UMSJUMSJ
Lex Et LustitiaLex Et LustitiaDeforestasi yang terus meningkat di Sumatera menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai pertanggungjawaban pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologis yang muncul akibat lemahnya pengawasan, ketidaktepatan prosedur perizinan, serta berbagai bentuk maladministrasi yang terjadi pada sektor kehutanan. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara dengan kajian empiris mengenai kondisi sosial-ekologis di Sumatera. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi, rendahnya transparansi, tidak efektifnya mekanisme pengawasan, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor yang memperburuk kerusakan hutan. Pemerintah juga dinilai belum secara penuh melaksanakan kewajiban konstitusional dalam menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan indikasi adanya penyimpangan kewenangan dan kelalaian administratif yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas, peningkatan efektivitas pengawasan, serta perluasan partisipasi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar kebijakan dan praktik administrasi publik selaras dengan prinsip-prinsip good governance serta mampu menjamin keberlanjutan lingkungan di Sumatera.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya deforestasi di Sumatera merupakan akibat dari ketidakefektifan implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam sektor kehutanan.Ketidakselarasan regulasi, kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya mekanisme pengawasan, serta terbatasnya partisipasi publik menjadi penyebab utama memburuknya kondisi hutan.Meskipun PP 23 Tahun 2021 telah memberikan kerangka pengaturan yang jelas, penerapannya masih mengalami hambatan pada aspek teknis dan administratif.Pemerintah juga belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab konstitusional dalam memastikan lingkungan hidup yang terjamin dan berkelanjutan.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme pengawasan yang ada, termasuk peran serta masyarakat dalam pengawasan deforestasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak ekonomi dan sosial dari deforestasi terhadap masyarakat lokal, serta potensi solusi berbasis masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Ketiga, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keadilan lingkungan dapat diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan hutan, khususnya dalam konteks hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan tata kelola hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Sumatera, serta memastikan perlindungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan terarah, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
- Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate |... jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/1180Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pada Proyek Food Estate jatiswara unram ac index php js article view 1180
- The economic value of Indonesia's tropical rainforest park (TH2TI) in South Kalimantan | Jurnal... doi.org/10.24259/jpkwallacea.v13i1.28149The economic value of Indonesias tropical rainforest park TH2TI in South Kalimantan Jurnal doi 10 24259 jpkwallacea v13i1 28149
- IMPLEMENTATION ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY: A CASE STUDY OF THE FOREST MANAGEMENT... doi.org/10.59465/ijfr.2025.12.1.99-114IMPLEMENTATION ANALYSIS OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY A CASE STUDY OF THE FOREST MANAGEMENT doi 10 59465 ijfr 2025 12 1 99 114
| File size | 204.15 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STIESTEKOMSTIESTEKOM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi instruktur dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap motivasi masyarakat berolahraga senam AerobikHasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi instruktur dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap motivasi masyarakat berolahraga senam Aerobik
STAI ALISTAI ALI Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di MTs Riyadussolihin Al-Islamy Semarang, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan madrasah melaluiKegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di MTs Riyadussolihin Al-Islamy Semarang, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan madrasah melalui
UMPRUMPR Standar Operasional Prosedur (SOP) memegang peranan penting sebagai pedoman untuk tetap menjaga konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan serta integritasStandar Operasional Prosedur (SOP) memegang peranan penting sebagai pedoman untuk tetap menjaga konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan serta integritas
ALFARABIALFARABI Perencanaan kepala madrasah dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di Mts Maarif Al-Hikmah Mekarsari. Dalam sebuah proses perencanaan ada beberapaPerencanaan kepala madrasah dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di Mts Maarif Al-Hikmah Mekarsari. Dalam sebuah proses perencanaan ada beberapa
LLDIKTI12LLDIKTI12 Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa memperkuat rasa memiliki dan responsivitas aparatur. Dengan demikian, ketiga aspek kapasitas aparatur desaKeterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa memperkuat rasa memiliki dan responsivitas aparatur. Dengan demikian, ketiga aspek kapasitas aparatur desa
UNARSUNARS Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mengatasi dampak pembangunan jalan tol dan telah memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan pengadaanPemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mengatasi dampak pembangunan jalan tol dan telah memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan pengadaan
UNARSUNARS Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Situbondo dilakukan melalui kegiatan bantuan hukumHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Situbondo dilakukan melalui kegiatan bantuan hukum
UNSAPUNSAP Kesiapan guru biologi pemula dalam menerapkan BCPBL masih tergolong sedang. Aspek yang paling memerlukan peningkatan adalah keterampilan kolaboratif danKesiapan guru biologi pemula dalam menerapkan BCPBL masih tergolong sedang. Aspek yang paling memerlukan peningkatan adalah keterampilan kolaboratif dan
Useful /
FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi wewenang MK pasca keputusan tersebut dan implikasinya terhadap sistem penyelesaian sengketa PilkadaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi wewenang MK pasca keputusan tersebut dan implikasinya terhadap sistem penyelesaian sengketa Pilkada
ALFARABIALFARABI Banyaknya perangkat yang memerlukan peremajaan dan terbatasnya SDM andal menjadi tantangan tersendiri bagi MAS YPP Jamanis agar skema penilaian ini dapatBanyaknya perangkat yang memerlukan peremajaan dan terbatasnya SDM andal menjadi tantangan tersendiri bagi MAS YPP Jamanis agar skema penilaian ini dapat
ALFARABIALFARABI Inovasi dalam produk dan layanan, serta keterlibatan siswa dari ideation hingga evaluasi, menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.meskipun didukungInovasi dalam produk dan layanan, serta keterlibatan siswa dari ideation hingga evaluasi, menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.meskipun didukung
ALFARABIALFARABI Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekolahTeknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekolah