DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikStudi ini mengulas tindak pidana peredaran uang palsu berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Pwk dengan terdakwa Dede Sopana alias Deris sebagai fokus kajian. Penelitian difokuskan pada aspek penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa serta analisis atas pertimbangan hukum yang mendasari putusan majelis hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan dakwaan primair berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinilai kurang tepat karena unsur mengedarkan atau membantu pengedaran secara meluas dan sistematis tidak terpenuhi. Tindakan terdakwa terbukti lebih bersifat individual dan sporadis untuk kebutuhan pribadi. Sebaliknya, unsur dalam Pasal 36 ayat (2) lebih relevan karena terdakwa secara sadar menyimpan uang palsu dalam jumlah besar di tas ransel miliknya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketelitian dalam mengklasifikasikan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu, agar pasal yang dikenakan benar-benar mencerminkan sifat perbuatan pelaku dan menjamin kepastian hukum secara adil.
B/2020/PN Pwk, membuktikan bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 sebagai dakwaan primair terhadap terdakwa Dede Sopana alias Deris kurang tepat secara yuridis.Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya secara kuat unsur mengedarkan atau membantu pengedaran dalam skala besar dan sistematis.Perbuatan terdakwa lebih bersifat individual, sporadis, dan dalam jumlah kecil untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak mencerminkan unsur intensionalitas yang biasanya melekat dalam konsep pengedaran sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.Sebaliknya, unsur-unsur dalam Pasal 36 ayat 2 lebih relevan dan terbukti secara sah, karena terdakwa terbukti menyimpan uang palsu dalam jumlah banyak di dalam tas secara fisik dan menyadari bahwa uang tersebut palsu.Hal ini menunjukkan bahwa tindakan utama terdakwa adalah menyimpan dan menggunakan sebagian uang palsu, bukan mengedarkannya secara aktif.Oleh karena itu, pasal 36 ayat (2) seharusnya dijadikan dasar utama dalam menjatuhkan putusan karena mencerminkan substansi perbuatan terdakwa secara lebih tepat dan proporsional.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan kajian mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari peredaran uang palsu, serta strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Selain itu, penelitian dapat fokus pada analisis perbandingan antara hukum pidana materiil dan formil dalam kasus-kasus pengedaran uang palsu, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Terakhir, studi komparatif tentang pendekatan hukum terhadap pengedaran uang palsu di negara-negara lain dapat memberikan perspektif baru dan saran untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia.
| File size | 335.06 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV Namun, tantangan seperti koordinasi lembaga yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas produk asuransi swasta masih menghambat efektivitasNamun, tantangan seperti koordinasi lembaga yang lemah, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas produk asuransi swasta masih menghambat efektivitas
DINASTIREVDINASTIREV Konsumen atau debitur memiliki kedudukan hukum yang dilindungi dalam transaksi jaminan fidusia, termasuk ketika terjadi upaya pengambilalihan objek fidusiaKonsumen atau debitur memiliki kedudukan hukum yang dilindungi dalam transaksi jaminan fidusia, termasuk ketika terjadi upaya pengambilalihan objek fidusia
DINASTIREVDINASTIREV Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, telah menimbulkan disharmoni regulasi, yang merugikanUndang-Undang Cipta Kerja, meskipun bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, telah menimbulkan disharmoni regulasi, yang merugikan
DINASTIREVDINASTIREV G/2020/PN Dpk, Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatanG/2020/PN Dpk, Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasukSaran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasuk
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Sebagian besar siswa menyatakan peningkatan kesadaran mereka, namun ada ketidakpastian tentang bagaimana pengetahuan ini dapat diterapkan. Tidak adanyaSebagian besar siswa menyatakan peningkatan kesadaran mereka, namun ada ketidakpastian tentang bagaimana pengetahuan ini dapat diterapkan. Tidak adanya
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Dalam undang-undang ini, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan antara pria dan wanita, yang menutup kemungkinan pengakuan pernikahan sesama jenis. PenelitianDalam undang-undang ini, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan antara pria dan wanita, yang menutup kemungkinan pengakuan pernikahan sesama jenis. Penelitian
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Lebih lanjut dalam Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase secara tegas dan jelas meniadakan hak para pihak yang sudah menyepakati dan memilih penyelesaian arbitraseLebih lanjut dalam Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase secara tegas dan jelas meniadakan hak para pihak yang sudah menyepakati dan memilih penyelesaian arbitrase
DINASTIREVDINASTIREV Tantangan utama meliputi kebutuhan untuk mengharmonisasikan kerangka regulasi lintas batas, mengatasi risiko privasi data dan keamanan siber, serta mematuhiTantangan utama meliputi kebutuhan untuk mengharmonisasikan kerangka regulasi lintas batas, mengatasi risiko privasi data dan keamanan siber, serta mematuhi
DINASTIREVDINASTIREV Namun, praktik ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti kesulitan balik nama, penjualan ganda, dan sengketa warisan. Penelitian menyimpulkan bahwaNamun, praktik ini menimbulkan risiko hukum serius, seperti kesulitan balik nama, penjualan ganda, dan sengketa warisan. Penelitian menyimpulkan bahwa
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Perang Dagang memiliki pengaruh kecil terhadap ekonomi Indonesia, yang mungkin merupakan pengaruhHasil dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Perang Dagang memiliki pengaruh kecil terhadap ekonomi Indonesia, yang mungkin merupakan pengaruh