DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif, akan tetapi perlu diingat bahwa kepala daerah juga memiliki kewenangan dalam membuat Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat BUMD. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbeda baik dari segi kebijakan maupun pertanggungjawaban. Perlu diingat bahwa dua kekuasaan ini tidak boleh dicampur adukkan sehingga perlu adanya larangan dalam pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah. Dalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektif dalam pemisahan kewenangan kepala daerah antara kebijakan administrasi pemerintahan dengan kebijakan bisnis sebagai pemegang saham BUMD. Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini pemegang suara terbanyak dalam RUPS, dan seharusnya tidak hanya sebatas Peraturan Pemerintah karena menurut penulis BUMD merupakan Lex specialis dalam sebuah perusahaan pengaturannya seharusnya khusus dalam bentuk Undang-undang supaya ada check and balances dengan DPR RI.

Dari pembahasan yang telah diurai sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya agar dapat dibedakan dan mengenai sanksinya perlu adanya suatu penegasan.Kedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan.Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini pemegang suara terbanyak dalam RUPS, dan seharusnya tidak hanya sebatas Peraturan Pemerintah karena menurut penulis BUMD merupakan Lex specialis dalam sebuah perusahaan pengaturannya seharusnya khusus dalam bentuk Undang-undang supaya ada check and balances dengan DPR RI.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai model pemisahan kewenangan yang efektif antara kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan dan sebagai pemegang saham BUMD, dengan mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing daerah. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator kinerja yang terukur untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola BUMD, serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi GCG di BUMD.

  1. Effectiveness Of Village Fund Budget Management On Development To Realize Sustainable Development During... doi.org/10.30997/jill.v16i1.9382Effectiveness Of Village Fund Budget Management On Development To Realize Sustainable Development During doi 10 30997 jill v16i1 9382
  2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah | Jurnal... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9587Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Jurnal journal uii ac IUSTUM article view 9587
  3. MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK dAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE |... doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10136MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK dAERAH BUMD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE doi 10 20961 yustisia v3i1 10136
  4. Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) | Jurnal Ilmu... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/82Vol 4 No 4 2024 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Mei Juni 2024 Jurnal Ilmu dinastirev JIHHP issue view 82
Read online
File size531.84 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Transparency and Accountability in Corporate Social Responsibility Programs Local Government Oversight through a Business Law Perspective 2026More at 2026

UMSUMS Di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan program CSR. Namun,Di Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah, termasuk dalam mengawasi pelaksanaan program CSR. Namun,

JURIS Analisis Implementasi Awal Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon Tantangan Regulasi Pembiayaan dan Tata Kelola 2026More at 2026

PROVISIPROVISI Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon sangat bergantung pada penguatan regulasi daerah, sinergiArtikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon sangat bergantung pada penguatan regulasi daerah, sinergi

JURIS Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Konsumen Menginap Dengan Minat Sebagai Variabel Intervening Studi Kasus Pada Konsumen Menginap Di Hotel I 2026More at 2026

UINMADURAUINMADURA Variabel kualitas layanan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. Penerapan prinsip syariah memiliki pengaruhVariabel kualitas layanan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. Penerapan prinsip syariah memiliki pengaruh

JURIS Determinants of Local Government Financial Independence A Literature Review 2026More at 2026

LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Sebaliknya, efek investasi, ukuran pemerintah, dan populasi masih bervariasi dan bergantung pada konteks, menunjukkan pengaruh kualitas tata kelola, strukturSebaliknya, efek investasi, ukuran pemerintah, dan populasi masih bervariasi dan bergantung pada konteks, menunjukkan pengaruh kualitas tata kelola, struktur

JURIS A literature Review Determinants of Financial Performance in Local Governments 2026More at 2026

LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Tinjauan ini menyoroti kebutuhan analisis lebih terfokus pada wilayah yang terkendala fiskal serta memberikan landasan konseptual bagi penelitian empirisTinjauan ini menyoroti kebutuhan analisis lebih terfokus pada wilayah yang terkendala fiskal serta memberikan landasan konseptual bagi penelitian empiris

JURIS Asymmetric Decentralization in Different Eras Indonesia s Experience 2026More at 2026

HARPRESSIDHARPRESSID Isu penjualan pulau di Indonesia secara daring mengusik pemikiran untuk mengkaji aktor dan format tata kelola yang berlaku. Format tata kelola di IndonesiaIsu penjualan pulau di Indonesia secara daring mengusik pemikiran untuk mengkaji aktor dan format tata kelola yang berlaku. Format tata kelola di Indonesia

JURIS TINJAUAN PERATURN TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA DENGAN PERATURAN PERATURAN JABATAN KEPALA DAERAH Review Of The Ruler On The Time Of The Village Head Office With The Regulations Of The District He 2025More at 2025

YALAMQAYALAMQA Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur atau studi Pustaka. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan peraturan masa jabatanMetode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur atau studi Pustaka. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan peraturan masa jabatan

JURIS P PENYUSUNAN DATA PRIMER SEBAGAI DASAR INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN DIAGRAM RACI Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Purworejo 2021More at 2021

LENTERADUALENTERADUA Uji validasi data primer dilakukan dengan FGD (Focus Group Discussion) bersama seluruh OPD dan juga dilakukan uji beban serta uji fungsi terhadap interoperabilitasUji validasi data primer dilakukan dengan FGD (Focus Group Discussion) bersama seluruh OPD dan juga dilakukan uji beban serta uji fungsi terhadap interoperabilitas

Useful /

JURIS Strategi Reward Based Learning dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar 2026More at 2026

IAINTAKENGONIAINTAKENGON Peningkatan ini ditunjukkan melalui peningkatan persentase ketuntasan belajar dari 20% menjadi 85%. Pemberian reward terbukti mampu memotivasi siswa, mendorongPeningkatan ini ditunjukkan melalui peningkatan persentase ketuntasan belajar dari 20% menjadi 85%. Pemberian reward terbukti mampu memotivasi siswa, mendorong

JURIS Motivation Workload and Work Environment as Determinants of Employee Performance Insights from Pt Maju Makmur Indonesia 2025More at 2025

ESC IDESC ID Hasil menunjukkan bahwa motivasi dan lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sementara beban kerja menunjukkanHasil menunjukkan bahwa motivasi dan lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sementara beban kerja menunjukkan

JURIS Development Of The PISA Like Mathematics Literacy Test Based On Yogyakarta Socio Culture 2024More at 2024

UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Based on the overall data analysis, it can be concluded that the development of a mathematical literacy test instrument based on PISA-Like with the socio-culturalBased on the overall data analysis, it can be concluded that the development of a mathematical literacy test instrument based on PISA-Like with the socio-cultural

JURIS Social Life in Willa Cather s One of Ours 2023More at 2023

UnmulUnmul Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, kutipan dari novel, dan beberapa sumber yang mendukungPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, kutipan dari novel, dan beberapa sumber yang mendukung

ads-block-test