UMMUMM
Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah HukumArtikel ini membahas pengelolaan limbah padat perkotaan (Municipal Solid Waste/MSW) di Indonesia yang dilihat dari konsep kota cerdas (smart city) dan ekonomi sirkular (circular economy). Politik hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah masih terbatas pada konsep 3R yaitu mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaur ulang (recycle). Sementara konsep ekonomi sirkular merujuk pada prinsip 10R yang meliputi menolak (refuse), memikirkan kembali (rethink), mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), memperbaiki (repair), merevisi (refurbish), memproduksi ulang (remanufacture), menggunakan kembali untuk tujuan lain (repurpose), mendaur ulang (recycle), dan memulihkan (recover). Konsep ekonomi sirkular dipercaya penting untuk mencapai tujuan dekarbonisasi sebagaimana diamanahkan oleh Perjanjian Paris. Dengan pendekatan sosio-hukum, penelitian ini mengkaji sejauh mana UU Pengelolaan Sampah dapat dijadikan dasar dalam penerapan ekonomi sirkular di wilayah perkotaan. Penelitian ini menemukan bahwa konsep ekonomi sirkular belum diterapkan dalam pengelolaan limbah di lingkup perkotaan. Kota cerdas berbasis ekonomi sirkular dalam pengelolaan MSW hanya dapat dicapai melalui fasilitas yang memadai dan perubahan perilaku masyarakat. Namun, masih dipertanyakan apakah pemerintah daerah sepenuhnya wajib mengelola sampah rumah tangga karena UU Pengelolaan Sampah tidak menjelaskan kewajiban ini secara tegas namun secara jelas mengatur kewajiban masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga sebagai penghasil limbah. Hal ini diperburuk oleh pembagian tugas penanganan sampah kepada beberapa lembaga, yang dalam praktiknya menciptakan kebingungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum untuk menyelesaikan masalah yang saling bertentangan tersebut.
Masalah pengelolaan sampah di Indonesia pada tingkat normatif menyebabkan efek domino pada penerapannya di lapangan.Isi dari UU Pengelolaan Sampah belum menjelaskan secara eksplisit kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah, bahkan cenderung dialihkan kepada masyarakat.Penelitian ini menyarankan bahwa kewajiban pemerintah pusat dan daerah harus diatur secara eksplisit dalam UU tersebut.Selain itu, delegasi urusan pemerintahan terkait pengelolaan sampah kepada dua institusi yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menimbulkan masalah operasional karena adanya perbedaan interpretasi kewenangan yang menyebabkan kebingungan di masyarakat.Maka, penelitian ini mengarahkan bahwa masalah pengelolaan sampah harus diserahkan kepada satu institusi saja, yaitu KLHK.Terkait administrasi teknis pengelolaan sampah yang saat ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), melekatnya UPT pada birokrasi pemerintah daerah menyebabkan kurang fleksibelnya pengelolaan keuangan dalam mengindustrikan pengelolaan sampah.Untuk itu, penelitian ini mengusulkan agar administrasi pengelolaan sampah dipindahkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang lebih fleksibel secara keuangan.
Penelitian lanjutan sebaiknya mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip 10R dari ekonomi sirkular bisa diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem pengelolaan sampah di tingkat perkotaan Indonesia, agar tidak hanya terbatas pada 3R seperti saat ini. Selain itu, perlu ada penelitian yang mengkaji efektivitas penggabungan tugas pengelolaan sampah dari dua lembaga berbeda, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ke dalam satu lembaga tunggal agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Penelitian juga diperlukan untuk menganalisis model bisnis pengelolaan sampah yang bisa dikembangkan oleh BLUD dalam konteks memaksimalkan potensi ekonomi dari limbah, sekaligus meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program pengelolaan sampah di daerah. Studi komparatif dengan negara lain yang telah berhasil menerapkan model kota cerdas berbasis ekonomi sirkular juga akan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna bagi Indonesia.
- Constitutional Design of State Policy as Guidelines on Indonesia’s Presidential System Development... doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7981Constitutional Design of State Policy as Guidelines on IndonesiaAos Presidential System Development doi 10 24090 volksgeist v6i1 7981
- Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective |... ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/7940Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective ejournal uinsaizu ac index php volksgeist article view 7940
- Economic Complexity and Sustainable Growth in Developing Countries | Economics Development Analysis Journal.... doi.org/10.15294/EDAJ.V11I1.47294Economic Complexity and Sustainable Growth in Developing Countries Economics Development Analysis Journal doi 10 15294 EDAJ V11I1 47294
| File size | 425.67 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
IPBIPB Strategi pengembangan harus melibatkan peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Kolaborasi antar pemangku kepentingan diharapkanStrategi pengembangan harus melibatkan peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Kolaborasi antar pemangku kepentingan diharapkan
IPBIPB Hutan perkotaan menyimpan 241 ton karbon dan mengikat 17,85 ton per tahun, bernilai sekitar 151 juta rupiah. Nilai Indeks Suhu Kelembaban (THI) menunjukkanHutan perkotaan menyimpan 241 ton karbon dan mengikat 17,85 ton per tahun, bernilai sekitar 151 juta rupiah. Nilai Indeks Suhu Kelembaban (THI) menunjukkan
IPBIPB Penelitian ini menyarankan penerapan pendekatan serupa pada sektor agribisnis lain di daerah pesisir, seperti pariwisata berbasis ekosistem dan pengembanganPenelitian ini menyarankan penerapan pendekatan serupa pada sektor agribisnis lain di daerah pesisir, seperti pariwisata berbasis ekosistem dan pengembangan
IPBIPB 890 hektare. Berdasarkan proyeksi neraca pangan, Kabupaten Katingan diperkirakan menghadapi defisit beras pada tahun 2033. Penelitian ini diharapkan membantu890 hektare. Berdasarkan proyeksi neraca pangan, Kabupaten Katingan diperkirakan menghadapi defisit beras pada tahun 2033. Penelitian ini diharapkan membantu
IPBIPB Hasil overlay menunjukkan adanya perubahan signifikan pada LULC, yaitu berkurangnya kawasan hutan bercampur sebesar 528,2 ha dan lahan pertanian sebesarHasil overlay menunjukkan adanya perubahan signifikan pada LULC, yaitu berkurangnya kawasan hutan bercampur sebesar 528,2 ha dan lahan pertanian sebesar
IPBIPB Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal melalui integrasi pengetahuan dan praktik tradisional mereka ke dalam kerangka tataPenelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal melalui integrasi pengetahuan dan praktik tradisional mereka ke dalam kerangka tata
UMMUMM Pernikahan anak di era digital merupakan fenomena yang menarik karena jenis pernikahan ini dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun demikian, pernikahanPernikahan anak di era digital merupakan fenomena yang menarik karena jenis pernikahan ini dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Namun demikian, pernikahan
UIDUID Permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual produk co-branding dengan mengatasnamakan kedua merek terkenalPermasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh penjual produk co-branding dengan mengatasnamakan kedua merek terkenal
Useful /
IPBIPB Hasil menunjukkan bahwa antara tahun 2011 dan 2021, area sawah menurun sekitar 29 212,6 ha, sementara lahan pertanian kering dan hunian meningkat sebesarHasil menunjukkan bahwa antara tahun 2011 dan 2021, area sawah menurun sekitar 29 212,6 ha, sementara lahan pertanian kering dan hunian meningkat sebesar
IPBIPB Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi e-learning berdampak signifikan pada peningkatan keterlibatan dan kinerja belajar mahasiswa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi e-learning berdampak signifikan pada peningkatan keterlibatan dan kinerja belajar mahasiswa.
IPBIPB Penelitian ini bertujuan menerapkan TPB untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana rumah tangga mengelola sampah sebagai langkah penting dalam merancangPenelitian ini bertujuan menerapkan TPB untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana rumah tangga mengelola sampah sebagai langkah penting dalam merancang
UNP KEDIRIUNP KEDIRI Studi ini adalah kajian literatur terhadap jurnal-jurnal terkait perencanaan, rekrutmen, dan seleksi. Literatur dikumpulkan dari 50 artikel jurnal dariStudi ini adalah kajian literatur terhadap jurnal-jurnal terkait perencanaan, rekrutmen, dan seleksi. Literatur dikumpulkan dari 50 artikel jurnal dari