DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini membahas implikasi konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kompleksitas pelaksanaan pemilu serentak lima kotak yang terbukti membebani teknis penyelenggaraan, menurunkan kualitas partisipasi pemilih, serta melemahkan sistem kepartaian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kemudian pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap Putusan MK, UU Pemilu, dan UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah berangkat dari penafsiran konstitusional terhadap Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta mengedepankan prinsip living constitution. Mahkamah memutus bahwa pemilu serentak inkonstitusional bersyarat dan menetapkan norma baru berupa pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda waktu dua tahun. Dari sisi politik, pemisahan ini berimplikasi pada penguatan partisipasi rakyat, peningkatan kualitas pemilu, perbaikan sistem kepartaian, dan stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu dan demokratisasi berkelanjutan di Indonesia.
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan langkah progresif yang menanggapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu melalui pendekatan konstitusional yang adaptif.Mahkamah menafsirkan ulang makna “serentak dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah sebagai solusi untuk mengurangi beban teknis, memperbaiki sistem kepartaian, dan meningkatkan kualitas kedaulatan rakyat.Putusan ini berdampak signifikan terhadap penguatan demokrasi elektoral dan sistem kepartaian di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas implementasi pemisahan pemilu nasional dan daerah terhadap peningkatan partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis dampak pemisahan pemilu terhadap strategi dan perilaku partai politik, termasuk perubahan dalam kaderisasi, pendanaan kampanye, dan koalisi politik. Ketiga, penting untuk mengkaji implikasi pemisahan pemilu terhadap stabilitas pemerintahan dan koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan potensi konflik kepentingan dan kebutuhan akan mekanisme sinkronisasi yang efektif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pembaruan sistem pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan relevan dengan konteks sosial-politik yang dinamis.
| File size | 274.4 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Pengamanan Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dilakukan terhadap 4 (empat) objek yaitu Izin Keimigrasian, Personel, Dokumen dan IzinPengamanan Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dilakukan terhadap 4 (empat) objek yaitu Izin Keimigrasian, Personel, Dokumen dan Izin
DINASTIREVDINASTIREV Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV Diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum kesehatan, termasuk integrasi pendidikan hukum kesehatan dalam kurikulum profesi, pembentukan badanDiperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum kesehatan, termasuk integrasi pendidikan hukum kesehatan dalam kurikulum profesi, pembentukan badan
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap berbagai putusan pengadilanMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap berbagai putusan pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektifBerdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa notaris memegang peran penting dalam pelaksanaan hibah wasiat sebagai alternatif sah dan efektif
DINASTIREVDINASTIREV Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yangSituasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pekerja lokal, yang seharusnya dilindungi oleh regulasi ketenagakerjaan yang
DINASTIREVDINASTIREV Temuan menunjukkan bahwa akun Puspenpol secara aktif menyebarkan informasi politik menggunakan strategi visual, interaktif, dan komunikatif, yang efektifTemuan menunjukkan bahwa akun Puspenpol secara aktif menyebarkan informasi politik menggunakan strategi visual, interaktif, dan komunikatif, yang efektif
DINASTIREVDINASTIREV Sus-TPK/2023/PN Sby. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan masih menghadapi kendala, khususnya ketika terpidana tidak mampu membayarSus-TPK/2023/PN Sby. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan masih menghadapi kendala, khususnya ketika terpidana tidak mampu membayar
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Strategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin. PenegakanStrategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin. Penegakan
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini berdampak pada kembalinya wabah penyakit seperti campak dan polio yang sebelumnya berhasil ditekan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaanHal ini berdampak pada kembalinya wabah penyakit seperti campak dan polio yang sebelumnya berhasil ditekan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini menunjukkan bahwa tindakan utama terdakwa adalah menyimpan dan menggunakan sebagian uang palsu, bukan mengedarkannya secara aktif. Oleh karenaHal ini menunjukkan bahwa tindakan utama terdakwa adalah menyimpan dan menggunakan sebagian uang palsu, bukan mengedarkannya secara aktif. Oleh karena
DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjianDengan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, kajian ini menemukan bahwa putusan MK tersebut menegaskan bahwa pembatalan perjanjian