DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikStudi ini mengulas tindak pidana peredaran uang palsu berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwk dengan terdakwa Dede Sopana alias Deris sebagai fokus kajian. Penelitian difokuskan pada aspek penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa serta analisis atas pertimbangan hukum yang mendasari putusan majelis hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan dakwaan primair berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinilai kurang tepat karena unsur mengedarkan atau membantu pengedaran secara meluas dan sistematis tidak terpenuhi. Tindakan terdakwa terbukti lebih bersifat individual dan sporadis untuk kebutuhan pribadi. Sebaliknya, unsur dalam Pasal 36 ayat (2) lebih relevan karena terdakwa secara sadar menyimpan uang palsu dalam jumlah besar di tas ransel miliknya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam mengklasifikasikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, agar pasal yang dikenakan benar-benar mencerminkan sifat perbuatan pelaku dan menjamin kepastian hukum secara adil.
B/2020/PN Pwk, membuktikan bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagai dakwaan primair terhadap terdakwa Dede Sopana alias Deris kurang tepat secara yuridis.Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya secara kuat unsur mengedarkan atau membantu pengedaran dalam skala besar dan sistematis.Perbuatan terdakwa lebih bersifat individual, sporadis, dan dalam jumlah kecil untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak mencerminkan unsur intensionalitas yang biasanya melekat dalam konsep pengedaran sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.Sebaliknya, unsur-unsur dalam Pasal 36 ayat 2 lebih relevan dan terbukti secara sah, karena terdakwa terbukti menyimpan uang palsu dalam jumlah banyak di dalam tas secara fisik dan menyadari bahwa uang tersebut palsu.Hal ini menunjukkan bahwa tindakan utama terdakwa adalah menyimpan dan menggunakan sebagian uang palsu, bukan mengedarkannya secara aktif.Oleh karena itu, pasal 36 ayat (2) seharusnya dijadikan dasar utama dalam menjatuhkan putusan karena mencerminkan substansi perbuatan terdakwa secara lebih tepat dan proporsional.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan kajian mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari peredaran uang palsu, serta strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Selain itu, penelitian dapat fokus pada analisis perbandingan antara hukum pidana materiil dan formil dalam kasus-kasus pengedaran uang palsu, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Terakhir, studi komparatif tentang pendekatan hukum terhadap pengedaran uang palsu di negara-negara lain dapat memberikan perspektif baru dan saran untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia.
| File size | 335.06 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi formal dan sosialisasi yang efektif agar prinsip legalitas dapat terealisasi secara adil dan konsisten.Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi formal dan sosialisasi yang efektif agar prinsip legalitas dapat terealisasi secara adil dan konsisten.
DINASTIREVDINASTIREV Penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence, khususnya deepfake, telah melahirkan bentuk kejahatan digital baru yang meresahkan, terutama terkaitPenyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence, khususnya deepfake, telah melahirkan bentuk kejahatan digital baru yang meresahkan, terutama terkait
DINASTIREVDINASTIREV Ketidakhadiran hasil asesmen ketergantungan dari BNN dalam pertimbangan hakim menjadi faktor penghambat diterapkannya pendekatan rehabilitatif. PenelitianKetidakhadiran hasil asesmen ketergantungan dari BNN dalam pertimbangan hakim menjadi faktor penghambat diterapkannya pendekatan rehabilitatif. Penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Sebelum adanya putusan ini, Pasal 251 KUHD kerap digunakan oleh penanggung untuk membatalkan polis asuransi secara sepihak atas dasar kesalahan informasiSebelum adanya putusan ini, Pasal 251 KUHD kerap digunakan oleh penanggung untuk membatalkan polis asuransi secara sepihak atas dasar kesalahan informasi
DINASTIREVDINASTIREV Temuan menunjukkan bahwa akun Puspenpol secara aktif menyebarkan informasi politik menggunakan strategi visual, interaktif, dan komunikatif, yang efektifTemuan menunjukkan bahwa akun Puspenpol secara aktif menyebarkan informasi politik menggunakan strategi visual, interaktif, dan komunikatif, yang efektif
DINASTIREVDINASTIREV Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasukSaran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasuk
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum yang jelas ketika melakukan wanprestasi, sebagaimana ditetapkan dalam PutusanPenelitian ini menemukan bahwa perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum yang jelas ketika melakukan wanprestasi, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan
DINASTIREVDINASTIREV Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,Minimnya pelibatan masyarakat sipil dan akademisi dalam penyusunan naskah akademik serta pembahasan rancangan undang-undang menimbulkan potensi cacat formil,
Useful /
BDKJAKARTABDKJAKARTA Hasil menunjukkan peningkatan jumlah publikasi dengan dominasi kontribusi dari Indonesia dan institusi Malaysia, fokus pada pembelajaran, model, pendekatan,Hasil menunjukkan peningkatan jumlah publikasi dengan dominasi kontribusi dari Indonesia dan institusi Malaysia, fokus pada pembelajaran, model, pendekatan,
BDKJAKARTABDKJAKARTA Namun, penggunaan optimal AI masih terbatas oleh literasi digital yang tidak memadai, keterampilan teknis, dan kurangnya pemahaman tentang pertimbanganNamun, penggunaan optimal AI masih terbatas oleh literasi digital yang tidak memadai, keterampilan teknis, dan kurangnya pemahaman tentang pertimbangan
DINASTIREVDINASTIREV Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa layanan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku diNamun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa layanan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di
DINASTIREVDINASTIREV Mahkamah menafsirkan ulang makna “serentak dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah sebagai solusi untuk mengurangi beban teknis, memperbaiki sistemMahkamah menafsirkan ulang makna “serentak dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah sebagai solusi untuk mengurangi beban teknis, memperbaiki sistem