DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan makna baru terhadap ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang selama ini memberikan kewenangan sepihak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan polis atas dasar kesalahan informasi dari tertanggung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi pemegang polis. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjian asuransi hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Hal ini membawa perubahan signifikan terhadap kedudukan hukum tertanggung, memperkuat asas keadilan prosedural, serta mendorong reformulasi ketentuan perasuransian nasional agar selaras dengan prinsip perlindungan konsumen dan kepastian hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi tertanggung dan menegaskan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual.Sebelum adanya putusan ini, Pasal 251 KUHD kerap digunakan oleh penanggung untuk membatalkan polis asuransi secara sepihak atas dasar kesalahan informasi dari tertanggung, bahkan apabila disampaikan dengan itikad baik.Putusan ini mendorong reformulasi klausul polis, penyesuaian sistem manajemen risiko, serta peningkatan tata kelola perusahaan asuransi secara menyeluruh.
Beberapa hal yang dapat menetapkan arah studi untuk penelitian lanjutan adalah penelitian mengenai dampak praktis putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 terhadap operasional perusahaan asuransi dan dampaknya terhadap konsumen, serta bagaimana perannya dalam perkembangan hukum asuransi di Indonesia. Penelitian mengenai efektivitas sengketa putusan MK dengan pelaku industri serta mengenai efektivitas pengadilan ilahi atau alternatifnya untuk meningkatkan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan. Untuk penguatan pelaksanaan putusan, studi mengenai dampak pemahaman masyarakat mesei yang bakalan direspon secara affirmatif tentang tafsir putusan tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen melalui mekanisme pendidikan hukum dan konsumer dan platform pengaduan. Karena ketimpangan partisipasi masyarakat dalam pengadilan terkait kualitas hukum yang rendah dan biaya tinggi, penelitian dapat meninjau dampak peningkatan akstraksi akses hukum dan gerakan adanya pengadilan kelas serta peran pemerintah dalam tingkatan perwujudan layanan bangsa dan perjuangan dalam memasang dibebaskan keseimbangan.
| File size | 317.4 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debtImplementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debt
DINASTIREVDINASTIREV Maraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: PendekatanMaraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: Pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Kasus RS Bayukarta dan RS Hermina membuktikan lemahnya pengawasan, karena meski terbukti lalai mengelola limbah medis, sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkanKasus RS Bayukarta dan RS Hermina membuktikan lemahnya pengawasan, karena meski terbukti lalai mengelola limbah medis, sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan
DINASTIREVDINASTIREV Mahkamah menafsirkan ulang makna “serentak dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah sebagai solusi untuk mengurangi beban teknis, memperbaiki sistemMahkamah menafsirkan ulang makna “serentak dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah sebagai solusi untuk mengurangi beban teknis, memperbaiki sistem
DINASTIREVDINASTIREV Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa layanan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diNamun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa layanan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam praktiknya, notaris menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, kompleksitas sistem hukumNamun, dalam praktiknya, notaris menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris, kompleksitas sistem hukum
DINASTIREVDINASTIREV Generasi Z, yang merupakan generasi digital native, cenderung lebih aktif dalam mengakses, berbagi, dan merespons informasi politik melalui platform mediaGenerasi Z, yang merupakan generasi digital native, cenderung lebih aktif dalam mengakses, berbagi, dan merespons informasi politik melalui platform media
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Perkembangan industri perawatan badan di Indonesia diikuti dengan praktik pemasaran berlebihan (overclaim) di marketplace yang dapat merugikan konsumenPerkembangan industri perawatan badan di Indonesia diikuti dengan praktik pemasaran berlebihan (overclaim) di marketplace yang dapat merugikan konsumen
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 jo. Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP karena menguasaiHasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 jo. Pasal 6 Perppu No. 51 Tahun 1960 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP karena menguasai
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Praktik politik uang atau serangan fajar dalam Pilkada Merangin secara sistematis merusak kualitas demokrasi dan integritas pemilu, meskipun sebagian masyarakatPraktik politik uang atau serangan fajar dalam Pilkada Merangin secara sistematis merusak kualitas demokrasi dan integritas pemilu, meskipun sebagian masyarakat
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik melalui media sosial terbukti efektif mengakselerasi respons penegak hukum. Namun, pada saat yang sama,Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik melalui media sosial terbukti efektif mengakselerasi respons penegak hukum. Namun, pada saat yang sama,
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Strategi yang telah dijalankan meliputi penuntutan profesional, pendampingan hukum dan psikologis, pengajuan restitusi, pelatihan khusus bagi jaksa, pengembanganStrategi yang telah dijalankan meliputi penuntutan profesional, pendampingan hukum dan psikologis, pengajuan restitusi, pelatihan khusus bagi jaksa, pengembangan