UMSJUMSJ
Lex Et LustitiaLex Et LustitiaDeforestasi yang terus meningkat di Sumatera menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologis yang muncul akibat lemahnya pengawasan, ketidaktepatan prosedur perizinan, serta berbagai bentuk maladministrasi yang terjadi pada sektor kehutanan. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara dengan kajian empiris mengenai kondisi sosial-ekologis di Sumatera. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi, rendahnya transparansi, tidak efektifnya mekanisme pengawasan, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor yang memperburuk kerusakan hutan. Pemerintah juga dinilai belum secara penuh melaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan indikasi adanya penyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan efektivitas pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar kebijakan dan praktik administrasi publik selaras dengan prinsip-prinsip good governance serta mampu menjamin keberlanjutan lingkungan di Sumatera.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya deforestasi di Sumatera merupakan akibat dari ketidakefektifan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam sektor kehutanan.Ketidakselarasan regulasi, kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta terbatasnya partisipasi publik menjadi penyebab utama memburuknya kondisi hutan.Meskipun PP 23 Tahun 2021 telah memberikan kerangka pengaturan yang jelas, penerapannya masih mengalami hambatan pada aspek teknis dan administratif.Pemerintah juga belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab konstitusional dalam memastikan lingkungan hidup yang terjamin dan berkelanjutan.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme pengawasan yang ada, termasuk peran serta masyarakat dalam pengawasan deforestasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak ekonomi dan sosial dari deforestasi terhadap masyarakat lokal, serta potensi solusi berbasis masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Ketiga, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keadilan lingkungan dapat diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan hutan, khususnya dalam konteks hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan tata kelola hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Sumatera, serta memastikan perlindungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan terarah, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
- Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate |... jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/1180Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate jatiswara unram ac index php js article view 1180
- The economic value of Indonesia's tropical rainforest park (TH2TI) in South Kalimantan | Jurnal... doi.org/10.24259/jpkwallacea.v13i1.28149The economic value of Indonesias tropical rainforest park TH2TI in South Kalimantan Jurnal doi 10 24259 jpkwallacea v13i1 28149
- IMPLEMENTATION ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY: A CASE STUDY OF THE FOREST MANAGEMENT... doi.org/10.59465/ijfr.2025.12.1.99-114IMPLEMENTATION ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY A CASE STUDY OF THE FOREST MANAGEMENT doi 10 59465 ijfr 2025 12 1 99 114
| File size | 204.15 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Sgi tentang penipuan pelaku diputus oleh hakim dengan pidana penjara 6 tahu. Menurut penulis hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatanSgi tentang penipuan pelaku diputus oleh hakim dengan pidana penjara 6 tahu. Menurut penulis hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif konseptual dan menemukan bahwa penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesional pasca Undang-UndangPenelitian ini menggunakan pendekatan normatif konseptual dan menemukan bahwa penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesional pasca Undang-Undang
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Proses pembagian biasanya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anggota keluarga, tokoh adat, dan ulama guna mencapai mufakat, sekaligus memastikanProses pembagian biasanya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anggota keluarga, tokoh adat, dan ulama guna mencapai mufakat, sekaligus memastikan
DEWANSENGKETADEWANSENGKETA Sengketa yang timbul akibat wanprestasi atau kelalaian perusahaan sebagai dampak dari fluktuasi ekonomi, seperti pandemi atau beban pajak tinggi, lebihSengketa yang timbul akibat wanprestasi atau kelalaian perusahaan sebagai dampak dari fluktuasi ekonomi, seperti pandemi atau beban pajak tinggi, lebih
IBNTEGALIBNTEGAL Hasil dari penelitian ini bahwa respon guru dan kepala madrasah terhadap persiapan kurikulum merdeka sangat positif bahkan mendukung pelaksanaan KurikulumHasil dari penelitian ini bahwa respon guru dan kepala madrasah terhadap persiapan kurikulum merdeka sangat positif bahkan mendukung pelaksanaan Kurikulum
UNIRAYAUNIRAYA Penyelesaian adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau melibatkan tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa. Penyelesaian ini memilikiPenyelesaian adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau melibatkan tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa. Penyelesaian ini memiliki
IAIN MADURAIAIN MADURA Terjadi pertentangan antara hukum negara dan preferensi hukum keluarga komunitas Samin terkait pernikahan, perceraian, dan penyelesaian sengketa warisanTerjadi pertentangan antara hukum negara dan preferensi hukum keluarga komunitas Samin terkait pernikahan, perceraian, dan penyelesaian sengketa warisan
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2023 menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan analisis kuantitatif, jumlah sampel 68 Kepala Keluarga.Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2023 menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan analisis kuantitatif, jumlah sampel 68 Kepala Keluarga.
Useful /
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Namun, perlu dicatat bahwa petani menunjukkan tingkat pengetahuan dan persepsi yang bervariasi tentang BSFL. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnyaNamun, perlu dicatat bahwa petani menunjukkan tingkat pengetahuan dan persepsi yang bervariasi tentang BSFL. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yangPengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Pengetahuan peternak tentang pemanfaatan silase kulit nanas meningkat 38,96 % dan mencapai kriteria cukup berhasil. Keterampilan peternak juga meningkatPengetahuan peternak tentang pemanfaatan silase kulit nanas meningkat 38,96 % dan mencapai kriteria cukup berhasil. Keterampilan peternak juga meningkat
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Pendapatan terbesar berasal dari usaha ternak, sedangkan kontribusi usaha tani lainnya dan pendapatan non‑pertanian lebih kecil. Usaha ternak memberikanPendapatan terbesar berasal dari usaha ternak, sedangkan kontribusi usaha tani lainnya dan pendapatan non‑pertanian lebih kecil. Usaha ternak memberikan