UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini menafsirkan cara dan keberadaan kontradiksi dalam deklarasi POJK No. 61/POJK.07/2020 terkait kebebasan berkontrak dalam memilih forum penyelesaian sengketa perbankan. Data sekunder utama dan sekunder berupa bahan hukum utama menjadi sumber utama dalam studi hukum normatif ini. Informasi dikumpulkan dari literatur dan dianalisis menggunakan metode analitis serta interpretatif. Temuan penelitian menekankan bahwa forum penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia dipilih secara tidak konsisten dengan gagasan kebebasan berkontrak. Temuan tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan untuk menjamin koherensi dan konsistensi semua prinsip hukum yang mendasari peraturan yang berbeda. Artikel ini berargumen bahwa harmonisasi hukum penting untuk menyelaraskan berbagai konsep hukum antar regulasi yang beragam dan secara signifikan berkontribusi pada identifikasi ketidaksesuaian kebijakan yang membatasi kemampuan memilih forum penyelesaian sengketa perbankan tanpa batasan. Hasil studi dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai dampak kebijakan terhadap bank dan nasabah, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki kebijakan saat ini dan memastikan prinsip kebebasan berkontrak terjaga dalam penyelesaian sengketa perbankan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan saat ini dan dampaknya terhadap industri perbankan di Indonesia.
Pemilihan forum penyelesaian sengketa keuangan berdasarkan POJK No.07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, membatasi pilihan pihak.Kekuatan PUJK sebagai pendiri dan anggota LAPS SJK memperkuat otoritas lembaga tersebut, yang berpotensi menyematkan klausul pilihan forum dalam perjanjian standar, sehingga membatasi kebebasan kontrak.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap bank dan nasabah serta memberikan panduan bagi pembuat regulasi dalam memperbaiki kebijakan agar menjaga kebebasan berkontrak.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana POJK No. 61/POJK.07/2020 memengaruhi hasil penyelesaian sengketa bagi bank dan konsumen, misalnya dengan menganalisis data kasus sengketa sebelum dan sesudah regulasi diterapkan. Penelitian perbandingan dapat dilakukan untuk mengevaluasi alternatif mekanisme penyelesaian sengketa di luar LAPS SJK, baik di Indonesia maupun di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Selain itu, studi tentang strategi harmonisasi hukum yang dapat menyelaraskan POJK dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konsisten dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
- The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration: myth or reality? | Journal of... doi.org/10.4314/jsdlp.v6i1.10The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration myth or reality Journal of doi 10 4314 jsdlp v6i1 10
- Procedural Posture and Social Choice by Michael Risch :: SSRN. procedural posture social choice michael... papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4054997Procedural Posture and Social Choice by Michael Risch SSRN procedural posture social choice michael papers ssrn sol3 papers cfm abstract id 4054997
| File size | 409.59 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penyelesaian sengketa sewa menyewa kios antara pedagang dan Perusahaan Daerah Pasar Cinde Kota Palembang dilakukan melalui mediasi dengan musyawarah mufakat.Penyelesaian sengketa sewa menyewa kios antara pedagang dan Perusahaan Daerah Pasar Cinde Kota Palembang dilakukan melalui mediasi dengan musyawarah mufakat.
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindunganPenelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan
AKABAAKABA Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana peraturan di Indonesia dapat mengantisipasi risiko hukum dalam transaksi daring yang dipengaruhi olehPenelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana peraturan di Indonesia dapat mengantisipasi risiko hukum dalam transaksi daring yang dipengaruhi oleh
FHUKIFHUKI Sus/202 /PN. Mdn is not enough just to refer to the construction of the norms listed in Article 127 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, but alsoSus/202 /PN. Mdn is not enough just to refer to the construction of the norms listed in Article 127 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, but also
FHUKIFHUKI Konsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑UndangKonsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑Undang
UMMUMM Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang perkembangan penelitian akademik mengenai topik-topik penting ini, serta meletakkan dasar bagi penelitianPenelitian ini memberikan wawasan penting tentang perkembangan penelitian akademik mengenai topik-topik penting ini, serta meletakkan dasar bagi penelitian
UMMUMM Korupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalamKorupsi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang sangat menghargai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Indonesia harus terus berinovasi dalam
UMMUMM Penelitian ini menganalisis teori yuridis dan normatif, kebijakan, serta putusan hukum, serta studi kasus pelanggaran pemilihan pada tahun 2014 dan 2019.Penelitian ini menganalisis teori yuridis dan normatif, kebijakan, serta putusan hukum, serta studi kasus pelanggaran pemilihan pada tahun 2014 dan 2019.
Useful /
SANIYASANIYA Pada akhirnya, diskusi berkontribusi BIDUK membuka cakrawala anggota masing-masing komunitas bahwa perbedaan keyakinan keagamaan sama sekali tidak menghalangiPada akhirnya, diskusi berkontribusi BIDUK membuka cakrawala anggota masing-masing komunitas bahwa perbedaan keyakinan keagamaan sama sekali tidak menghalangi
UNIPMAUNIPMA Hasil setelah adanya kegiatan workshop bina prestasi adalah dapat meningkatkan soft skill siswa dalam mengerjakan soal-soal akuntansi dengan baik terlihatHasil setelah adanya kegiatan workshop bina prestasi adalah dapat meningkatkan soft skill siswa dalam mengerjakan soal-soal akuntansi dengan baik terlihat
UNIPMAUNIPMA Hal ini dapat dibuktikan dengan kesuksesan implementasi desain sistem daring yang mengkombinasikan Zoom dan Microsoft Teams dalam LKS bidang AkuntansiHal ini dapat dibuktikan dengan kesuksesan implementasi desain sistem daring yang mengkombinasikan Zoom dan Microsoft Teams dalam LKS bidang Akuntansi
UNIPMAUNIPMA Kesulitan dalam menganalisis suatu kasus menjadi kendala bagi peserta didik SMA Negeri 1 Dagangan, khususnya kelas XI IPA 2 dalam belajar ekonomi. PesertaKesulitan dalam menganalisis suatu kasus menjadi kendala bagi peserta didik SMA Negeri 1 Dagangan, khususnya kelas XI IPA 2 dalam belajar ekonomi. Peserta