UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini menafsirkan cara dan keberadaan kontradiksi dalam deklarasi POJK No. 61/POJK.07/2020 terkait kebebasan berkontrak dalam memilih forum penyelesaian sengketa perbankan. Data sekunder utama dan sekunder berupa bahan hukum utama menjadi sumber utama dalam studi hukum normatif ini. Informasi dikumpulkan dari literatur dan dianalisis menggunakan metode analitis serta interpretatif. Temuan penelitian menekankan bahwa forum penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia dipilih secara tidak konsisten dengan gagasan kebebasan berkontrak. Temuan tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan untuk menjamin koherensi dan konsistensi semua prinsip hukum yang mendasari peraturan yang berbeda. Artikel ini berargumen bahwa harmonisasi hukum penting untuk menyelaraskan berbagai konsep hukum antar regulasi yang beragam dan secara signifikan berkontribusi pada identifikasi ketidaksesuaian kebijakan yang membatasi kemampuan memilih forum penyelesaian sengketa perbankan tanpa batasan. Hasil studi dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai dampak kebijakan terhadap bank dan nasabah, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki kebijakan saat ini dan memastikan prinsip kebebasan berkontrak terjaga dalam penyelesaian sengketa perbankan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan saat ini dan dampaknya terhadap industri perbankan di Indonesia.
Pemilihan forum penyelesaian sengketa keuangan berdasarkan POJK No.07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, membatasi pilihan pihak.Kekuatan PUJK sebagai pendiri dan anggota LAPS SJK memperkuat otoritas lembaga tersebut, yang berpotensi menyematkan klausul pilihan forum dalam perjanjian standar, sehingga membatasi kebebasan kontrak.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap bank dan nasabah serta memberikan panduan bagi pembuat regulasi dalam memperbaiki kebijakan agar menjaga kebebasan berkontrak.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana POJK No. 61/POJK.07/2020 memengaruhi hasil penyelesaian sengketa bagi bank dan konsumen, misalnya dengan menganalisis data kasus sengketa sebelum dan sesudah regulasi diterapkan. Penelitian perbandingan dapat dilakukan untuk mengevaluasi alternatif mekanisme penyelesaian sengketa di luar LAPS SJK, baik di Indonesia maupun di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Selain itu, studi tentang strategi harmonisasi hukum yang dapat menyelaraskan POJK dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konsisten dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
- The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration: myth or reality? | Journal of... doi.org/10.4314/jsdlp.v6i1.10The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration myth or reality Journal of doi 10 4314 jsdlp v6i1 10
- Procedural Posture and Social Choice by Michael Risch :: SSRN. procedural posture social choice michael... papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4054997Procedural Posture and Social Choice by Michael Risch SSRN procedural posture social choice michael papers ssrn sol3 papers cfm abstract id 4054997
| File size | 409.59 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UIDUID Disimpulkan bahwa Danantara memperkuat kepastian hukum bagi investor asing serta menjadi instrumen strategis pembaharuan tata kelola investasi nasional.Disimpulkan bahwa Danantara memperkuat kepastian hukum bagi investor asing serta menjadi instrumen strategis pembaharuan tata kelola investasi nasional.
FHUKIFHUKI The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcotics abusersThe results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcotics abusers
FHUKIFHUKI 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan
FHUKIFHUKI Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking inTrafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking in
UMMUMM 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubungan ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan metode13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengabaikan keunikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hubungan ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan metode
UMMUMM Penelitian lanjutan dapat menggali bagaimana interpretasi teks Al-Quran tentang hak asasi manusia berubah seiring waktu di berbagai negara Muslim, terutamaPenelitian lanjutan dapat menggali bagaimana interpretasi teks Al-Quran tentang hak asasi manusia berubah seiring waktu di berbagai negara Muslim, terutama
UMMUMM Kewenangan pembatalan peraturan daerah kini sepenuhnya dikembalikan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. MahkamahKewenangan pembatalan peraturan daerah kini sepenuhnya dikembalikan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Mahkamah
NEWINERANEWINERA Tujuan utama dari makalah tinjauan pustaka ini adalah untuk menyoroti kepercayaan sosial dan ergonomi pada kursi tradisional furnitur kayu tinjauan pustakaTujuan utama dari makalah tinjauan pustaka ini adalah untuk menyoroti kepercayaan sosial dan ergonomi pada kursi tradisional furnitur kayu tinjauan pustaka
Useful /
UMMUMM Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan teoretis, studi ini menunjukkan bahwa peluang masih signifikan bagi reforma agraria perkotaan melalui pengambilalihanDengan menggunakan pendekatan yuridis dan teoretis, studi ini menunjukkan bahwa peluang masih signifikan bagi reforma agraria perkotaan melalui pengambilalihan
UMMUMM Indonesia perlu mengadopsi peraturan perampasan aset yang komprehensif untuk mengatasi korupsi tinggi. Perampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukanIndonesia perlu mengadopsi peraturan perampasan aset yang komprehensif untuk mengatasi korupsi tinggi. Perampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukan
UNIPMAUNIPMA Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dan izin kegiatan pengabdian masyarakat, serta membentuk Kelompok Jamu Joketro yang dihadiri oleh 22Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dan izin kegiatan pengabdian masyarakat, serta membentuk Kelompok Jamu Joketro yang dihadiri oleh 22
UNILAUNILA Berdasarkan metode SBE, potensi wisata mangrove di Desa Merak Belantung memiliki nilai keindahan tinggi, dengan nilai tertinggi pada pantai (42), diikutiBerdasarkan metode SBE, potensi wisata mangrove di Desa Merak Belantung memiliki nilai keindahan tinggi, dengan nilai tertinggi pada pantai (42), diikuti