DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikDalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan dokter lain tanpa memiliki izin praktik, serta merumuskan konsep penyelesaian hukum yang ideal bagi dokter yang sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana pada bidang pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan tenaga medis tanpa izin praktik masih menghadapi persoalan serius, terutama terkait perlindungan hukum.Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di bidang pelayanan kesehatan seringkali tanpa mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi.Padahal, mekanisme mediasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi solusi yang lebih efektif, adil, dan efisien bagi para pihak yang terlibat.
Untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi dokter, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai cara mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam mekanisme penyelesaian sengketa medik. Studi harus membahas bagaimana syste keadilan restoratif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menurunkan konfrontasi hukum. Selain itu, penelitian harus meninjau arah penanganan perkara pidana medik yang lebih berfokus pada pembina, bukan hanya pembalasan, dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam penerapan peraturan pelaksana di level aparat penegak hukum. Analisis masalah yang timbul dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi harus dilakukan untuk memperbaiki keefektifan dan keefisienan mekanisme ini, dengan memastikan tercapainya keseimbangan antara perlindungan hukum bagi dokter dan hak pasien.
| File size | 285.33 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, pilar demokrasi, serta instrumen penguatan transparansi dan good governanceKeterbukaan informasi publik dipandang sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, pilar demokrasi, serta instrumen penguatan transparansi dan good governance
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Namun, masih terdapat kekaburan norma dan kekosongan pengaturan, terutama terkait tata cara pelaksanaan dan akibat hukum tertentu, sehingga diperlukanNamun, masih terdapat kekaburan norma dan kekosongan pengaturan, terutama terkait tata cara pelaksanaan dan akibat hukum tertentu, sehingga diperlukan
DINASTIREVDINASTIREV Permasalahan ini muncul ketika perusahaan pembiayaan yaitu PT. Oto Multiartha menuntut pelunasan utang kepada ahli waris berdasarkan klausula baku yangPermasalahan ini muncul ketika perusahaan pembiayaan yaitu PT. Oto Multiartha menuntut pelunasan utang kepada ahli waris berdasarkan klausula baku yang
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai platform partisipasi politik kontemporer, dengan fokus pada akun media sosial resmi PusatStudi ini bertujuan untuk mengkaji peran media sosial sebagai platform partisipasi politik kontemporer, dengan fokus pada akun media sosial resmi Pusat
DINASTIREVDINASTIREV Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu dan demokratisasi berkelanjutan di Indonesia. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024Dengan demikian, putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu dan demokratisasi berkelanjutan di Indonesia. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024
DINASTIREVDINASTIREV Mereka juga harus mematuhi undang-undang dan regulasi privasi data yang berlaku. Tinder berkomitmen untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko diMereka juga harus mematuhi undang-undang dan regulasi privasi data yang berlaku. Tinder berkomitmen untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko di
DINASTIREVDINASTIREV Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal iniPembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini
UNEJUNEJ Penegakan hukum terbukti tidak efektif dalam melindungi jurnalis, dan sistem hukum menawarkan sedikit jalan keluar dalam kasus-kasus kekerasan. Bahkan,Penegakan hukum terbukti tidak efektif dalam melindungi jurnalis, dan sistem hukum menawarkan sedikit jalan keluar dalam kasus-kasus kekerasan. Bahkan,
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu,Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Berkenaan dengan hal tersebut notaris harus bertanggung jawab penuh terhadap kedua alat bukti tersebut yaitu baik akta (akta Perubahan Anggaran dasar)Berkenaan dengan hal tersebut notaris harus bertanggung jawab penuh terhadap kedua alat bukti tersebut yaitu baik akta (akta Perubahan Anggaran dasar)
UINUIN Perkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim menunjukkan adanya semangat pembaruan terhadap praktik poligami melalui penerapan berbagai sanksi.meskipunPerkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim menunjukkan adanya semangat pembaruan terhadap praktik poligami melalui penerapan berbagai sanksi.meskipun
UINUIN Abdulahi Ahmed An‑Naim berpendapat bahwa hak asasi manusia global tidak dapat diselesaikan melalui Syariah, melainkan hanya oleh hukum sekuler. Ia menuduhAbdulahi Ahmed An‑Naim berpendapat bahwa hak asasi manusia global tidak dapat diselesaikan melalui Syariah, melainkan hanya oleh hukum sekuler. Ia menuduh