DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPerjanjian merupakan aspek krusial dalam hukum bisnis yang berlandaskan pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk merancang, menentukan isi, serta menyepakati ketentuan perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan ketertiban umum. Praktiknya, kebebasan berkontrak sering kali mengalami benturan dengan prinsip kepastian hukum, terutama ketika terjadi ketimpangan dalam hubungan hukum antara para pihak, seperti dalam perjanjian baku yang lebih menguntungkan pihak yang memiliki posisi dominan. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait validitas dan pelaksanaan perjanjian bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum dalam perjanjian bisnis serta menganalisis batasan-batasan hukum yang mengatur keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap berbagai putusan pengadilan terkait sengketa perjanjian bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan berkontrak merupakan hak fundamental bagi pelaku usaha, tetap diperlukan adanya pembatasan hukum guna menciptakan keseimbangan dan melindungi pihak yang lebih rentan dalam transaksi bisnis. Regulasi dalam kondisi tertentu yang diterapkan oleh negara menjadi esensial untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak, diperlukan peraturan yang lebih adaptif dan selaras dengan perkembangan bisnis modern agar kebebasan berkontrak tetap dapat dijalankan tanpa mengesampingkan perlindungan hukum serta kepastian bagi para pihak yang terlibat.
Kebebasan berkontrak dalam perjanjian bisnis di Indonesia harus tetap sejalan dengan kepastian hukum demi menciptakan keseimbangan dan perlindungan bagi para pihak.Kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menetapkan isi perjanjian sesuai kepentingan masing-masing.Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan, kepentingan umum, serta norma yang melindungi pihak yang lebih rentan.Pembatasan dalam kebebasan berkontrak bertujuan untuk mencegah ketimpangan dalam suatu perjanjian, di mana salah satu pihak bisa dirugikan.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas regulasi yang ada dalam menyeimbangkan kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks perjanjian baku. Studi komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda dapat memberikan wawasan tentang pendekatan yang lebih inovatif dalam melindungi pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution) yang lebih efisien dan terjangkau, seperti mediasi atau arbitrase, untuk mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa perjanjian. Terakhir, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai dampak perkembangan teknologi, seperti penggunaan platform digital dan kontrak pintar (smart contracts), terhadap prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, serta bagaimana regulasi hukum dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.
| File size | 278.72 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun terdapat dasar hukum yang memberi ruang bagi pengakuan dan akses hak waris, implementasinya sering terkendala oleh minimnya kesadaran hukum masyarakat,Meskipun terdapat dasar hukum yang memberi ruang bagi pengakuan dan akses hak waris, implementasinya sering terkendala oleh minimnya kesadaran hukum masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV Penyalahgunaan teknologi ini sering kali digunakan untuk menciptakan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik, terutama dengan menempelkan wajahPenyalahgunaan teknologi ini sering kali digunakan untuk menciptakan konten yang mengandung unsur pencemaran nama baik, terutama dengan menempelkan wajah
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa meskipun jumlah barang bukti tergolongHasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa meskipun jumlah barang bukti tergolong
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan
DINASTIREVDINASTIREV Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi konten, wawancara naratif dengan pengguna Generasi Z, danMenggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi konten, wawancara naratif dengan pengguna Generasi Z, dan
DINASTIREVDINASTIREV Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasukSaran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasuk
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dampak hukum jika tidakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum perusahaan asuransi yang melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui dampak hukum jika tidak
DINASTIREVDINASTIREV Tanpa komitmen politik yang kuat, revisi UU TNI 2025 berpotensi menjadi pintu masuk kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil, yang bertentanganTanpa komitmen politik yang kuat, revisi UU TNI 2025 berpotensi menjadi pintu masuk kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil, yang bertentangan
Useful /
BDKJAKARTABDKJAKARTA Penelitian ini merekomendasikan pengembangan program pelatihan yang tidak hanya mencakup keterampilan teknis AI, tetapi juga literasi etika dan praktikPenelitian ini merekomendasikan pengembangan program pelatihan yang tidak hanya mencakup keterampilan teknis AI, tetapi juga literasi etika dan praktik
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektifBerdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektif
DINASTIREVDINASTIREV Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa layanan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diNamun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa layanan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di
DINASTIREVDINASTIREV Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu dan demokratisasi berkelanjutan di Indonesia. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu dan demokratisasi berkelanjutan di Indonesia. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024