UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumPenelitian ini menafsirkan cara dan keberadaan kontradiksi dalam deklarasi POJK No. 61/POJK.07/2020 terkait kebebasan berkontrak dalam memilih forum penyelesaian sengketa perbankan. Data sekunder utama dan sekunder berupa bahan hukum utama menjadi sumber utama dalam studi hukum normatif ini. Informasi dikumpulkan dari literatur dan dianalisis menggunakan metode analitis serta interpretatif. Temuan penelitian menekankan bahwa forum penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia dipilih secara tidak konsisten dengan gagasan kebebasan berkontrak. Temuan tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan untuk menjamin koherensi dan konsistensi semua prinsip hukum yang mendasari peraturan yang berbeda. Artikel ini berargumen bahwa harmonisasi hukum penting untuk menyelaraskan berbagai konsep hukum antar regulasi yang beragam dan secara signifikan berkontribusi pada identifikasi ketidaksesuaian kebijakan yang membatasi kemampuan memilih forum penyelesaian sengketa perbankan tanpa batasan. Hasil studi dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai dampak kebijakan terhadap bank dan nasabah, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki kebijakan saat ini dan memastikan prinsip kebebasan berkontrak terjaga dalam penyelesaian sengketa perbankan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan saat ini dan dampaknya terhadap industri perbankan di Indonesia.
Pemilihan forum penyelesaian sengketa keuangan berdasarkan POJK No.07/2020 tidak konsisten dengan prinsip kebebasan berkontrak karena LAPS SJK menjadi satu-satunya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, membatasi pilihan pihak.Kekuatan PUJK sebagai pendiri dan anggota LAPS SJK memperkuat otoritas lembaga tersebut, yang berpotensi menyematkan klausul pilihan forum dalam perjanjian standar, sehingga membatasi kebebasan kontrak.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak kebijakan ini terhadap bank dan nasabah serta memberikan panduan bagi pembuat regulasi dalam memperbaiki kebijakan agar menjaga kebebasan berkontrak.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana POJK No. 61/POJK.07/2020 memengaruhi hasil penyelesaian sengketa bagi bank dan konsumen, misalnya dengan menganalisis data kasus sengketa sebelum dan sesudah regulasi diterapkan. Penelitian perbandingan dapat dilakukan untuk mengevaluasi alternatif mekanisme penyelesaian sengketa di luar LAPS SJK, baik di Indonesia maupun di negara lain, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Selain itu, studi tentang strategi harmonisasi hukum yang dapat menyelaraskan POJK dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konsisten dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
- The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration: myth or reality? | Journal of... doi.org/10.4314/jsdlp.v6i1.10The doctrine of party autonomy in international commercial arbitration myth or reality Journal of doi 10 4314 jsdlp v6i1 10
- Procedural Posture and Social Choice by Michael Risch :: SSRN. procedural posture social choice michael... papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4054997Procedural Posture and Social Choice by Michael Risch SSRN procedural posture social choice michael papers ssrn sol3 papers cfm abstract id 4054997
| File size | 409.59 KB |
| Pages | 17 |
| Short Link | https://juris.id/p-9I |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Untuk mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan global, regulasi Indonesia perlu mendukung pelaksanaan CSR dan praktik ekonomi sirkular dengan merancangUntuk mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan global, regulasi Indonesia perlu mendukung pelaksanaan CSR dan praktik ekonomi sirkular dengan merancang
UMMUMM Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partaiPenelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai
UNHASUNHAS CSDDD memperkenalkan provisi tanggung jawab sipil spesifik dan mengadvokasi prinsip‑prinsip konflik hukum oleh adanya norma‑norma tanggung jawab yangCSDDD memperkenalkan provisi tanggung jawab sipil spesifik dan mengadvokasi prinsip‑prinsip konflik hukum oleh adanya norma‑norma tanggung jawab yang
DINASTIREVDINASTIREV Hukum sektoral yang mengatur komunitas hukum indegenous berbeda satu sama lain. Kedua, tahap pemilihan alternatif kebijakan, adanya konflik kepentinganHukum sektoral yang mengatur komunitas hukum indegenous berbeda satu sama lain. Kedua, tahap pemilihan alternatif kebijakan, adanya konflik kepentingan
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yang dibuatnya menjadi yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam proses pemberianG/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yang dibuatnya menjadi yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam proses pemberian
DINASTIREVDINASTIREV menolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahanmenolak gugatan perceraian karena rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai belum mencapai tahap broken marriage, dengan pertimbangan lamanya masa pernikahan
UNHASUNHAS Perbandingan praktik di Indonesia, yang beralih dari uji insolvensi ke presumsi kebangkrutan, memberikan pelajaran penting dalam situasi pandemi, karenaPerbandingan praktik di Indonesia, yang beralih dari uji insolvensi ke presumsi kebangkrutan, memberikan pelajaran penting dalam situasi pandemi, karena
UINSIUINSI Para hakim sistem peradilan civil, termasuk hakim PA, tradisionalnya hanya menerapkan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, beberapa hakim PA kiniPara hakim sistem peradilan civil, termasuk hakim PA, tradisionalnya hanya menerapkan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, beberapa hakim PA kini
Useful /
UNHASUNHAS Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Prosedur penyelesaian sengketaMahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Prosedur penyelesaian sengketa
IAINPTKIAINPTK Media sosial memengaruhi keputusan konsumen membeli produk digital melalui penguatan interaksi sosial virtual. Produk dengan review positif menunjukkanMedia sosial memengaruhi keputusan konsumen membeli produk digital melalui penguatan interaksi sosial virtual. Produk dengan review positif menunjukkan
IAINPTKIAINPTK Fikih kedaulatan Yamin secara mendasar meletakkan hukum dalam kerangka teologis, sosiologis, dan politis yang menjadi fondasi sistem hukum Indonesia yangFikih kedaulatan Yamin secara mendasar meletakkan hukum dalam kerangka teologis, sosiologis, dan politis yang menjadi fondasi sistem hukum Indonesia yang
IAINPTKIAINPTK Temuan menunjukkan adanya polarisasi narasi yang tajam antara media lokal yang cenderung menekankan legitimasi religius-kultural dan legalitas proseduralTemuan menunjukkan adanya polarisasi narasi yang tajam antara media lokal yang cenderung menekankan legitimasi religius-kultural dan legalitas prosedural