DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPerkembangan industri menimbulkan masalah serius berupa pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum terhadap korporasi pencemar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan fokus pada penerapan prinsip strict liability. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan analisis kasus pencemaran limbah medis di Desa Karangligar, Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 telah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui prinsip polluter pays dan strict liability, dimana korporasi wajib menanggung biaya pemulihan tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan. Namun, implementasi di lapangan masih lemah. Penegakan hukum lebih sering terbatas pada sanksi administratif berupa peringatan atau perbaikan, sementara aspek pidana cenderung dianggap sebagai ultimum remedium. Kasus RS Bayukarta dan RS Hermina membuktikan lemahnya pengawasan, karena meski terbukti lalai mengelola limbah medis, sanksi yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera. Penelitian ini menyimpulkan dan menegaskan pentingnya penerapan prinsip strict liability secara konsisten untuk mempercepat proses hukum, menghindari kendala pembuktian, serta memberikan efek jera kepada korporasi. Strategi penegakan hukum yang lebih tegas, terintegrasi, dan berkeadilan diperlukan agar perlindungan lingkungan dan hak masyarakat dapat terjamin.
Penegakan hukum terhadap korporasi atas pencemaran limbah B3 di Indonesia diatur oleh UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyediakan landasan hukum komprehensif untuk menindak pelaku.Undang-undang ini mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas kerugian lingkungan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan.Namun, dalam praktiknya, implementasi penegakan hukum, khususnya terhadap korporasi pencemar limbah B3, masih belum optimal.Penerapan prinsip strict liability secara konsisten akan mendorong korporasi menanggung biaya pemulihan lingkungan dan ganti rugi, mewujudkan efek jera dan keadilan ekologis, serta melindungi masyarakat terdampak.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, terdapat beberapa arah penelitian yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian dapat difokuskan pada analisis efektivitas implementasi prinsip polluter pays dalam konteks pencemaran limbah B3, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pencemaran limbah B3, serta bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga, penelitian dapat mengkaji model kerjasama antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat dalam pengelolaan limbah B3 yang berkelanjutan, dengan fokus pada penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan limbah B3 yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.
| File size | 310.44 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir di luar perkawinan melalui perspektif Teori Legalitas, yaituPenelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir di luar perkawinan melalui perspektif Teori Legalitas, yaitu
DINASTIREVDINASTIREV Selain sanksi pidana, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital,Selain sanksi pidana, korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital,
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitianMetode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan
DINASTIREVDINASTIREV Generasi Z, yang merupakan generasi digital native, cenderung lebih aktif dalam mengakses, berbagi, dan merespons informasi politik melalui platform mediaGenerasi Z, yang merupakan generasi digital native, cenderung lebih aktif dalam mengakses, berbagi, dan merespons informasi politik melalui platform media
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai contoh, dalam konteks hubungan industrial, norma budaya yang menekankan kepatuhan terhadap atasan dapat mengurangi keberanian pekerja untuk menyuarakanSebagai contoh, dalam konteks hubungan industrial, norma budaya yang menekankan kepatuhan terhadap atasan dapat mengurangi keberanian pekerja untuk menyuarakan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua sumber data: primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua sumber data: primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
DINASTIREVDINASTIREV 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan
Useful /
BDKJAKARTABDKJAKARTA Fokus penelitian berada pada aspek teknis dan model pembelajaran, sementara topik emerging seperti perspektif Islam masih jarang diteliti dan menjadi peluangFokus penelitian berada pada aspek teknis dan model pembelajaran, sementara topik emerging seperti perspektif Islam masih jarang diteliti dan menjadi peluang
DINASTIREVDINASTIREV Maraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: PendekatanMaraknya penggandaan ilegal di platform digital mengancam keberlangsungan industri film dan melanggar hak moral maupun ekonomi. Metode Penelitian: Pendekatan
BDKJAKARTABDKJAKARTA Dengan kondisi tersebut, penerapan PjBL dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar, motivasi, dan keterampilan abad ke-21 yang relevanDengan kondisi tersebut, penerapan PjBL dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam hasil belajar, motivasi, dan keterampilan abad ke-21 yang relevan
DINASTIREVDINASTIREV Malpraktik kedokteran yang dilakukan tanpa memperoleh informed consent dari pasien merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan menjadi permasalahanMalpraktik kedokteran yang dilakukan tanpa memperoleh informed consent dari pasien merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pasien dan menjadi permasalahan