kejadian, kesaksian saksi, penjelasan ahli, bukti fisik, dan pernyataan terdakwa dalam situasi ini, semuanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur tersebut ialah “unsur perusahaan dengan “Pengusaha tidak diizinkan untuk memberikan pembayaran upah yang kurang dari upah minimum yang ditetapkan berdasarkan sektor di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Penulis menyarankan agar majelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana harus lebih berhati-hati dalam menilai suatu perbuatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam putusan Nomor 109/Pid.Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian upah di bawah minimum.Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang dilanggar, karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi para pekerja.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ketenagakerjaan, seperti tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam melindungi hak-hak pekerja, khususnya terkait dengan upah minimum, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakannya. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan putusan-putusan hakim dalam kasus serupa di berbagai daerah untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan dan mencari praktik terbaik dalam penanganan perkara ketenagakerjaan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan yang lebih adil dan efektif, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini secara lebih komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan berkeadilan bagi semua pihak.
| File size | 405.68 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH The research employs a qualitative socio-legal approach using document studies sourced from statutory regulations, scholarly articles, and government reports,The research employs a qualitative socio-legal approach using document studies sourced from statutory regulations, scholarly articles, and government reports,
UNIRAYAUNIRAYA Slw tidak adil. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana eksploitasi anak pada putusan nomor 26/Pid. HakimSlw tidak adil. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana eksploitasi anak pada putusan nomor 26/Pid. Hakim
UMPRUMPR Meskipun masih ada minimnya representasi perempuan dalam posisi strategis, kesempatan untuk keterlibatan mereka semakin terbuka. Tujuan penelitian iniMeskipun masih ada minimnya representasi perempuan dalam posisi strategis, kesempatan untuk keterlibatan mereka semakin terbuka. Tujuan penelitian ini
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum sebagai sebuah sistemPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum sebagai sebuah sistem
UNIRAYAUNIRAYA Penjatuhan pidana yang ringan terhadap terdakwa merupakan penyimpangan dari mentaati ketentuan yang tertuang dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang NomorPenjatuhan pidana yang ringan terhadap terdakwa merupakan penyimpangan dari mentaati ketentuan yang tertuang dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor
DINASTIPUBDINASTIPUB Berdasarkan teori, artikel relevan, dan diskusi, dapat dirumuskan hipotesis penelitian selanjutnya. Pertama, faktor tempat (Place) berpengaruh terhadapBerdasarkan teori, artikel relevan, dan diskusi, dapat dirumuskan hipotesis penelitian selanjutnya. Pertama, faktor tempat (Place) berpengaruh terhadap
AFEBIAFEBI Menurut mazhab Hambali, istibdal wakaf diperbolehkan dalam kondisi darurat dan berdasarkan prinsip manfaat, dimana hasil penjualan harta wakaf harus dibeliMenurut mazhab Hambali, istibdal wakaf diperbolehkan dalam kondisi darurat dan berdasarkan prinsip manfaat, dimana hasil penjualan harta wakaf harus dibeli
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Intervensi negara melalui kebijakan kuota dan persepsi peran perempuan sebagai ibu yang baik, serta ideologi rumah tangga dalam struktur patriarki, telahIntervensi negara melalui kebijakan kuota dan persepsi peran perempuan sebagai ibu yang baik, serta ideologi rumah tangga dalam struktur patriarki, telah
Useful /
UNISMUHUNISMUH Bukti empiris memperlihatkan perbaikan yang jelas pada semua aspek pendidikan karakter yang diukur, mengkonfirmasi dampak model tersebut dalam domain afektifBukti empiris memperlihatkan perbaikan yang jelas pada semua aspek pendidikan karakter yang diukur, mengkonfirmasi dampak model tersebut dalam domain afektif
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Analisis SEM memperlihatkan permukaan kertas cukup halus dan serat tersusun rapat. Diharapkan temuan ini memberi solusi pemanfaatan limbah pertanian sekaligusAnalisis SEM memperlihatkan permukaan kertas cukup halus dan serat tersusun rapat. Diharapkan temuan ini memberi solusi pemanfaatan limbah pertanian sekaligus
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Durasi terbatas penggunaan media sosial sebaiknya diimbangi dengan aktivitas interaktif langsung. Penelitian lanjut dianjurkan untuk memetakan efek jangkaDurasi terbatas penggunaan media sosial sebaiknya diimbangi dengan aktivitas interaktif langsung. Penelitian lanjut dianjurkan untuk memetakan efek jangka
STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis etnosains terhadap kemampuan berpikir kritis dan keterampilanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis etnosains terhadap kemampuan berpikir kritis dan keterampilan