UNISMUHUNISMUH

JED (Jurnal Etika Demokrasi)JED (Jurnal Etika Demokrasi)

This study aims to analyze the extent to which environmental rights for coastal communities are fulfilled within Indonesias legal and policy frameworks and to identify the structural and regulatory barriers that hinder the realization of climate justice. The research employs a qualitative socio-legal approach using document studies sourced from statutory regulations, scholarly articles, and government reports, analyzed through normative legal interpretation and thematic analysis. The findings show that although environmental rights are constitutionally and statutorily recognized, their implementation remains fragmented due to regulatory disharmony, weak institutional coordination, and economic dependence on extractive industries. Achieving climate justice requires coherent regulation, institutional reform, and participatory environmental governance.

The study concludes that the fulfillment of environmental rights serves as a fundamental pillar for realizing climate justice for Indonesias coastal communities.Although constitutional and statutory guarantees exist, implementation remains fragmented, reactive, and sectoral.Weak institutional coordination and limited community participation have resulted in the continued marginalization of coastal residents.Achieving climate justice therefore demands institutional reform, policy harmonization, and the integration of community-based approaches.

Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan untuk memperdalam pemahaman mengenai isu keadilan iklim dan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Pertama, penelitian kualitatif mendalam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam proses pengumpulan data dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak perubahan iklim terhadap kehidupan mereka dan strategi adaptasi yang telah dilakukan. Kedua, penelitian kuantitatif yang mengukur tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti akses terhadap sumber daya, pendapatan, dan pendidikan, dapat memberikan dasar empiris yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Ketiga, studi komparatif antara berbagai model pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia dan negara lain dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

  1. PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON (CARBON TRADING) DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI... ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/7171PERSPEKTIF KEADILAN DALAM KEBIJAKAN PERDAGANGAN KARBON CARBON TRADING DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENGATASI ejournal uksw edu refleksihukum article view 7171
  2. ANALISIS KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KAWASAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT KECAMATAN... publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/77ANALISIS KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KAWASAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT KECAMATAN publish ojs indonesia index php SIBATIK article view 77
Read online
File size411.26 KB
Pages17
DMCAReport

Related /

ads-block-test