DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan makna baru terhadap ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang selama ini memberikan kewenangan sepihak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan polis atas dasar kesalahan informasi dari tertanggung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi pemegang polis. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjian asuransi hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Hal ini membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan hukum tertanggung, memperkuat asas keadilan prosedural, serta mendorong reformulasi ketentuan perasuransian nasional agar selaras dengan prinsip perlindungan konsumen dan kepastian hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi tertanggung dan menegaskan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual.Sebelum adanya putusan ini, Pasal 251 KUHD kerap digunakan oleh penanggung untuk membatalkan polis asuransi secara sepihak atas dasar kesalahan informasi dari tertanggung, bahkan apabila disampaikan dengan itikad baik.Putusan ini mendorong reformulasi klausul polis, penyesuaian sistem manajemen risiko, serta peningkatan tata kelola perusahaan asuransi secara menyeluruh.
Beberapa hal yang dapat menetapkan arah studi untuk penelitian lanjutan adalah penelitian mengenai dampak praktis putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 terhadap operasional perusahaan asuransi dan dampaknya terhadap konsumen, serta bagaimana perannya dalam perkembangan hukum asuransi di Indonesia. Penelitian mengenai efektivitas sengketa putusan MK dengan pelaku industri serta mengenai efektivitas pengadilan ilahi atau alternatifnya untuk meningkatkan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan. Untuk penguatan pelaksanaan putusan, studi mengenai dampak pemahaman masyarakat mesei yang bakalan direspon secara affirmatif tentang tafsir putusan tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen melalui mekanisme pendidikan hukum dan konsumer dan platform pengaduan. Karena ketimpangan partisipasi masyarakat dalam pengadilan terkait kualitas hukum yang rendah dan biaya tinggi, penelitian dapat meninjau dampak peningkatan akstraksi akses hukum dan gerakan adanya pengadilan kelas serta peran pemerintah dalam tingkatan perwujudan layanan bangsa dan perjuangan dalam memasang dibebaskan keseimbangan.
| File size | 317.4 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Terlebih lagi rekonseptualisasi mengenai hal ini juga terlebih dahulu dipertegas sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984 danTerlebih lagi rekonseptualisasi mengenai hal ini juga terlebih dahulu dipertegas sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984 dan
DINASTIREVDINASTIREV Evaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampakEvaluasi kebijakan pun belum terintegrasi dalam siklus kebijakan BNPP, sehingga keberhasilan hanya diukur dari output fisik tanpa memperhatikan dampak
DINASTIREVDINASTIREV Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan tenaga medis tanpa izin praktik masih menghadapi persoalanKesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan tenaga medis tanpa izin praktik masih menghadapi persoalan
DINASTIREVDINASTIREV Imunisasi telah diakui sebagai hak anak yang wajib dipenuhi demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan bebas dari penyakit yang dapat dicegah.Imunisasi telah diakui sebagai hak anak yang wajib dipenuhi demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan bebas dari penyakit yang dapat dicegah.
DINASTIREVDINASTIREV Media sosial memiliki potensi besar sebagai wadah partisipasi politik masa kini, khususnya bagi generasi Z yang akrab dengan teknologi dan budaya digital.Media sosial memiliki potensi besar sebagai wadah partisipasi politik masa kini, khususnya bagi generasi Z yang akrab dengan teknologi dan budaya digital.
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danPenelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini menimbulkan celah akuntabilitas dan membingungkan pengguna terkait hak dan kewajibannya. GoPayLater lebih unggul dalam hal struktur persetujuanHal ini menimbulkan celah akuntabilitas dan membingungkan pengguna terkait hak dan kewajibannya. GoPayLater lebih unggul dalam hal struktur persetujuan
DINASTIREVDINASTIREV Supremasi sipil bukan sekadar prinsip formal dalam peraturan perundang-undangan melainkan harus diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan. Tanpa komitmenSupremasi sipil bukan sekadar prinsip formal dalam peraturan perundang-undangan melainkan harus diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan. Tanpa komitmen
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer,Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer,
DINASTIREVDINASTIREV Kehadiran dua jalur perlindungan ini di satu sisi memberikan opsi bagi masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan berupa ketimpangan mutuKehadiran dua jalur perlindungan ini di satu sisi memberikan opsi bagi masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan berupa ketimpangan mutu
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa meskipun jumlah barang bukti tergolongHasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa meskipun jumlah barang bukti tergolong
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektifBerdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektif