DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif, akan tetapi perlu diingat bahwa kepala daerah juga memiliki kewenangan dalam membuat Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat BUMD. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah yakni kewenangan secara administratif dengan kebijakan bisnis yang kedua regulasi ini tentunya sangat berbeda baik dari segi kebijakan maupun pertanggungjawaban. Perlu diingat bahwa dua kekuasaan ini tidak boleh dicampur adukkan sehingga perlu adanya larangan dalam pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah. Dalam melakukan kajian artikel ini pendekatan yuridis normatif diharapkan menemukan sisi lain sejauh mana kebijakan norma hukum melihat posisi objektif dalam pemisahan kewenangan kepala daerah antara kebijakan administrasi pemerintahan dengan kebijakan bisnis sebagai pemegang saham BUMD. Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini pemegang suara terbanyak dalam RUPS, dan seharusnya tidak hanya sebatas Peraturan Pemerintah karena menurut penulis BUMD merupakan Lex specialis dalam sebuah perusahaan pengaturannya seharusnya khusus dalam bentuk Undang-undang supaya ada check and balances dengan DPR RI.

Dari pembahasan yang telah diurai sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Setiap tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya agar dapat dibedakan dan mengenai sanksinya perlu adanya suatu penegasan.Kedudukan wewenang pemerintah merupakan hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan.Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini pemegang suara terbanyak dalam RUPS, dan seharusnya tidak hanya sebatas Peraturan Pemerintah karena menurut penulis BUMD merupakan Lex specialis dalam sebuah perusahaan pengaturannya seharusnya khusus dalam bentuk Undang-undang supaya ada check and balances dengan DPR RI.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai model pemisahan kewenangan yang efektif antara kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan dan sebagai pemegang saham BUMD, dengan mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing daerah. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator kinerja yang terukur untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola BUMD, serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi GCG di BUMD.

  1. Effectiveness Of Village Fund Budget Management On Development To Realize Sustainable Development During... doi.org/10.30997/jill.v16i1.9382Effectiveness Of Village Fund Budget Management On Development To Realize Sustainable Development During doi 10 30997 jill v16i1 9382
  2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah | Jurnal... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9587Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Jurnal journal uii ac IUSTUM article view 9587
  3. MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK dAERAH (BUMD) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE |... doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10136MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK dAERAH BUMD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE doi 10 20961 yustisia v3i1 10136
  4. Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) | Jurnal Ilmu... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/82Vol 4 No 4 2024 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Mei Juni 2024 Jurnal Ilmu dinastirev JIHHP issue view 82
Read online
File size531.84 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Peran PPNS Keimigrasian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 2026More at 2026

POLTEKIMPOLTEKIM Hal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif. Penelitian ini menyoroti peran signifikanHal ini penting untuk mencegah TPPO dan melindungi hak korban, serta mendukung keamanan negara secara lebih efektif. Penelitian ini menyoroti peran signifikan

JURIS Problematika Fundraising Zakat Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara 2025More at 2025

IAIN SUIAIN SU Permasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidakPermasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidak

JURIS Reformulasi Pengaturan Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak dilakukan guna memperjelas tugas dan fungsi yangHasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak dilakukan guna memperjelas tugas dan fungsi yang

JURIS Efektivitas Fungsi DPRD dalam Mengawasi Pengelolaan APBD Kabupaten Gorontalo 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Studi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di KabupatenStudi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten

JURIS Regional Government Responsibility as A Controlling Shareholder in The Collapse of BPR Aceh Utara 2025More at 2025

IUSIUS Namun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehinggaNamun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih ke sistem syariah karena Pemerintah Aceh Utara selaku mayoritas saham tidak memenuhi partisipasi modal, sehingga

JURIS Central Government Authority in Environmental Management In the Province 2024More at 2024

BALIDWIPABALIDWIPA Pemerintah Pusat harus aktif melakukan supervisi agar pembangunan berwawasan lingkungan dapat dilaksanakan secara tepat oleh kedua tingkatan pemerintahan.Pemerintah Pusat harus aktif melakukan supervisi agar pembangunan berwawasan lingkungan dapat dilaksanakan secara tepat oleh kedua tingkatan pemerintahan.

JURIS Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Good Governance yang Dimediasi oleh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris pada Satuan Kerja Per 2024More at 2024

TIGA MUTIARATIGA MUTIARA 2) Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan dampak ke akuntabilitas pengelolaan keuangan. 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memediasi pengaruh2) Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan dampak ke akuntabilitas pengelolaan keuangan. 3) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memediasi pengaruh

JURIS REFORMASI STRUKTURAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dalam Perspektif PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 2015More at 2015

UNTAGUNTAG Pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerahPelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerah

Useful /

JURIS Kajian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan yaitu: (1) setiap bidang usaha secara umum terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidangBerdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan yaitu: (1) setiap bidang usaha secara umum terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidang

JURIS Pengaruh Nilai Nilai Kearifan Lokal Terhadap Pola Pengasuhan Anak Usia Dini AUD 2019More at 2019

UAIUAI Untuk membangun nilai-nilai kearifan lokal sejak dini kepada anak-anak, dimulai dengan pengenalan dan pembiasanaan perilaku sehari-hari itupun sudah menjadiUntuk membangun nilai-nilai kearifan lokal sejak dini kepada anak-anak, dimulai dengan pengenalan dan pembiasanaan perilaku sehari-hari itupun sudah menjadi

JURIS Konstruksi Pendidikan Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Islam 2017More at 2017

IAIN SUIAIN SU Islam sebagai agama sempurna bukan saja menjelaskan dimensi ideologis dan ritual agama saja, tetapi juga memberikan pencerahan kepada manusia tentang lingkungan.Islam sebagai agama sempurna bukan saja menjelaskan dimensi ideologis dan ritual agama saja, tetapi juga memberikan pencerahan kepada manusia tentang lingkungan.

JURIS Budaya Akademik dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh 2017More at 2017

IAIN SUIAIN SU Untuk mengembangkan budaya akademik, diperlukan peningkatan partisipasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, pengembangan terstruktur, serta peningkatanUntuk mengembangkan budaya akademik, diperlukan peningkatan partisipasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, pengembangan terstruktur, serta peningkatan

ads-block-test