Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Studi ini mengulas tindak pidana peredaran uang palsu berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwk dengan terdakwa Dede Sopana alias Deris sebagai fokus kajian. Penelitian difokuskan pada aspek penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa serta analisis atas pertimbangan hukum yang mendasari putusan majelis hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan dakwaan primair berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinilai kurang tepat karena unsur mengedarkan atau membantu pengedaran secara meluas dan sistematis tidak terpenuhi. Tindakan terdakwa terbukti lebih bersifat individual dan sporadis untuk kebutuhan pribadi. Sebaliknya, unsur dalam Pasal 36 ayat (2) lebih relevan karena terdakwa secara sadar menyimpan uang palsu dalam jumlah besar di tas ransel miliknya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam mengklasifikasikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, agar pasal yang dikenakan benar-benar mencerminkan sifat perbuatan pelaku dan menjamin kepastian hukum secara adil.

Conclusion

B/2020/PN Pwk, membuktikan bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagai dakwaan primair terhadap terdakwa Dede Sopana alias Deris kurang tepat secara yuridis.Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya secara kuat unsur mengedarkan atau membantu pengedaran dalam skala besar dan sistematis.Perbuatan terdakwa lebih bersifat individual, sporadis, dan dalam jumlah kecil untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak mencerminkan unsur intensionalitas yang biasanya melekat dalam konsep pengedaran sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.Sebaliknya, unsur-unsur dalam Pasal 36 ayat 2 lebih relevan dan terbukti secara sah, karena terdakwa terbukti menyimpan uang palsu dalam jumlah banyak di dalam tas secara fisik dan menyadari bahwa uang tersebut palsu.Hal ini menunjukkan bahwa tindakan utama terdakwa adalah menyimpan dan menggunakan sebagian uang palsu, bukan mengedarkannya secara aktif.Oleh karena itu, pasal 36 ayat (2) seharusnya dijadikan dasar utama dalam menjatuhkan putusan karena mencerminkan substansi perbuatan terdakwa secara lebih tepat dan proporsional.

Future Research

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan kajian mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari peredaran uang palsu, serta strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Selain itu, penelitian dapat fokus pada analisis perbandingan antara hukum pidana materiil dan formil dalam kasus-kasus pengedaran uang palsu, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Terakhir, studi komparatif tentang pendekatan hukum terhadap pengedaran uang palsu di negara-negara lain dapat memberikan perspektif baru dan saran untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia.

Metadata

File size	335.06 KB
Pages	8
DMCA	Report