UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumTerkait pemberantasan tindak pidana perjudian kartu remi yang dilakukan pada acara duka di Desa Silina, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan, pemerintah desa belum memberikan tanggapan formal terhadap perjudian kartu yang dilakukan selama ini. Judi kartu remi adalah bertaruh sejumlah uang dengan menggunakan kartu remi dimana pemenangnya mendapatkan uang taruhannya atau dengan kata lain adu nasib merupakan suatu bentuk permainan yang merupakan permainan untung-untungan bagi yang berjudi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologi dengan pendekatan langsung ke lapangan, yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat. Teknik deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan setelah dilakukan analisis data deskriptif terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Temuan penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya untuk melarang penjualan kartu remi melalui rapat dewan desa, namun masyarakat belum mengikuti larangan tersebut karena tidak ada petugas polisi (Bhabinkamtibmas) yang bertugas dan tidak ada surat tertulis undang-undang tentang pelarangan permainan kartu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian, Pasal 2 ayat (1). Menurut penulis, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.
Meskipun pemerintah desa telah berupaya melarang penjualan kartu remi melalui rapat dewan desa, masyarakat belum mematuhi larangan tersebut karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum.Perjudian kartu remi di acara duka masih marak karena tidak adanya petugas polisi (Bhabinkamtibmas) di wilayah dan ketiadaan peraturan tertulis yang jelas.Pemerintah desa perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta melibatkan masyarakat secara aktif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perjudian.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas program edukasi masyarakat tentang dampak negatif perjudian, kajian perbandingan kebijakan penegakan hukum antar daerah dalam mengatasi perjudian, serta studi tentang peran tokoh adat dalam mencegah praktik perjudian di acara tradisional. Selain itu, penelitian bisa menggali pengaruh faktor ekonomi dan sosial terhadap minat masyarakat berjudi, serta eksplorasi solusi inovatif seperti penggunaan teknologi digital untuk memantau aktivitas perjudian secara real-time. Penelitian ini juga dapat mengkaji kemungkinan integrasi hukum adat dengan peraturan perundang-undangan nasional dalam penanganan tindak pidana perjudian.
| File size | 346.92 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Hambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu. Faktor Masyarakat/Budaya Hukum, sifat tidakHambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu. Faktor Masyarakat/Budaya Hukum, sifat tidak
DINASTIREVDINASTIREV Adapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatanAdapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investorHasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investor
DINASTIREVDINASTIREV Penulisan ini bertujuan untuk membahas hukum penanaman modal asing dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang berlaku di Indonesia, khususnya setelahPenulisan ini bertujuan untuk membahas hukum penanaman modal asing dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang berlaku di Indonesia, khususnya setelah
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untukDalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untuk
DINASTIREVDINASTIREV Dari pembahasan yang telah diurai sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya agar dapat dibedakan danDari pembahasan yang telah diurai sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya agar dapat dibedakan dan
DINASTIREVDINASTIREV Penegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentukPenegakan hukum yang ketat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam membentuk
DINASTIREVDINASTIREV Selanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SKSelanjutnya Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK
Useful /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI PST, untuk mengidentifikasi celah penerapan. Studi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan model akuntabilitasPST, untuk mengidentifikasi celah penerapan. Studi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan model akuntabilitas
UNISMUHUNISMUH Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut, termasuk studi longitudinal, eksplorasi subkelompok rentan, serta analisis ekosistem kebijakan danOleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut, termasuk studi longitudinal, eksplorasi subkelompok rentan, serta analisis ekosistem kebijakan dan
UNIRAYAUNIRAYA Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghukumPenalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghukum
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan studi kasus yang telah diungkap oleh kepolisian, dengan data primer berupa studi kasus dan dataPenelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan studi kasus yang telah diungkap oleh kepolisian, dengan data primer berupa studi kasus dan data