UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini menafsirkan cara dan keberadaan kontradiksi dalam deklarasi POJK No. 61/POJK.07/2020 terkait kebebasan berkontrak dalam memilih forum penyelesaian sengketa perbankan. Data sekunder utama dan sekunder berupa bahan hukum utama menjadi sumber utama dalam studi hukum normatif ini. Informasi dikumpulkan dari literatur dan dianalisis menggunakan metode analitis serta interpretatif. Temuan penelitian menekankan bahwa forum penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia dipilih secara tidak konsisten dengan gagasan kebebasan berkontrak. Temuan tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan untuk menjamin koherensi dan konsistensi semua prinsip hukum yang mendasari peraturan yang berbeda. Artikel ini berargumen bahwa harmonisasi hukum penting untuk menyelaraskan berbagai konsep hukum antar regulasi yang beragam dan secara signifikan berkontribusi pada identifikasi ketidaksesuaian kebijakan yang membatasi kemampuan memilih forum penyelesaian sengketa perbankan tanpa batasan. Hasil studi dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai dampak kebijakan terhadap bank dan nasabah, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki kebijakan saat ini dan memastikan prinsip kebebasan berkontrak terjaga dalam penyelesaian sengketa perbankan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan saat ini dan dampaknya terhadap industri perbankan di Indonesia.
Pemilihan forum penyelesaian sengketa keuangan berdasarkan POJK No.07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, membatasi pilihan pihak.Kekuatan PUJK sebagai pendiri dan anggota LAPS SJK memperkuat otoritas lembaga tersebut, yang berpotensi menyematkan klausul pilihan forum dalam perjanjian standar, sehingga membatasi kebebasan kontrak.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap bank dan nasabah serta memberikan panduan bagi pembuat regulasi dalam memperbaiki kebijakan agar menjaga kebebasan berkontrak.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana POJK No. 61/POJK.07/2020 memengaruhi hasil penyelesaian sengketa bagi bank dan konsumen, misalnya dengan menganalisis data kasus sengketa sebelum dan sesudah regulasi diterapkan. Penelitian perbandingan dapat dilakukan untuk mengevaluasi alternatif mekanisme penyelesaian sengketa di luar LAPS SJK, baik di Indonesia maupun di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Selain itu, studi tentang strategi harmonisasi hukum yang dapat menyelaraskan POJK dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konsisten dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
- The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration: myth or reality? | Journal of... doi.org/10.4314/jsdlp.v6i1.10The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration myth or reality Journal of doi 10 4314 jsdlp v6i1 10
- Procedural Posture and Social Choice by Michael Risch :: SSRN. procedural posture social choice michael... papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4054997Procedural Posture and Social Choice by Michael Risch SSRN procedural posture social choice michael papers ssrn sol3 papers cfm abstract id 4054997
| File size | 409.59 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Penelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkanPenelitian doktrinal dilakukan dengan pendekatan legislatif dan konseptual, dilengkapi interpretasi teleologis terhadap materi hukum. Temuan menunjukkan
UMMUMM Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan DaerahNamun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah
UMMUMM Hasil menunjukkan bahwa karena Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi, negara tersebut tidak memiliki kewajiban hukum untuk membantu pengungsiHasil menunjukkan bahwa karena Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi, negara tersebut tidak memiliki kewajiban hukum untuk membantu pengungsi
MARANATHAMARANATHA Penyakit katup jantung menyebabkan gangguan fungsi dan menurunkan kualitas hidup. Kondisi ini dapat ditatalaksana dengan pembedahan, tetapi diperlukanPenyakit katup jantung menyebabkan gangguan fungsi dan menurunkan kualitas hidup. Kondisi ini dapat ditatalaksana dengan pembedahan, tetapi diperlukan
MARANATHAMARANATHA Prinsip metode CRISPR dalam sistem penyuntingan genom melibatkan CRISPR-associated nuclease (Cas) dalam memodifikasi nukleotida asing yang bekerja dalamPrinsip metode CRISPR dalam sistem penyuntingan genom melibatkan CRISPR-associated nuclease (Cas) dalam memodifikasi nukleotida asing yang bekerja dalam
MARANATHAMARANATHA Penelitian pada 98 Rekam Medik Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, data variabel diolah secara univariat dan bivariat dan hubungan antar variabel dianalisisPenelitian pada 98 Rekam Medik Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, data variabel diolah secara univariat dan bivariat dan hubungan antar variabel dianalisis
UNILAUNILA Kebakaran hutan dan lahan adalah masalah yang belum terselesaikan dan terjadi hampir setiap tahun. Berbagai kebijakan terkait kebakaran hutan dan lahanKebakaran hutan dan lahan adalah masalah yang belum terselesaikan dan terjadi hampir setiap tahun. Berbagai kebijakan terkait kebakaran hutan dan lahan
NEWINERANEWINERA Desain kursi ergonomis yang baik telah mempromosikan perilaku duduk yang lebih sehat yang berpusat pada konfigurasi yang tepat dari berbagai komponen kursi.Desain kursi ergonomis yang baik telah mempromosikan perilaku duduk yang lebih sehat yang berpusat pada konfigurasi yang tepat dari berbagai komponen kursi.
Useful /
UNUSAUNUSA ) and its antibacterial activity against Enterobacter aerogenes in suspected typhoid cases. Hasil menunjukkan peningkatan zona penghambatan pertumbuhan) and its antibacterial activity against Enterobacter aerogenes in suspected typhoid cases. Hasil menunjukkan peningkatan zona penghambatan pertumbuhan
LIFESCIFILIFESCIFI Data sekunder dari 20 bank konvensional yang terdaftar pada periode 2008‑2012 dikumpulkan dengan purposive sampling dan dianalisis menggunakan regresiData sekunder dari 20 bank konvensional yang terdaftar pada periode 2008‑2012 dikumpulkan dengan purposive sampling dan dianalisis menggunakan regresi
NEWINERANEWINERA Pandemi Covid‑19 menimpa sistem kesehatan yang memukulnya akibat tenaga medis memusatkan perhatian pada kasus Covid‑19, sehingga layanan untuk pasienPandemi Covid‑19 menimpa sistem kesehatan yang memukulnya akibat tenaga medis memusatkan perhatian pada kasus Covid‑19, sehingga layanan untuk pasien
NEWINERANEWINERA Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hukumMetode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum