UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAUndang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria adalah hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk infrastruktur pembangunan jalan diatur secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses pengadaan tanah, yang menimbulkan sengketa. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku-buku kepustakaan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mengatasi dampak pembangunan jalan tol dan telah memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan pengadaan lahan. Namun, kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam menentukan besaran ganti rugi, yang menggunakan pedoman harga dari Lembaga Penilai Harga Tanah. Prioritas dalam penentuan ganti rugi adalah hasil kesepakatan dalam musyawarah, sehingga masyarakat terdampak tidak dirugikan.
Pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi memiliki peran penting dalam perkembangan daerah, terutama daerah terpencil.Jalan tol ini merupakan jalan bebas hambatan yang dapat menumbuhkan ekonomi berkelanjutan.Alokasi jalan raya wajib memungkinkan pembangunan daerah yang merata dan seimbang.Penguasaan infrastruktur jalan tol diberikan dalam rangka percepatan pembangunan, yang dijalankan oleh badan usaha milik negara atau swasta.Pemerintah membeli tanah masyarakat untuk pembangunan jalan tol dengan dana dari pemerintah dan organisasi komersial.Sistem pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol telah memberikan perlindungan hukum bagi korban, terutama masyarakat yang berhak atas ganti kerugian.Namun, masih terdapat kesalahan administrasi yang merugikan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi.
Untuk mengatasi permasalahan dalam pengadaan tanah, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang cara-cara efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah, terutama dalam menentukan besaran ganti rugi yang adil dan layak. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak pembangunan jalan tol terhadap masyarakat, serta mencari solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian kompensasi kepada pemilik lahan. Dengan demikian, dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat.
| File size | 303.72 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
KPUKPU Melalui pembacaan ilmu perundang-undangan secara historikal-sistematik dalam norma Pemilu pasca-reformasi, ditemukan setidaknya dua pola. Pertama, dimanaMelalui pembacaan ilmu perundang-undangan secara historikal-sistematik dalam norma Pemilu pasca-reformasi, ditemukan setidaknya dua pola. Pertama, dimana
PUBMEDIAPUBMEDIA Perusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukumPerusahaan yang tidak menyusun, tidak menerapkan, atau hanya menjadikannya sebagai formalitas administratif dapat dikategorikan melakukan pelanggaran hukum
PUBMEDIAPUBMEDIA Primary legal materials include the Constitutional Court decision and relevant legislation, supported by secondary and tertiary legal sources, which arePrimary legal materials include the Constitutional Court decision and relevant legislation, supported by secondary and tertiary legal sources, which are
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan kerangka dasar kewajiban hukum bagi warga negaraPenelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyediakan kerangka dasar kewajiban hukum bagi warga negara
PUBMEDIAPUBMEDIA Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.Status JKN nonaktif tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk menjadi alasan penolakan pasien, terutama jika menghambat pemenuhan hak atas kesehatan.
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversialSelain itu, independensi yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, mengalami penurunan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa keputusan kontroversial
UNESAUNESA Batas waktu adalah bentuk batas waktu yang telah ditetapkan untuk mengajukan klaim, yang ketika batas waktu telah berlalu, hak seseorang untuk mengajukanBatas waktu adalah bentuk batas waktu yang telah ditetapkan untuk mengajukan klaim, yang ketika batas waktu telah berlalu, hak seseorang untuk mengajukan
UNSURUNSUR Permasalahan yang akan dibahas terkait Apa faktor-faktor diperlukannya Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia. Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang PeradilanPermasalahan yang akan dibahas terkait Apa faktor-faktor diperlukannya Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia. Apa Urgensi dibentuknya Undang-Undang Peradilan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA This study uses a normative juridical method with a literature study approach that includes doctrine and various other international legal conventions.This study uses a normative juridical method with a literature study approach that includes doctrine and various other international legal conventions.
PUBMEDIAPUBMEDIA Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan masyarakat, melainkan bagian dari gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu,Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan masyarakat, melainkan bagian dari gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu,
UNARSUNARS Ironisnya, fenomena kejahatan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) banyak dilakukan oleh mantan narapidana program asimilasi yang dikeluarkanIronisnya, fenomena kejahatan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) banyak dilakukan oleh mantan narapidana program asimilasi yang dikeluarkan
UNARSUNARS Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang adaDalam penelitian ini, akan dibahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang ada