UNHASUNHAS
Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law ReviewKesadaran akan pentingnya mengintegrasikan Corporate Social Responsibility (CSR) lingkungan dengan prinsip ekonomi sirkular telah menjadi semakin kritis dalam era transisi energi. Penelitian ini memeriksa tantangan regulasi yang menghambat penyesuaian antara kewajiban CSR dan tujuan ekonomi sirkular di Indonesia, khususnya ketidakselarasan antara Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan regulasi lingkungan yang lebih luas. Metode penelitian normatif dipakai untuk menganalisis peraturan perundang‑undangan, dokumen kebijakan, dan kerangka hukum internasional guna menilai koherensi serta keberhasilan hukum yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR masih terfragmentasi dan sering bersifat simbolis, sementara praktik ekonomi sirkular kurang didukung oleh insentif regulasi dan penegakan hukum. Penelitian menuntut harmonisasi kebijakan dan penyusunan aturan yang menanamkan prinsip ekonomi sirkular ke dalam kewajiban CSR, sehingga mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan.
Regulasi yang menyelaraskan CSR lingkungan dengan prinsip ekonomi sirkular merupakan strategi penting untuk mencapai keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh di era transisi energi.Melalui integrasi konsep tersebut, perusahaan dapat mengelola sumber daya secara efisien dan mengurangi dampak lingkungan.Untuk mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan global, regulasi Indonesia perlu mendukung pelaksanaan CSR dan praktik ekonomi sirkular dengan merancang kerangka hukum yang komprehensif, menawarkan insentif, dan menegakkan sanksi yang efektif.
1. Mengkaji efektivitas kebijakan harmonisasi Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dalam mempromosikan praktik sirkular di sektor energi dengan mengajukan pertanyaan: bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi adopsi teknologi bersih pada perusahaan energi? 2. Meneliti dampak penerapan “penegakan hukum berkelanjutan (sanction‑based) terhadap pelaporan CSR dan ekonomi sirkular di perusahaan BUMN dan swasta, serta meninjau korelasi antara sanksi yang diterapkan dengan perbaikan kinerja lingkungan. 3. Memanfaatkan data empirical hasil survei perusahaan tentang penggunaan insentif fiskal (pajak dan subsidi) untuk mendukung ekonomi sirkular, dan mengembangkan model prediktif yang mencakup variabel such as persepsi manajemen, kapasitas TI, dan dukungan regulator, untuk membantu pemerintah merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif.
- Disgorgement of Profits: An Alternative Solution to Stolen State Assets’ Recovery from Corporate... doi.org/10.20956/halrev.v9i2.4622Disgorgement of Profits An Alternative Solution to Stolen State AssetsAo Recovery from Corporate doi 10 20956 halrev v9i2 4622
- Regulatory Frameworks to Integrate Corporate Social Responsibility with Circular Economy Principles |... doi.org/10.20956/halrev.v11i2.6135Regulatory Frameworks to Integrate Corporate Social Responsibility with Circular Economy Principles doi 10 20956 halrev v11i2 6135
- Civil Law, Conflict of Laws, and Extraterritoriality in the European Supply Chain Due Diligence Law |... doi.org/10.20956/halrev.v10i2.5535Civil Law Conflict of Laws and Extraterritoriality in the European Supply Chain Due Diligence Law doi 10 20956 halrev v10i2 5535
| File size | 328.32 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Metode eksperimental digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel tersebut terhadap kekerasan material. Hasil menunjukkan bahwa waktu pemanasan selamaMetode eksperimental digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel tersebut terhadap kekerasan material. Hasil menunjukkan bahwa waktu pemanasan selama
UNHASUNHAS Studi ini merupakan penelitian normatif‑legal dengan menggunakan pendekatan undang‑undang, putusan (case), dan konseptual. Makalah ini memberikan informasiStudi ini merupakan penelitian normatif‑legal dengan menggunakan pendekatan undang‑undang, putusan (case), dan konseptual. Makalah ini memberikan informasi
UNHASUNHAS Menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai denganMenggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, studi ini akan mengklarifikasi kerangka regulasi penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sesuai dengan
UNHASUNHAS Studi ini menyoroti pengalaman bernuansa wanita Orang Asli pada persimpangan gender, budaya, dan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Konstitusi FederalStudi ini menyoroti pengalaman bernuansa wanita Orang Asli pada persimpangan gender, budaya, dan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Konstitusi Federal
Useful /
IAINPTKIAINPTK Dengan demikian, fatwa MUI tidak semata-mata dipahami sebagai hasil ijtihad normatif, melainkan sebagai konstruksi sosial yang lahir dari negosiasi antaraDengan demikian, fatwa MUI tidak semata-mata dipahami sebagai hasil ijtihad normatif, melainkan sebagai konstruksi sosial yang lahir dari negosiasi antara
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian dilakukan dalam dua tahap: tahap pertama meliputi penetapan dimensi dan ukuran scraper angular serta pembuatan fisiknya. Tahap kedua meliputiPenelitian dilakukan dalam dua tahap: tahap pertama meliputi penetapan dimensi dan ukuran scraper angular serta pembuatan fisiknya. Tahap kedua meliputi
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika konsumen dalam era digital. Media sosial memengaruhi keputusan konsumen membeli produk digitalPenelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika konsumen dalam era digital. Media sosial memengaruhi keputusan konsumen membeli produk digital
IAINPTKIAINPTK Hasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuanHasil temuan menunjukkan bahwa kesadaran kolektif berbasis etnis memengaruhi kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum adat dibandingkan dengan ketentuan