YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini membahas pengaturan hukum, implementasi, serta sanksi terhadap badan publik yang tidak menjalankan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, pilar demokrasi, serta instrumen penguatan transparansi dan good governance dalam menghadapi tantangan globalisasi, kompleksitas kebutuhan masyarakat, dan potensi praktik korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan, serta memberikan jawaban permohonan informasi dalam batas waktu tertentu. Implementasi keterbukaan informasi dinilai mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh penurunan jumlah sengketa informasi (2014: 1354 kasus; 2017: 119 kasus). Selain pengaturan hak dan kewajiban, UU KIP juga memuat ketentuan sanksi pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan informasi publik dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Peraturan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang‑Undang No.Penerapan UU tersebut menghasilkan penurunan sengketa informasi.Badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi dapat dikenakan sanksi pidana.Implementasi yang berkelanjutan masih diperlukan untuk menguatkan good governance.
Pertanahan dalam penelitian ini menyarankan peningkatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat meneliti seberapa efektif mekanisme monitoring dalam menurunkan tingkat sengketa informasi di tingkat daerah. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi dampak sanksi pidana terhadap perilaku badan publik, apakah sanksi tersebut cukup menekan pelanggaran atau hanya bersifat simbolis. Akhirnya, studi selanjutnya dapat membandingkan model keterbukaan informasi di lembaga pemerintah besar dengan lembaga kecil atau nonpemerintah, guna memahami faktor perbedaan implementasi dan dampaknya pada partisipasi publik.
- The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
- "Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai " by Didik Sukriono.... doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a2Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai by Didik Sukriono doi 10 22304 pjih v1n2 a2
- Legal Position of the Surrogate as a Substitute For a Signature In a Notarial Deed | Jurnal Hukum dan... doi.org/10.33474/hukeno.v8i2.22378Legal Position of the Surrogate as a Substitute For a Signature In a Notarial Deed Jurnal Hukum dan doi 10 33474 hukeno v8i2 22378
- Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
| File size | 250.55 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IDEREACHIDEREACH Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Tangerang Selatan berfokus pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layananTemuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Tangerang Selatan berfokus pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layanan
UntikaUntika Partisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas danaPartisipasi masyarakat yang bermakna masih terbatas, namun kelompok tani menunjukkan potensi sebagai agen informal dalam pengawasan akuntabilitas dana
JURNALKUJURNALKU Rujukan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dilakukan analisis dengan cara penafsiranRujukan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dilakukan analisis dengan cara penafsiran
STKYAKOBUSSTKYAKOBUS Gereja berperan penting dalam mengingatkan umat beriman untuk terlibat aktif dalam politik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Keterlibatan politisiGereja berperan penting dalam mengingatkan umat beriman untuk terlibat aktif dalam politik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Keterlibatan politisi
JURNALKUJURNALKU Hasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak dan memperkuat pengaruh negatif UrbanisasiHasil moderasi Pengendalian Korupsi memperlemah pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap penerimaan pajak dan memperkuat pengaruh negatif Urbanisasi
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan format penelitian deskriptif. PemilihanPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan format penelitian deskriptif. Pemilihan
UJBUJB Kebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal,Kebijakan Pemberantasan Korupsi atau Kebijakan Penghapusan Korupsi di Indonesia harus dirancang sebagai kebijakan yang komprehensif, baik dari aspek non-penal,
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung TunaiBerdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. Pertama, urgensi pencegahan korupsi dalam penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIRUP 2025 berperan strategis dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kontrol publik pada proses pengadaanHasil penelitian menunjukkan bahwa SIRUP 2025 berperan strategis dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kontrol publik pada proses pengadaan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Tindak pidana pemilu dianggap ancaman serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi karena dapat merusak asas pemilu yang langsung,Tindak pidana pemilu dianggap ancaman serius terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan kualitas demokrasi karena dapat merusak asas pemilu yang langsung,
UGMUGM Penelitian ini mengunakan model efek tetap berdasarkan metode analisis data panel, dengan fokus pada periode dari tahun 2007 sampai 2013. Demikian, penelitianPenelitian ini mengunakan model efek tetap berdasarkan metode analisis data panel, dengan fokus pada periode dari tahun 2007 sampai 2013. Demikian, penelitian
UGMUGM Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 317 penumpang penerbangan domestik komersial pada terminal 1, 2, dan 3 di bandara Soekarno Hatta Cengkareng,Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 317 penumpang penerbangan domestik komersial pada terminal 1, 2, dan 3 di bandara Soekarno Hatta Cengkareng,