UMSJUMSJ
Lex Et LustitiaLex Et LustitiaDeforestasi yang terus meningkat di Sumatera menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologis yang muncul akibat lemahnya pengawasan, ketidaktepatan prosedur perizinan, serta berbagai bentuk maladministrasi yang terjadi pada sektor kehutanan. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara dengan kajian empiris mengenai kondisi sosial-ekologis di Sumatera. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi, rendahnya transparansi, tidak efektifnya mekanisme pengawasan, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor yang memperburuk kerusakan hutan. Pemerintah juga dinilai belum secara penuh melaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan indikasi adanya penyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan efektivitas pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar kebijakan dan praktik administrasi publik selaras dengan prinsip-prinsip good governance serta mampu menjamin keberlanjutan lingkungan di Sumatera.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya deforestasi di Sumatera merupakan akibat dari ketidakefektifan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam sektor kehutanan.Ketidakselarasan regulasi, kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta terbatasnya partisipasi publik menjadi penyebab utama memburuknya kondisi hutan.Meskipun PP 23 Tahun 2021 telah memberikan kerangka pengaturan yang jelas, penerapannya masih mengalami hambatan pada aspek teknis dan administratif.Pemerintah juga belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab konstitusional dalam memastikan lingkungan hidup yang terjamin dan berkelanjutan.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme pengawasan yang ada, termasuk peran serta masyarakat dalam pengawasan deforestasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak ekonomi dan sosial dari deforestasi terhadap masyarakat lokal, serta potensi solusi berbasis masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Ketiga, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keadilan lingkungan dapat diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan hutan, khususnya dalam konteks hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan tata kelola hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Sumatera, serta memastikan perlindungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan terarah, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
- Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate |... jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/1180Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate jatiswara unram ac index php js article view 1180
- The economic value of Indonesia's tropical rainforest park (TH2TI) in South Kalimantan | Jurnal... doi.org/10.24259/jpkwallacea.v13i1.28149The economic value of Indonesias tropical rainforest park TH2TI in South Kalimantan Jurnal doi 10 24259 jpkwallacea v13i1 28149
- IMPLEMENTATION ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY: A CASE STUDY OF THE FOREST MANAGEMENT... doi.org/10.59465/ijfr.2025.12.1.99-114IMPLEMENTATION ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY A CASE STUDY OF THE FOREST MANAGEMENT doi 10 59465 ijfr 2025 12 1 99 114
| File size | 204.15 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Kepemilikan Baileo hanya boleh ditempati oleh marga Siwalette dan Sabandar. Pada dasar itulah, Baileo tetap menempati kesucian, dilihat sebagai yang sakralKepemilikan Baileo hanya boleh ditempati oleh marga Siwalette dan Sabandar. Pada dasar itulah, Baileo tetap menempati kesucian, dilihat sebagai yang sakral
UINSAIDUINSAID Melalui pendekatan etnografi kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa PNM Mekaar Syariah memperkuat disiplin keuangan, meningkatkan kapasitas kewirausahaan,Melalui pendekatan etnografi kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa PNM Mekaar Syariah memperkuat disiplin keuangan, meningkatkan kapasitas kewirausahaan,
USUUSU Tanpa mekanisme pengawasan seperti parlemen lokal di wilayah IKN, kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Pembangunan IKN mencerminkan kepentinganTanpa mekanisme pengawasan seperti parlemen lokal di wilayah IKN, kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Pembangunan IKN mencerminkan kepentingan
UBUB Namun, pengembangan desa wisata ini sering kali menyebabkan terjadinya alienasi terhadap masyarakat lokal dalam proses pengembangannya. Penelitian iniNamun, pengembangan desa wisata ini sering kali menyebabkan terjadinya alienasi terhadap masyarakat lokal dalam proses pengembangannya. Penelitian ini
IPMAFAIPMAFA Meski relatif terisolasi dari dunia luar, masyarakat Baduy tidak lepas dari pengaruh agama Islam yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupanMeski relatif terisolasi dari dunia luar, masyarakat Baduy tidak lepas dari pengaruh agama Islam yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan
UNIRAYAUNIRAYA Penyelesaian adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau melibatkan tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa. Penyelesaian ini memilikiPenyelesaian adat kawin terhalang di Desa Hiligito Orahili Fau melibatkan tahapan awal Fanokafu mbawa mbalatu/Fanaba mbawa galifa. Penyelesaian ini memiliki
USUUSU Artinya, negara harus hadir dalam upaya membantu melindungi hutan perempuan dengan menerbitkan undang-undnag yang dilandaskan nilai Pancasila sebagai PandanganArtinya, negara harus hadir dalam upaya membantu melindungi hutan perempuan dengan menerbitkan undang-undnag yang dilandaskan nilai Pancasila sebagai Pandangan
UPSUPS Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif- kualitatif yang mana peneliti sebagai instrumen. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi,Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif- kualitatif yang mana peneliti sebagai instrumen. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi,
Useful /
UNSURYAUNSURYA Sistem yang dirancang mampu melakukan proses akuisisi citra, deteksi pelat, ekstraksi karakter, dan verifikasi akses secara otomatis melalui integrasiSistem yang dirancang mampu melakukan proses akuisisi citra, deteksi pelat, ekstraksi karakter, dan verifikasi akses secara otomatis melalui integrasi
UNSURYAUNSURYA Grab Indonesia is a literature review article within the scope of economics and business. The purpose of this article is to formulate hypotheses regardingGrab Indonesia is a literature review article within the scope of economics and business. The purpose of this article is to formulate hypotheses regarding
UNIVMEDUNIVMED CD45 tetap rendah, menunjukkan kontaminasi hematopoietik minimal. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan kelayakan isolasi dan ekspansi WJ-MSCs menggunakanCD45 tetap rendah, menunjukkan kontaminasi hematopoietik minimal. Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan kelayakan isolasi dan ekspansi WJ-MSCs menggunakan
STTMWCSTTMWC Faktanya sepanjang sejarah gereja awal hingga masa kini, presuposisi tersebut tidak selalu diterima seluruh orang Kristen. Selalu muncul orang-orang yangFaktanya sepanjang sejarah gereja awal hingga masa kini, presuposisi tersebut tidak selalu diterima seluruh orang Kristen. Selalu muncul orang-orang yang