UNHASUNHAS

Hasanuddin Law ReviewHasanuddin Law Review

Yordania menghadapi kondisi ekonomi sulit sejak krisis dan perang di Suriah dan Irak serta pandemi 2020. Legislasi Yordania mengadopsi prinsip internasional seperti pedoman UNCITRAL untuk memberikan solusi insolvensi melalui UU No. 21/2018. Studi ini menganalisis penerapan teoretis UU insolvensi oleh pengadilan Yordania melalui pendekatan yuridis normatif deskriptif, menunjukkan bahwa aplikasinya masih bersifat teoritis. Perbandingan praktik di Indonesia, yang beralih dari uji insolvensi ke presumsi kebangkrutan, memberikan pelajaran penting dalam situasi pandemi, karena perusahaan sulit mengajukan laporan akibat ketidakpastian situasi.

Pengadilan Yordania masih memperlakukan UU insolvensi sebagai teori, karena penerapannya terhambat oleh kepentingan tertentu seperti lembaga keuangan.Perbandingan dengan Indonesia menunjukkan pentingnya reformasi mekanisme insolvensi untuk mengatasi tantangan kreditur pada masa pandemi.Kebijakan moratorium insolvensi di Indonesia menjadi alternatif yang relevan dalam situasi ketidakpastian ekonomi.

Penelitian lanjutan bisa membandingkan efektivitas mekanisme insolvensi di negara-negara berbasis hukum islam dan hukum sipil untuk menemukan solusi inklusif. Studi tentang faktor non-hukum (seperti kebijakan perbankan) yang memengaruhi implementasi UU insolvensi di Yordania juga perlu dilakukan. Selain itu, evaluasi kebijakan moratorium insolvensi di Indonesia selama pandemi dapat menjadi topik eksperimen untuk mengukur dampaknya pada stabilitas ekonomi.

  1. "LEGAL STATUS OF INDIVIDUAL BANKRUPT DEBTORS" by Sonnyendah Retnaningsih and Isis Ikwansyah.... doi.org/10.15742/ilrev.v7n1.289LEGAL STATUS OF INDIVIDUAL BANKRUPT DEBTORS by Sonnyendah Retnaningsih and Isis Ikwansyah doi 10 15742 ilrev v7n1 289
  2. Reorganization: An insolvency procedure preventing liquidation in accordance with the provisions of the... doi.org/10.29117/irl.2020.0108Reorganization An insolvency procedure preventing liquidation in accordance with the provisions of the doi 10 29117 irl 2020 0108
  3. The Meaning and Declaration of Commercial and Civil Insolvency under the Provisions of the Jordanian... doi.org/10.5539/jpl.v13n1p161The Meaning and Declaration of Commercial and Civil Insolvency under the Provisions of the Jordanian doi 10 5539 jpl v13n1p161
Read onlineRead online
File size345.89 KB
Pages16
DMCAReportReport

Related /

juris Disgorgement of Profits An Alternative Solution to Stolen State Assets Recovery from Corporate Financial Crimes 2025More at 2025

UNHASUNHAS Saat ini pelanggaran ditangani dengan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang, namun hasil pengembalian aset tetap belum maksimal. Penelitian ini menyarankanSaat ini pelanggaran ditangani dengan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang, namun hasil pengembalian aset tetap belum maksimal. Penelitian ini menyarankan

juris The Impact of Indonesia s Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples 2023More at 2023

UNHASUNHAS Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertambangan saat ini masih belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Diperlukan penyempurnaanHasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertambangan saat ini masih belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Diperlukan penyempurnaan

juris Plastic Waste Management in Indonesia Current Legal Approaches and Future Perspectives 2023More at 2023

UNHASUNHAS Temuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaanTemuan utama mengungkapkan bahwa hukum dan peraturan serta kebijakan publik yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pendekatan untuk menangani pengelolaan

juris Chinese International Commercial Courts Overview and Potential Questions Around It 2022More at 2022

UNHASUNHAS Mahkamah Rakyat Tertinggi (SPC) PRC melengkapi CICC dengan interpretasi yudisial yang diperlukan. Artikel ini menganalisis pendirian CICC serta fitur-fiturMahkamah Rakyat Tertinggi (SPC) PRC melengkapi CICC dengan interpretasi yudisial yang diperlukan. Artikel ini menganalisis pendirian CICC serta fitur-fitur

Useful /

juris In the Question of Geospatial Information Data Use in the Forestry Legislation Making in Indonesia 2023More at 2023

UNHASUNHAS Oleh karena itu, Informasi Geospasial diperlukan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas terkait ruangOleh karena itu, Informasi Geospasial diperlukan sebagai alat dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas terkait ruang

juris INDUCTION OF GONADAL MATURATION OF POND CULTURED MALE TIGER SHRIMP Penaeus monodon WITH DIFFERENT DOSAGES OF GONADOTROPIN RELEASING HORMONE ANALOGUE AGAINST EYE STALK ABLATION 2016More at 2016

KKPKKP Manipulasi hormonal menggunakan sGnRHa pada tingkat 0,1 mL/kg menghasilkan 80,8% udang jantan yang matang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrolManipulasi hormonal menggunakan sGnRHa pada tingkat 0,1 mL/kg menghasilkan 80,8% udang jantan yang matang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol

juris POTENCY AND EFFICACY TEST OF A VACCINE IN ADDITION WITH ADJUVANT AGAINST KOI HERPESVIRUS IN KOI Cyprinus carpio 2016More at 2016

KKPKKP Vaksin diberikan melalui injeksi intramuskular 0,1 mL per ikan. Semua ikan ditekan dengan cara menginjeksi intramuskular 0,1 mL virus KHV konsentrasi 10⁴,⁵⁸Vaksin diberikan melalui injeksi intramuskular 0,1 mL per ikan. Semua ikan ditekan dengan cara menginjeksi intramuskular 0,1 mL virus KHV konsentrasi 10⁴,⁵⁸

juris EFFICACY OF GP 11 KHV DNA VACCINE IN Cyprinus carpio koi 2016More at 2016

KKPKKP Koi herpesvirus (KHV) merupakan salah satu patogen utama pada koi dan ikan mas yang menyebabkan mortalitas tinggi serta kerugian ekonomi bagi petani. PenelitianKoi herpesvirus (KHV) merupakan salah satu patogen utama pada koi dan ikan mas yang menyebabkan mortalitas tinggi serta kerugian ekonomi bagi petani. Penelitian

ads-block-test