DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Studi ini mengulas tindak pidana peredaran uang palsu berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwk dengan terdakwa Dede Sopana alias Deris sebagai fokus kajian. Penelitian difokuskan pada aspek penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa serta analisis atas pertimbangan hukum yang mendasari putusan majelis hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan dakwaan primair berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinilai kurang tepat karena unsur mengedarkan atau membantu pengedaran secara meluas dan sistematis tidak terpenuhi. Tindakan terdakwa terbukti lebih bersifat individual dan sporadis untuk kebutuhan pribadi. Sebaliknya, unsur dalam Pasal 36 ayat (2) lebih relevan karena terdakwa secara sadar menyimpan uang palsu dalam jumlah besar di tas ransel miliknya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam mengklasifikasikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, agar pasal yang dikenakan benar-benar mencerminkan sifat perbuatan pelaku dan menjamin kepastian hukum secara adil.

B/2020/PN Pwk, membuktikan bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagai dakwaan primair terhadap terdakwa Dede Sopana alias Deris kurang tepat secara yuridis.Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya secara kuat unsur mengedarkan atau membantu pengedaran dalam skala besar dan sistematis.Perbuatan terdakwa lebih bersifat individual, sporadis, dan dalam jumlah kecil untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak mencerminkan unsur intensionalitas yang biasanya melekat dalam konsep pengedaran sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.Sebaliknya, unsur-unsur dalam Pasal 36 ayat 2 lebih relevan dan terbukti secara sah, karena terdakwa terbukti menyimpan uang palsu dalam jumlah banyak di dalam tas secara fisik dan menyadari bahwa uang tersebut palsu.Hal ini menunjukkan bahwa tindakan utama terdakwa adalah menyimpan dan menggunakan sebagian uang palsu, bukan mengedarkannya secara aktif.Oleh karena itu, pasal 36 ayat (2) seharusnya dijadikan dasar utama dalam menjatuhkan putusan karena mencerminkan substansi perbuatan terdakwa secara lebih tepat dan proporsional.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan kajian mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari peredaran uang palsu, serta strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Selain itu, penelitian dapat fokus pada analisis perbandingan antara hukum pidana materiil dan formil dalam kasus-kasus pengedaran uang palsu, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Terakhir, studi komparatif tentang pendekatan hukum terhadap pengedaran uang palsu di negara-negara lain dapat memberikan perspektif baru dan saran untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia.

Read online
File size335.06 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Reposisi Hukum Kelembagaan BNPP dalam Tata Kelola Pembangunan Wilayah Perbatasan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konstruksi hukum BNPP dalam arsitektur kelembagaan pembangunan nasional dengan menekankan pentingnya reposisiPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang konstruksi hukum BNPP dalam arsitektur kelembagaan pembangunan nasional dengan menekankan pentingnya reposisi

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Menjalani Pemeriksaan Perkara Pidana Mempekerjakan Dokter yang Tidak Memiliki Izin Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana Dibidang Pelayanan Kesehatan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

JURIS Perlindungan Hukum Film Berbayar Pada Platform Streaming Digital Yang Digandakan Melalui Aplikasi Bstation 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kesimpulan: Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasiKesimpulan: Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi

JURIS Law Enforcement on By Pass Water Theft at PDAM Palangka Raya 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Penegakan hukum yang ketat sesuai dengan Pasal 362, 363, dan 406 KUHP serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air belum sepenuhnyaPenegakan hukum yang ketat sesuai dengan Pasal 362, 363, dan 406 KUHP serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air belum sepenuhnya

JURIS Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang Undang UU Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh PasalNamun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal

JURIS Peran Media Sosial Sebagai Wadah Partisipasi Politik Masa Kini di Kalangan Generasi Z Studi Kasus Akun Media Sosial PUSPENPOL 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Media sosial memiliki potensi besar sebagai wadah partisipasi politik masa kini, khususnya bagi generasi Z yang akrab dengan teknologi dan budaya digital.Media sosial memiliki potensi besar sebagai wadah partisipasi politik masa kini, khususnya bagi generasi Z yang akrab dengan teknologi dan budaya digital.

JURIS Rekonstruksi Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 86 Pid Sus Tpk 2023 Pn Sby 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV ketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti menyebabkan mereka memilih pidana penjara pengganti, menimbulkan kerugian negara dan mengungkap kelemahanketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti menyebabkan mereka memilih pidana penjara pengganti, menimbulkan kerugian negara dan mengungkap kelemahan

JURIS Hukum dan Eksistensi Jual Beli Crypto untuk Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Sosial Studi Literasi dan Komparasi pada Masyarakat 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini menggali aspek hukum dan ekonomi mata uang digital, khususnya Bitcoin, sekaligus menyoroti implikasinya dalam kerangka ekonomi IndonesiaPenelitian ini menggali aspek hukum dan ekonomi mata uang digital, khususnya Bitcoin, sekaligus menyoroti implikasinya dalam kerangka ekonomi Indonesia

Useful /

JURIS Pembatalan Status Perkawinan Seorang Wanita Bersuami Dua Poliandri Atas Dasar Unsur Penipuan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Perkawinan yang dilandasi salah sangka, baik dari pihak suami maupun istri, dapat dibatalkan karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. PenelitianPerkawinan yang dilandasi salah sangka, baik dari pihak suami maupun istri, dapat dibatalkan karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Penelitian

JURIS Perbandingan Regulasi Syarat dan Ketentuan pada Fitur PayLater di E Commerce yang sesuai Kebijakan OJK dan Undang Undang 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam hal implementasi prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, keseimbangan perjanjian, dan pengelolaan data pribadi, masih banyakNamun, dalam hal implementasi prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, keseimbangan perjanjian, dan pengelolaan data pribadi, masih banyak

JURIS How Is The Implementation Of Halal Self Declare Certification In Micro And Small Enterprises In Surabaya 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA This research aims to explore, analyze, and evaluate the implementation of halal certification for micro and small businesses through BPJPH (IndonesianThis research aims to explore, analyze, and evaluate the implementation of halal certification for micro and small businesses through BPJPH (Indonesian

JURIS Analisis Kesadaran Halal Pada Pelaku Mikro Kecil Di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsipOleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip-prinsip

ads-block-test