UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAPenegakan hukum di satu sisi dan keadilan di masyarakat di sisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, agama, dan golongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Situbondo dan bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Situbondo dilakukan melalui kegiatan bantuan hukum berdasarkan kegiatan di bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Situbondo dilakukan dengan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo membuat surat perjanjian dengan organisasi bantuan hukum di wilayah dalam melakukan pendampingan perkara pidana yang melibatkan warga Kabupaten Situbondo. Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan perlu ditingkatkan dengan pembuatan peraturan daerah tentang bantuan hukum, meningkatkan dana bantuan hukum serta optimalisasi keterlibatan organisasi bantuan hukum berada di wilayah Situbondo.
Pemerintah daerah telah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, namun perlu ditingkatkan melalui pembuatan peraturan daerah terkait bantuan hukum, peningkatan alokasi dana bantuan hukum, dan optimalisasi peran serta organisasi bantuan hukum di wilayah Situbondo.Upaya ini diharapkan dapat memperkuat sistem bantuan hukum yang ada dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas program bantuan hukum dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, cakupan penerima manfaat, dan tingkat kepuasan masyarakat. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tidak mampu dalam memanfaatkan program bantuan hukum, seperti tingkat kesadaran hukum, informasi yang tersedia, dan hambatan sosial-ekonomi. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman masyarakat tidak mampu dalam berinteraksi dengan sistem peradilan pidana, serta mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka terhadap program bantuan hukum.
| File size | 148.01 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKSAHIDPOLTEKSAHID Selama kunjungan, siswa memperoleh wawasan tentang sejarah bangsa, simbol negara, dan nilai-nilai kepemimpinan.mereka juga belajar tentang pelestarianSelama kunjungan, siswa memperoleh wawasan tentang sejarah bangsa, simbol negara, dan nilai-nilai kepemimpinan.mereka juga belajar tentang pelestarian
POLTEKSAHIDPOLTEKSAHID Selain itu, partisipasi aktif dalam masyarakat terutama kelompok Perempuan, menunjukkan bahwa penyuluhan partisipatif, diskusi kelompok dan penggunaanSelain itu, partisipasi aktif dalam masyarakat terutama kelompok Perempuan, menunjukkan bahwa penyuluhan partisipatif, diskusi kelompok dan penggunaan
ALSHOBARALSHOBAR Namun, untuk menjamin keberlanjutannya, diperlukan kerja sama lebih erat antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakatNamun, untuk menjamin keberlanjutannya, diperlukan kerja sama lebih erat antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat
FISIPUNIGAFISIPUNIGA Hasil kegiatan diperoleh gambaran bahwa para pemilih pemula di Desa Ciela memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum, khususnyaHasil kegiatan diperoleh gambaran bahwa para pemilih pemula di Desa Ciela memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum, khususnya
UNARSUNARS Tanggung jawab notaris terhadap kehilangan atau kerusakan minuta akta karena keadaan memaksa meliputi pembuatan berita acara dan pelaporan kepada MajelisTanggung jawab notaris terhadap kehilangan atau kerusakan minuta akta karena keadaan memaksa meliputi pembuatan berita acara dan pelaporan kepada Majelis
UNARSUNARS Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadapBatik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap
UNARSUNARS Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yangDiversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang
UNARSUNARS Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara sebagai produk amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Amandemen Ketiga tersebut menetapkanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara sebagai produk amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Amandemen Ketiga tersebut menetapkan
Useful /
UNARSUNARS Pendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan membayar ZIS ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023. Pendidikan agama berpengaruh signifikanPendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan membayar ZIS ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023. Pendidikan agama berpengaruh signifikan
ITSITS Namun, kami berpendapat bahwa menemukan semua solusi untuk puzzle Suguru yang dapat diselesaikan mungkin memerlukan langkah komputasi non-polinomial. KamiNamun, kami berpendapat bahwa menemukan semua solusi untuk puzzle Suguru yang dapat diselesaikan mungkin memerlukan langkah komputasi non-polinomial. Kami
UNARSUNARS Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidanaSistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana
ITSITS The research also establishes properties of these spaces and constructs associated cone 2-norms. The findings demonstrate the relationship between S-coneThe research also establishes properties of these spaces and constructs associated cone 2-norms. The findings demonstrate the relationship between S-cone