UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumTindak Pidana Ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diperbuat pekerja/buruh maupun pengusaha yang bersifat melawan hukum dengan melawan ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan undang-undang ketenagakerjaan memiliki potensi hukuman pidana sebagai bentuk sanksi jika dilanggar. Salah satu tindak pidana ketenagakerjaan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi. Pada Putusan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yaitu memberikan upah dibawah minimum dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena melanggar Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pada akhirnya hakim memutus bebas. Penulis menggunakan metode analisis, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metodologi kasus dalam kajian hukum normatif. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, pendukung, dan referensi yang diperoleh untuk keperluan pengumpulan data. Teknik deduktif digunakan untuk mengetahui temuan analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut penulis seharusnya pelaku dijerat Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan merujuk pada urutan kejadian, kesaksian saksi, penjelasan ahli, bukti fisik, dan pernyataan terdakwa dalam situasi ini, semuanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur tersebut ialah “unsur perusahaan dengan “Pengusaha tidak diizinkan untuk memberikan pembayaran upah yang kurang dari upah minimum yang ditetapkan berdasarkan sektor di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Penulis menyarankan agar majelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana harus lebih berhati-hati dalam menilai suatu perbuatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam putusan Nomor 109/Pid.Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian upah di bawah minimum.Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang dilanggar, karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi para pekerja.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ketenagakerjaan, seperti tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam melindungi hak-hak pekerja, khususnya terkait dengan upah minimum, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakannya. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan putusan-putusan hakim dalam kasus serupa di berbagai daerah untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan dan mencari praktik terbaik dalam penanganan perkara ketenagakerjaan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan yang lebih adil dan efektif, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Dengan memahami kompleksitas permasalahan ini secara lebih komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan berkeadilan bagi semua pihak.
| File size | 405.68 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim telah lalai dan/atau tidak turut mempertimbangkan kepentinganBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim telah lalai dan/atau tidak turut mempertimbangkan kepentingan
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatanJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh orang dewasa di Kejaksaan Negeri Nias SelatanPenelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh orang dewasa di Kejaksaan Negeri Nias Selatan
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatanJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan
UNIRAYAUNIRAYA Snt). Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel atas pembunuhan berencana. menjatuhkan hukumanSnt). Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel atas pembunuhan berencana. menjatuhkan hukuman
UNIRAYAUNIRAYA Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sudah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayatHal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sudah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat
UNIRAYAUNIRAYA Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankanPelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan
UNIRAYAUNIRAYA Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang. PutusanTindak Pidana Narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang. Putusan
Useful /
UNTADUNTAD Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima orang, yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum,Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima orang, yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Seksi Pelayanan Umum,
ISI DPSISI DPS Tentunya daya tarik visual memiliki peran yang cukup besar, terlebih desain karakter dari figur anggota band itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untukTentunya daya tarik visual memiliki peran yang cukup besar, terlebih desain karakter dari figur anggota band itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk
UNIRAYAUNIRAYA Pal. Dalam putusan tersebut, pelaku divonis denda sebesar Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 81 ayatPal. Dalam putusan tersebut, pelaku divonis denda sebesar Rp5. 000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 81 ayat
AFEBIAFEBI Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari dokumen berupa buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya. MakalahMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari dokumen berupa buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya. Makalah