FHUKIFHUKI

Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kembali wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), meskipun tidak ada pengadilan khusus untuk Pilkada. Keputusan ini memicu perdebatan tentang batas wewenang MK dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi wewenang MK pasca keputusan tersebut dan implikasinya terhadap sistem penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga menunjukkan kecenderungan untuk memperluas wewenangnya, yang dapat menimbulkan masalah kepastian hukum dan risiko judicial overreach. Keunikan penelitian ini terletak pada analisis kritisnya terhadap pergeseran peran MK dalam rezim Pilkada pasca-2022 dan usulan penguatan desain institusional untuk penyelesaian sengketa Pilkada yang lebih konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memperkuat yurisdiksi MK dalam penyelesaian sengketa Pilkada sebagai solusi atas kekosongan hukum (rechtsvakuum).Meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum transisional, keberadaannya memicu problematika baru terkait prinsip pemisahan kekuasaan dan risiko judicial overreach.Secara normatif, dinamika pasca-putusan tersebut merefleksikan pergeseran paradigma MK dari negative legislator menjadi positive legislator dalam ruang terbatas.Fenomena ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan nyata terhadap batasan konstitusional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Untuk mengatasi masalah ini, studi ini merekomendasikan tiga poin utama: (1) Pembentukan peradilan khusus pemilu oleh pembentuk undang-undang secepatnya; (2) Penegasan batasan normatif wewenang MK dalam sengketa Pilkada untuk menjamin checks and balances; dan (3) Penerapan prinsip judicial self-restraint oleh Mahkamah Konstitusi selama periode transisi demi menjaga integritas konstitusional dan mencegah judicial overreach.

  1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022... ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/678KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN NOMOR 85 PUU XX 2022 ejournal fhuki index php tora article view 678
  2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung | Politika Progresif... doi.org/10.62383/progres.v1i3.545Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung Politika Progresif doi 10 62383 progres v1i3 545
  3. Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada | Patoni | Indonesia... doi.org/10.47679/ib.2023528Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Patoni Indonesia doi 10 47679 ib 2023528
  4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah... japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/59Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah japhtnhan index php japhtnhan article view 59
  5. MENYOAL JUDICIALIZATION OF POLITICS MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX-2022 DALAM... proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/15MENYOAL JUDICIALIZATION OF POLITICSAMAHKAMAH KONSTITUSI PASCAAPUTUSAN NOMOR 85 PUU XX 2022ADALAM proceedingaphtnhan index php paphtnhan article view 15
Read online
File size1.06 MB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Kajian Yuridis Penerapan Struktur Skala Upah Bagi Perusahaan Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial. PengaturanPerusahaan yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Pengaturan

JURIS Analisis Yuridis Penyelenggaraan Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Puu Xxii 2024 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA The research employs a normative juridical method, using a statutory approach and a case approach to assess constitutional norms, judicial reasoning, andThe research employs a normative juridical method, using a statutory approach and a case approach to assess constitutional norms, judicial reasoning, and

JURIS Analisis Kewajiban Hukum Warga Negara Asing yang Menjalankan Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang tersebut agar lebih jelas, konsisten, dan prediktif untuk memperkuat kepastian hukumOleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam Undang-Undang tersebut agar lebih jelas, konsisten, dan prediktif untuk memperkuat kepastian hukum

JURIS Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sebagai Dasar Penolakan Pasien Analisis Yuridis terhadap Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA 17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi oleh status keanggotaan administratif. Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang17 Tahun 2023 adalah hak fundamental yang tidak dapat dibatasi oleh status keanggotaan administratif. Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang

JURIS Dinamika Check Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Kondisi ini tidak hanya melemahkan demokrasi prosedural, tetapi juga membuka peluang untuk kemunduran demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasiKondisi ini tidak hanya melemahkan demokrasi prosedural, tetapi juga membuka peluang untuk kemunduran demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi

JURIS Legal Certainty Regarding the Time Limit for Claiming Retired Employees Rights in Indonesia 2024More at 2024

UNESAUNESA Pengajuan klaim hak karyawan yang terlambat sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang hak karyawan sendiri. Hal ini mempengaruhiPengajuan klaim hak karyawan yang terlambat sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan tentang hak karyawan sendiri. Hal ini mempengaruhi

JURIS Unclear Status of Employment Agreement in Termination of Employment Legal Analysis of Supreme Court Decision Number 394 K Pdt Sus PHI 2023 Which Does Not Grant Replacement Money for Rights 2024More at 2024

UNESAUNESA Hadiyansyah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan sebagian gugatan Hadiyansyah dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt.Hadiyansyah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan sebagian gugatan Hadiyansyah dikabulkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt.

JURIS Urgensi Peradilan Khusus Pemilihan Umum Pemilu Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Positif 2023More at 2023

UNSURUNSUR Selain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan PemiluSelain permasalahan akan kewenangan, yang tidak kalah penting yaitu permasalahan kelembagaan. Dengan mengingat akan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu

Useful /

JURIS A Build Dynamic Instructional Leadership untuk Peningkatan Kualitas Pengajaran Bahasa Mandarin di Era New Generation AI Development Melalui Model Pendidikan Holistic Terintegrasi Technical Knowledge 2025More at 2025

JMI UPIYPTKJMI UPIYPTK This community service initiative aimed to strengthen instructional leadership among Mandarin language teachers in addressing the challenges of the ArtificialThis community service initiative aimed to strengthen instructional leadership among Mandarin language teachers in addressing the challenges of the Artificial

JURIS Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampakMetode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dan dampak

JURIS Penanggulangan Tindakan Bullying dan Body Shaming di Yayasan Pendidikan Persfektif Hukum dan Sosiologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian menyelidiki faktor-faktor sosial dan institusional yang berkontribusi serta mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dan kebijakan pendidikanPenelitian menyelidiki faktor-faktor sosial dan institusional yang berkontribusi serta mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dan kebijakan pendidikan

JURIS Pola Asuh Permisif dan Otoriter Orang Tua terhadap Perilaku Seks Bebas pada Remaja di SMK Prima Bakti Citra Raya 2025More at 2025

UMSUMS 05), perbedaan tersebut terlihat dari pola asuh permisif yang lebih rendah 0. 813 dibandingkan pola asuh otoriter 5. 8. Kesimpulan: ada perbedaan yang05), perbedaan tersebut terlihat dari pola asuh permisif yang lebih rendah 0. 813 dibandingkan pola asuh otoriter 5. 8. Kesimpulan: ada perbedaan yang

ads-block-test