DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), serta menilai kesesuaiannya dengan konsep supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan demokratis. Revisi UU TNI 2025 menjadi kontroversial karena memperluas peran militer ke sektor-sektor non pertahanan seperti keamanan siber, penanggulangan terorisme, dan keterlibatan dalam jabatan sipil. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun revisi UU ini secara formal memenuhi prosedur legislasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keterbukaan dan partisipasi publik. Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan penegasan batas kewenangan antara militer dan sipil guna menjaga supremasi hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Mekanisme pengesahan Revisi UU nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia secara normatif telah mengikuti tahapan legislasi sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 96 UU PPPU.Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil, yang dapat menjadi dasar pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi.Supremasi sipil bukan sekadar prinsip formal dalam peraturan perundang-undangan melainkan harus diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan.Tanpa komitmen politik yang kuat, revisi UU TNI 2025 berpotensi menjadi pintu masuk kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil, yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Untuk memperkuat supremasi sipil dan mencegah dominasi militer dalam kehidupan sipil, diperlukan penguatan mekanisme kontrol sipil dan partisipasi publik dalam setiap tahapan legislasi. Selain itu, perlu ada kejelasan operasional tentang batas kewenangan antara militer dan sipil untuk menghindari repolitisasi militer dan pelemahan supremasi sipil. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan mekanisme checks and balances antara lembaga negara dan pemisahan tugas antara TNI dan Polri. Dengan demikian, revisi UU TNI dapat menjadi tonggak penting untuk memperkuat supremasi sipil dan menegaskan profesionalisme militer Indonesia.
| File size | 278.38 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IIM JAMBIIIM JAMBI Setelah diamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dimulai dari tahun 1999, 2000, 2001, 2002 telah terjadi pergeseran kekuasaan eksekutif ke legislatif. KarenaSetelah diamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dimulai dari tahun 1999, 2000, 2001, 2002 telah terjadi pergeseran kekuasaan eksekutif ke legislatif. Karena
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kebocoran, tanggung jawab hukum Polri sebagai pengendali data pribadi menurut Undang-Undang PerlindunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab kebocoran, tanggung jawab hukum Polri sebagai pengendali data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan yang memberikan kewenangan regulatif kepada BNPP, reposisi kelembagaanPenelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan yang memberikan kewenangan regulatif kepada BNPP, reposisi kelembagaan
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi. Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hakPenelitian ini mengungkap pentingnya keadilan sosial bagi korban korupsi melalui perspektif viktimologi. Korupsi merugikan negara dan menghilangkan hak
UNIRAYAUNIRAYA Penulis berpendapat bahwa putusan harus memperhatikan hak‑hak korban, termasuk restitusi, pemulihan, dan dukungan psikososial sebagaimana diatur dalamPenulis berpendapat bahwa putusan harus memperhatikan hak‑hak korban, termasuk restitusi, pemulihan, dan dukungan psikososial sebagaimana diatur dalam
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastianHasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastian
UNIPEMUNIPEM Disarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayah yang lebih luas, meningkatkan keterampilan teknis SDM di badan bank tanah, dan berkolaborasiDisarankan untuk memperluas penerapan ArcGIS pada wilayah yang lebih luas, meningkatkan keterampilan teknis SDM di badan bank tanah, dan berkolaborasi
MKRIMKRI Terjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitasTerjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas
Useful /
UNISMUHUNISMUH Hasil penelitian menunjukkan dua aspek utama: pertama, pelaksanaan jaminan asuransi keselamatan, di mana prosedur klaim, pengawasan operator, dan pemberianHasil penelitian menunjukkan dua aspek utama: pertama, pelaksanaan jaminan asuransi keselamatan, di mana prosedur klaim, pengawasan operator, dan pemberian
UNIRAYAUNIRAYA Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesarRan merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesar
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman penjara sebesar empat tahun dan denda Rp800.000 kepada terdakwa pelanggaran opiat golongan I tidakPenelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman penjara sebesar empat tahun dan denda Rp800.000 kepada terdakwa pelanggaran opiat golongan I tidak
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penyelidikan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa karena pelaku dan korban masih berusia di bawah 18 tahun, maka pidana atau hukumanBerdasarkan hasil penyelidikan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa karena pelaku dan korban masih berusia di bawah 18 tahun, maka pidana atau hukuman