FHUKIFHUKI
Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatJurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi MasyarakatKeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kembali wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), meskipun tidak ada pengadilan khusus untuk Pilkada. Keputusan ini memicu perdebatan tentang batas wewenang MK dan implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi wewenang MK pasca keputusan tersebut dan implikasinya terhadap sistem penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga menunjukkan kecenderungan untuk memperluas wewenangnya, yang dapat menimbulkan masalah kepastian hukum dan risiko judicial overreach. Keunikan penelitian ini terletak pada analisis kritisnya terhadap pergeseran peran MK dalam rezim Pilkada pasca-2022 dan usulan penguatan desain institusional untuk penyelesaian sengketa Pilkada yang lebih konstitusional.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memperkuat yurisdiksi MK dalam penyelesaian sengketa Pilkada sebagai solusi atas kekosongan hukum (rechtsvakuum).Meskipun putusan ini memberikan kepastian hukum transisional, keberadaannya memicu problematika baru terkait prinsip pemisahan kekuasaan dan risiko judicial overreach.Secara normatif, dinamika pasca-putusan tersebut merefleksikan pergeseran paradigma MK dari negative legislator menjadi positive legislator dalam ruang terbatas.Fenomena ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan nyata terhadap batasan konstitusional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.
Untuk mengatasi masalah ini, studi ini merekomendasikan tiga poin utama: (1) Pembentukan peradilan khusus pemilu oleh pembentuk undang-undang secepatnya; (2) Penegasan batasan normatif wewenang MK dalam sengketa Pilkada untuk menjamin checks and balances; dan (3) Penerapan prinsip judicial self-restraint oleh Mahkamah Konstitusi selama periode transisi demi menjaga integritas konstitusional dan mencegah judicial overreach.
- KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022... ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/678KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN NOMOR 85 PUU XX 2022 ejournal fhuki index php tora article view 678
- Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung | Politika Progresif... doi.org/10.62383/progres.v1i3.545Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung Politika Progresif doi 10 62383 progres v1i3 545
- Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada | Patoni | Indonesia... doi.org/10.47679/ib.2023528Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Patoni Indonesia doi 10 47679 ib 2023528
- Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah... japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/59Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah japhtnhan index php japhtnhan article view 59
- MENYOAL JUDICIALIZATION OF POLITICS MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX-2022 DALAM... proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/15MENYOAL JUDICIALIZATION OF POLITICSAMAHKAMAH KONSTITUSI PASCAAPUTUSAN NOMOR 85 PUU XX 2022ADALAM proceedingaphtnhan index php paphtnhan article view 15
| File size | 1.06 MB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasiTemuan ini menekankan pentingnya kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi
DINASTIRESDINASTIRES Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang juga sama dengan perwujudan dasar demokrasi dengan tetap memperhatikan hak setiapKedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang juga sama dengan perwujudan dasar demokrasi dengan tetap memperhatikan hak setiap
DINASTIRESDINASTIRES Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model with source triangulation. Findings reveal a fundamental shift in divorce causality fromData were analyzed using the Miles and Huberman interactive model with source triangulation. Findings reveal a fundamental shift in divorce causality from
DINASTIRESDINASTIRES Tujuan dari makalah ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis isu-isu terkait perlindungan dan kepastian hukum bagi notaris dalam memverifikasi keakuratanTujuan dari makalah ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis isu-isu terkait perlindungan dan kepastian hukum bagi notaris dalam memverifikasi keakuratan
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian menunjukkan Posbakum dibatasi pada peran asistensi dalam konsultasi dan pembelaan pidana ringan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1Hasil penelitian menunjukkan Posbakum dibatasi pada peran asistensi dalam konsultasi dan pembelaan pidana ringan sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui telaah literatur fikih dan regulasi hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan,Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris melalui telaah literatur fikih dan regulasi hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan,
UMPRUMPR Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik,Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus fokus pada perumusan regulasi yang lebih rinci, peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan pendidikan politik,
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Temuan ini memberikan kontribusi terhadap diskursus lebih luas mengenai pluralisme hukum, konstitusionalisme, dan peran agama dalam legislasi, serta menawarkanTemuan ini memberikan kontribusi terhadap diskursus lebih luas mengenai pluralisme hukum, konstitusionalisme, dan peran agama dalam legislasi, serta menawarkan
Useful /
JMI UPIYPTKJMI UPIYPTK Aktivitas pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelompok Tani Harapan di Jorong Baruah Gunuang, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten LimapuluhAktivitas pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelompok Tani Harapan di Jorong Baruah Gunuang, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh
STIKBARSTIKBAR TPA Ganet di Kota Tanjungpinang saat ini dikelola menggunakan sistem pembuangan terbuka karena keterbatasan operasional. Tujuan: Penelitian ini bertujuanTPA Ganet di Kota Tanjungpinang saat ini dikelola menggunakan sistem pembuangan terbuka karena keterbatasan operasional. Tujuan: Penelitian ini bertujuan
STIKBARSTIKBAR Temuan ini menunjukkan paparan yang sering terhadap asap rokok, terutama di area merokok yang ditunjuk, yang mengkompromikan efektivitas kebijakan SFA.Temuan ini menunjukkan paparan yang sering terhadap asap rokok, terutama di area merokok yang ditunjuk, yang mengkompromikan efektivitas kebijakan SFA.
ALFARABIALFARABI Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan reduksi data,Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan reduksi data,