UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAUndang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria adalah hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk infrastruktur pembangunan jalan diatur secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang sering muncul dalam proses pengadaan tanah, yang menimbulkan sengketa. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku-buku kepustakaan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk mengatasi dampak pembangunan jalan tol dan telah memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan pengadaan lahan. Namun, kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam menentukan besaran ganti rugi, yang menggunakan pedoman harga dari Lembaga Penilai Harga Tanah. Prioritas dalam penentuan ganti rugi adalah hasil kesepakatan dalam musyawarah, sehingga masyarakat terdampak tidak dirugikan.
Pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi memiliki peran penting dalam perkembangan daerah, terutama daerah terpencil.Jalan tol ini merupakan jalan bebas hambatan yang dapat menumbuhkan ekonomi berkelanjutan.Alokasi jalan raya wajib memungkinkan pembangunan daerah yang merata dan seimbang.Penguasaan infrastruktur jalan tol diberikan dalam rangka percepatan pembangunan, yang dijalankan oleh badan usaha milik negara atau swasta.Pemerintah membeli tanah masyarakat untuk pembangunan jalan tol dengan dana dari pemerintah dan organisasi komersial.Sistem pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol telah memberikan perlindungan hukum bagi korban, terutama masyarakat yang berhak atas ganti kerugian.Namun, masih terdapat kesalahan administrasi yang merugikan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi.
Untuk mengatasi permasalahan dalam pengadaan tanah, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang cara-cara efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah, terutama dalam menentukan besaran ganti rugi yang adil dan layak. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak pembangunan jalan tol terhadap masyarakat, serta mencari solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian kompensasi kepada pemilik lahan. Dengan demikian, dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat.
| File size | 303.72 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
IPINTERNASIONALIPINTERNASIONAL Sepuluh aktivitas lapangan partisipatif memperkuat proses belajar berbasis pengalaman, mulai dari pemetaan potensi sumber daya manusia lokal hingga produksiSepuluh aktivitas lapangan partisipatif memperkuat proses belajar berbasis pengalaman, mulai dari pemetaan potensi sumber daya manusia lokal hingga produksi
UNRAMUNRAM Salah satu industri mikro yang ada di Lombok Timur tepatnya di Desa Lenek, Kecamatan Lenek terdapat industri kerajinan yang diberi nama tikar mendong.Salah satu industri mikro yang ada di Lombok Timur tepatnya di Desa Lenek, Kecamatan Lenek terdapat industri kerajinan yang diberi nama tikar mendong.
ITBMITBM The total bacteria and viruses in sea worms as vannamei shrimp mother feed are greatly influenced by the ozonization treatment in worms. The purpose ofThe total bacteria and viruses in sea worms as vannamei shrimp mother feed are greatly influenced by the ozonization treatment in worms. The purpose of
UNIVEDUNIVED Hasil seleksi menghasilkan 17 artikel yang dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi terbuka, empatik, dan partisipatifHasil seleksi menghasilkan 17 artikel yang dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi terbuka, empatik, dan partisipatif
UEUUEU Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah juga mengatur tentangTerbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah juga mengatur tentang
UPN VeteranUPN Veteran Meningkatnya bidang industri serta komersial memicu konversi lahan menjadi kawasan industri, pusat belanja, dan bisnis. Dampak alih fungsi lahan perkotaanMeningkatnya bidang industri serta komersial memicu konversi lahan menjadi kawasan industri, pusat belanja, dan bisnis. Dampak alih fungsi lahan perkotaan
UNIPMAUNIPMA Kampus Mengajar merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam bidang pengajaran. Kesiapan mahasiswa menjadi guruKampus Mengajar merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam bidang pengajaran. Kesiapan mahasiswa menjadi guru
UNTANUNTAN Kajian dilakukanlah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian berupa strategi antisipasiKajian dilakukanlah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian berupa strategi antisipasi
Useful /
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Penelitian ini telah mempresentasikan Catena Memoriae sebagai prototipe sistem warisan digital yang mengintegrasikan empat mekanisme keamanan. lightweightPenelitian ini telah mempresentasikan Catena Memoriae sebagai prototipe sistem warisan digital yang mengintegrasikan empat mekanisme keamanan. lightweight
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Biaya kepatuhan pajak merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan oleh administrasi pajak dalam analisis penghindaran dan pengelakan pajak. AnalisisBiaya kepatuhan pajak merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan oleh administrasi pajak dalam analisis penghindaran dan pengelakan pajak. Analisis
UNRAMUNRAM Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada perubahan persepsi dan perilaku kesehatan, pencegahan penyakit kronis, penurunan angkaHasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada perubahan persepsi dan perilaku kesehatan, pencegahan penyakit kronis, penurunan angka
UNTANUNTAN Sehingga masyarakat hanya dapat menuntut namun tidak mendapatkan ganti kerugian aktual yang dideritanya. Adapun temuan dalam penelitian ini terhadap putusanSehingga masyarakat hanya dapat menuntut namun tidak mendapatkan ganti kerugian aktual yang dideritanya. Adapun temuan dalam penelitian ini terhadap putusan