UMELMANDIRIUMELMANDIRI
Jurnal Hukum Ius PublicumJurnal Hukum Ius PublicumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dan perusahaan daerah kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative empiris yang bersifat deskriptif, dengan data sekunder (wawancara) serta mengelola data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang pasar dan perusahaan daerah unit kantor pasar cinde adalah realisasi atau pemenuhan kewajiban dan perolehan hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak untuk mencapai tujuan masing-masing. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, dan jika tidak berhasil, melalui jalur hukum litigasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang.
Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara pedagang dan perusahaan daerah Pasar Cinde didasarkan pada kebebasan berkontrak, yang mengikat kedua belah pihak melalui klausul tertulis dalam surat perjanjian.Penyelesaian sengketa sewa menyewa kios antara pedagang dan Perusahaan Daerah Pasar Cinde Kota Palembang dilakukan melalui mediasi dengan musyawarah mufakat.Jika mediasi tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas mekanisme mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa sewa menyewa kios di Pasar Cinde, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dan potensi peningkatan kualitas proses tersebut. Selain itu, perlu diteliti lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi pedagang pasar dalam perjanjian sewa menyewa, termasuk analisis terhadap klausul-klausul yang berpotensi merugikan pedagang dan rekomendasi perbaikan untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pedagang dan perusahaan daerah. Terakhir, penelitian dapat diarahkan untuk mengeksplorasi peran pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai sewa menyewa kios di pasar tradisional, guna mencegah timbulnya sengketa dan meningkatkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
| File size | 387.24 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja,Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan perlindungan hak pekerja,
DAARULHUDADAARULHUDA UU ketenagakerjaan di Indonesia. Praktik ini mungkin melanggar hak-hak dasar pekerja, mengganggu kesejahteraan mental, membatasi mobilitas dalam pekerjaan,UU ketenagakerjaan di Indonesia. Praktik ini mungkin melanggar hak-hak dasar pekerja, mengganggu kesejahteraan mental, membatasi mobilitas dalam pekerjaan,
DAARULHUDADAARULHUDA Melalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkanMelalui metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan koperasi tidak hanya mengikat dalam aspek keuanganDengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan koperasi tidak hanya mengikat dalam aspek keuangan
DINASTIREVDINASTIREV Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh,Budaya perusahaan China, yang sering kali menekankan hierarki dan loyalitas, dapat memengaruhi penerapan perlindungan hak-hak pekerja. Sebagai contoh,
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargainingPengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargaining
UMMUMM Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Salah satu tanaman yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah pegagan yang banyak tumbuh di Desa Pagersari. Pegagan ini dapat dijadikan masker yangSalah satu tanaman yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah pegagan yang banyak tumbuh di Desa Pagersari. Pegagan ini dapat dijadikan masker yang
Useful /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, partisipasi publik yang bermakna, serta reformasi hukum dan kebijakan berbasis hak asasi manusia agarOleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, partisipasi publik yang bermakna, serta reformasi hukum dan kebijakan berbasis hak asasi manusia agar
UMMUMM Kegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansiKegagalan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata di kawasan hutan Kabupaten Karanganyar berasal dari masalah substansi
UMMUMM Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusiPenelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam memahami dan mengimplementasikan reformasi hukum konstitusi
UMMUMM Di bawah konsep negara hukum, undang-undang dan peraturan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga pemerintahan, memastikan bahwa otoritas danDi bawah konsep negara hukum, undang-undang dan peraturan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjaga pemerintahan, memastikan bahwa otoritas dan