UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini menafsirkan cara dan keberadaan kontradiksi dalam deklarasi POJK No. 61/POJK.07/2020 terkait kebebasan berkontrak dalam memilih forum penyelesaian sengketa perbankan. Data sekunder utama dan sekunder berupa bahan hukum utama menjadi sumber utama dalam studi hukum normatif ini. Informasi dikumpulkan dari literatur dan dianalisis menggunakan metode analitis serta interpretatif. Temuan penelitian menekankan bahwa forum penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia dipilih secara tidak konsisten dengan gagasan kebebasan berkontrak. Temuan tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan untuk menjamin koherensi dan konsistensi semua prinsip hukum yang mendasari peraturan yang berbeda. Artikel ini berargumen bahwa harmonisasi hukum penting untuk menyelaraskan berbagai konsep hukum antar regulasi yang beragam dan secara signifikan berkontribusi pada identifikasi ketidaksesuaian kebijakan yang membatasi kemampuan memilih forum penyelesaian sengketa perbankan tanpa batasan. Hasil studi dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai dampak kebijakan terhadap bank dan nasabah, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki kebijakan saat ini dan memastikan prinsip kebebasan berkontrak terjaga dalam penyelesaian sengketa perbankan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan saat ini dan dampaknya terhadap industri perbankan di Indonesia.
Pemilihan forum penyelesaian sengketa keuangan berdasarkan POJK No.07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, membatasi pilihan pihak.Kekuatan PUJK sebagai pendiri dan anggota LAPS SJK memperkuat otoritas lembaga tersebut, yang berpotensi menyematkan klausul pilihan forum dalam perjanjian standar, sehingga membatasi kebebasan kontrak.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap bank dan nasabah serta memberikan panduan bagi pembuat regulasi dalam memperbaiki kebijakan agar menjaga kebebasan berkontrak.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana POJK No. 61/POJK.07/2020 memengaruhi hasil penyelesaian sengketa bagi bank dan konsumen, misalnya dengan menganalisis data kasus sengketa sebelum dan sesudah regulasi diterapkan. Penelitian perbandingan dapat dilakukan untuk mengevaluasi alternatif mekanisme penyelesaian sengketa di luar LAPS SJK, baik di Indonesia maupun di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Selain itu, studi tentang strategi harmonisasi hukum yang dapat menyelaraskan POJK dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konsisten dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
- The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration: myth or reality? | Journal of... doi.org/10.4314/jsdlp.v6i1.10The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration myth or reality Journal of doi 10 4314 jsdlp v6i1 10
- Procedural Posture and Social Choice by Michael Risch :: SSRN. procedural posture social choice michael... papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4054997Procedural Posture and Social Choice by Michael Risch SSRN procedural posture social choice michael papers ssrn sol3 papers cfm abstract id 4054997
| File size | 409.59 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
UMMUMM Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkanPenelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan
UMMUMM Khususnya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menawarkan perlindungan secara eksklusif kepada pekerja migran legal, praktik yang mendiskriminasiKhususnya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menawarkan perlindungan secara eksklusif kepada pekerja migran legal, praktik yang mendiskriminasi
UMMUMM Perampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukan sekadar hukuman tambahan, dengan mengadopsi konsep non-conviction based. RUU Perampasan Aset mendesakPerampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukan sekadar hukuman tambahan, dengan mengadopsi konsep non-conviction based. RUU Perampasan Aset mendesak
UMMUMM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2)Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2)
Useful /
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukanHasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan bagi perusahaan efek oleh OJK, di mana permohonan dari perusahaan efek atau kreditor ditujukan
UMMUMM Kerangka kerja kerja sama internasional saat ini tidak mengharuskan negara maju melibatkan negara berkembang dalam misi ruang angkasa, karena lebih fokusKerangka kerja kerja sama internasional saat ini tidak mengharuskan negara maju melibatkan negara berkembang dalam misi ruang angkasa, karena lebih fokus
UMMUMM Studi ini menjelajahi hubungan kompleks antara hak paten dan hak asasi manusia dari berbagai perspektif, dimana hak paten atas produk farmasi dan obat-obatStudi ini menjelajahi hubungan kompleks antara hak paten dan hak asasi manusia dari berbagai perspektif, dimana hak paten atas produk farmasi dan obat-obat
UNILAUNILA Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan desa pesisir yang memiliki potensi ekowisata besar, terutama dari ekosistemDesa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan desa pesisir yang memiliki potensi ekowisata besar, terutama dari ekosistem