DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif, akan tetapi perlu diingat bahwa kepala daerah juga memiliki kewenangan dalam membuat Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat BUMD. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbeda baik dari segi kebijakan maupun pertanggungjawaban. Perlu diingat bahwa dua kekuasaan ini tidak boleh dicampur adukkan sehingga perlu adanya larangan dalam pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah. Dalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektif dalam pemisahan kewenangan kepala daerah antara kebijakan administrasi pemerintahan dengan kebijakan bisnis sebagai pemegang saham BUMD. Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini pemegang suara terbanyak dalam RUPS, dan seharusnya tidak hanya sebatas Peraturan Pemerintah karena menurut penulis BUMD merupakan Lex specialis dalam sebuah perusahaan pengaturannya seharusnya khusus dalam bentuk Undang-undang supaya ada check and balances dengan DPR RI.

Dari pembahasan yang telah diurai sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya agar dapat dibedakan dan mengenai sanksinya perlu adanya suatu penegasan.Kedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan.Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini pemegang suara terbanyak dalam RUPS, dan seharusnya tidak hanya sebatas Peraturan Pemerintah karena menurut penulis BUMD merupakan Lex specialis dalam sebuah perusahaan pengaturannya seharusnya khusus dalam bentuk Undang-undang supaya ada check and balances dengan DPR RI.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai model pemisahan kewenangan yang efektif antara kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan dan sebagai pemegang saham BUMD, dengan mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing daerah. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator kinerja yang terukur untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola BUMD, serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi GCG di BUMD.

  1. Effectiveness Of Village Fund Budget Management On Development To Realize Sustainable Development During... doi.org/10.30997/jill.v16i1.9382Effectiveness Of Village Fund Budget Management On Development To Realize Sustainable Development During doi 10 30997 jill v16i1 9382
  2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah | Jurnal... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9587Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Jurnal journal uii ac IUSTUM article view 9587
  3. MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK dAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE |... doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10136MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK dAERAH BUMD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE doi 10 20961 yustisia v3i1 10136
  4. Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) | Jurnal Ilmu... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/82Vol 4 No 4 2024 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Mei Juni 2024 Jurnal Ilmu dinastirev JIHHP issue view 82
Read online
File size531.84 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kinerja Organisasi Publik Studi pada Dinas PUPR Aceh 2026More at 2026

POLTEK KAMPARPOLTEK KAMPAR Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi perlu diarahkan pada pendekatanPenelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi perlu diarahkan pada pendekatan

JURIS Analisis Implementasi Awal Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon Tantangan Regulasi Pembiayaan dan Tata Kelola 2026More at 2026

PROVISIPROVISI Kebijakan ini secara nasional mulai diimplementasikan pada tahun 2025 dan menuntut kesiapan daerah dalam aspek regulasi, pembiayaan, tata kelola, sertaKebijakan ini secara nasional mulai diimplementasikan pada tahun 2025 dan menuntut kesiapan daerah dalam aspek regulasi, pembiayaan, tata kelola, serta

JURIS Strategi Pemasaran Melalui Sosial Media TikTok Dalam Penjualan Di Sekawan Ties 2026More at 2026

POLITEKNIK KEBUMENPOLITEKNIK KEBUMEN Sekawan. Ties, sebuah usaha thrifting di Jember, memanfaatkan media sosial TikTok sebagai sarana promosi untuk menjawab permasalahan tersebut. PenelitianSekawan. Ties, sebuah usaha thrifting di Jember, memanfaatkan media sosial TikTok sebagai sarana promosi untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian

JURIS Peran Kebijakan Investasi dalam Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD di Kabupaten Sigi 2025More at 2025

STIE TDNSTIE TDN Efektivitas perancangan kebijakan investasi akan meningkat apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kekuatan internal (potensi pertanian, pariwisata,Efektivitas perancangan kebijakan investasi akan meningkat apabila pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kekuatan internal (potensi pertanian, pariwisata,

JURIS Peran Pengawasan Inspektorat Terhadap Akuntabilitas Keuangan Melalui Mediasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Di Kabupaten Rokan Hilir 2025More at 2025

KOMPETIFKOMPETIF Hasil menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat memiliki efek signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, dan tata kelola yang baik berperan sebagai mediatorHasil menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat memiliki efek signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, dan tata kelola yang baik berperan sebagai mediator

JURIS PELAKSANAAN AUDIT PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Dia merealisasikan anggaran tanpa persetujuan dari kuasa pemilik modal (KPM). Dalam hal ini, Bupati Nganjuk dan perbuatan melawan hukum kedua adalah DirekturDia merealisasikan anggaran tanpa persetujuan dari kuasa pemilik modal (KPM). Dalam hal ini, Bupati Nganjuk dan perbuatan melawan hukum kedua adalah Direktur

JURIS Analisis Kualitas Pelayanan Cek Fisik Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Palangka Raya 2025More at 2025

UMPRUMPR Intervensi berkelanjutan yang berbasis data dan berorientasi pada pengguna sangat diperlukan agar pelayanan ini benar-benar mencerminkan prinsip good governanceIntervensi berkelanjutan yang berbasis data dan berorientasi pada pengguna sangat diperlukan agar pelayanan ini benar-benar mencerminkan prinsip good governance

JURIS Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional Analisis Pendorong Food Waste di Tingkat Rumah Tangga 2022More at 2022

STIALANSTIALAN Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan food waste di tingkat konsumen rumah tangga.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulan food waste di tingkat konsumen rumah tangga.

Useful /

JURIS Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran 2026More at 2026

UNISKAUNISKA Kebijakan yang dihasilkan melalui perencanaan pembangunan daerah harus tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan daerah dapat dicapai. Salah satu langkahKebijakan yang dihasilkan melalui perencanaan pembangunan daerah harus tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan daerah dapat dicapai. Salah satu langkah

JURIS Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Putusan Nomor 2106 Pid Sus 2018 Pn Tng 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Dalam konteks ini, aspek-aspek seperti ketentuan pidana yang diberlakukan, bukti-bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusanDalam konteks ini, aspek-aspek seperti ketentuan pidana yang diberlakukan, bukti-bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan

JURIS Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Sustainable Human Resource Management 2025More at 2025

STIALANSTIALAN Hasil penelitian mengindikasikan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2023 telah mengadopsi beberapa prinsip *sustainable human resource management*, namun masih terdapatHasil penelitian mengindikasikan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2023 telah mengadopsi beberapa prinsip *sustainable human resource management*, namun masih terdapat

JURIS Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa 2023More at 2023

STIALANSTIALAN Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa bervariasi, dipengaruhi oleh status IDM desa.meskipun BPDPenelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa bervariasi, dipengaruhi oleh status IDM desa.meskipun BPD

ads-block-test