STIALANSTIALAN
Jurnal Good GovernanceJurnal Good GovernancePembangunan desa merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo, tertuang dalam Nawa Cita ketiga. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 72 triliun untuk 71.074 desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan keuangan desa di tiga desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi Indeks Desa Membangun (IDM) suatu desa, semakin handal BPD dalam melakukan pengawasan, serta adanya kurangnya pemahaman BPD mengenai fungsi dan peraturan pengawasan keuangan desa.
Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa bervariasi, dipengaruhi oleh status IDM desa.Meskipun BPD terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, pemahaman terhadap regulasi dan kapasitas SDM menjadi kendala.Perlu adanya peningkatan kompetensi BPD dan dukungan dari pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi pengawasan demi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif lebih luas mengenai efektivitas pengawasan BPD di berbagai daerah dengan status IDM yang berbeda untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Kedua, penelitian lebih mendalam mengenai dampak pelatihan dan peningkatan kapasitas BPD terhadap kualitas pengawasan keuangan desa perlu dilakukan. Ketiga, studi tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, termasuk mekanisme pelaporan dan partisipasi aktif, dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan kontekstual bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan desa dan mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, dana desa dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan.
| File size | 304.09 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANSTIALAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menurut Miles danPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menurut Miles dan
DINASTIREVDINASTIREV Kepastian hukum menjadi landasan utama dalam proses arbitrase, hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianKepastian hukum menjadi landasan utama dalam proses arbitrase, hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
DINASTIREVDINASTIREV Konsumen juga sering kurang memahami klausul dan haknya, sementara pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha belum maksimal. Regulasi terkaitKonsumen juga sering kurang memahami klausul dan haknya, sementara pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha belum maksimal. Regulasi terkait
DINASTIREVDINASTIREV Praktiknya, kebebasan berkontrak sering kali mengalami benturan dengan prinsip kepastian hukum, terutama ketika terjadi ketimpangan dalam hubungan hukumPraktiknya, kebebasan berkontrak sering kali mengalami benturan dengan prinsip kepastian hukum, terutama ketika terjadi ketimpangan dalam hubungan hukum
DINASTIREVDINASTIREV Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasukSaran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasuk
STIALANSTIALAN Talenta bukanlah sekadar objek kebijakan, tetapi individu dengan potensi unik yang membutuhkan pendampingan autentik dan bermakna. Di sinilah urgensi penerapanTalenta bukanlah sekadar objek kebijakan, tetapi individu dengan potensi unik yang membutuhkan pendampingan autentik dan bermakna. Di sinilah urgensi penerapan
JMAN UPIYPTKJMAN UPIYPTK Ekonomi kreatif merupakan kekuatan baru Indonesia akan menumbukembangkan orang kreatif, serta media yang dapat mendorong distribusi serta pengetahuan danEkonomi kreatif merupakan kekuatan baru Indonesia akan menumbukembangkan orang kreatif, serta media yang dapat mendorong distribusi serta pengetahuan dan
STIALANSTIALAN Hasil menunjukan bahwa food waste yang ditimbulkan rumah tangga didominasi oleh sisa makanan yang tidak dapat dikonsumsi atau unavoidable food waste. InefisiensiHasil menunjukan bahwa food waste yang ditimbulkan rumah tangga didominasi oleh sisa makanan yang tidak dapat dikonsumsi atau unavoidable food waste. Inefisiensi
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dampak hukum jika tidakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dampak hukum jika tidak
DINASTIREVDINASTIREV Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun revisi UU ini secara formal memenuhi prosedur legislasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pembentukan PeraturanHasil kajian menunjukkan bahwa meskipun revisi UU ini secara formal memenuhi prosedur legislasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan
STIALANSTIALAN Artikel ini memberikan rekomendasi perbaikan praktik *sustainable human resource management* yang berpotensi diterapkan di instansi pemerintah, sepertiArtikel ini memberikan rekomendasi perbaikan praktik *sustainable human resource management* yang berpotensi diterapkan di instansi pemerintah, seperti
STIALANSTIALAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,