YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini membahas pengaturan hukum, implementasi, serta sanksi terhadap badan publik yang tidak menjalankan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, pilar demokrasi, serta instrumen penguatan transparansi dan good governance dalam menghadapi tantangan globalisasi, kompleksitas kebutuhan masyarakat, dan potensi praktik korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan, serta memberikan jawaban permohonan informasi dalam batas waktu tertentu. Implementasi keterbukaan informasi dinilai mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh penurunan jumlah sengketa informasi (2014: 1354 kasus; 2017: 119 kasus). Selain pengaturan hak dan kewajiban, UU KIP juga memuat ketentuan sanksi pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan informasi publik dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Peraturan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang‑Undang No.Penerapan UU tersebut menghasilkan penurunan sengketa informasi.Badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi dapat dikenakan sanksi pidana.Implementasi yang berkelanjutan masih diperlukan untuk menguatkan good governance.

Pertanahan dalam penelitian ini menyarankan peningkatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat meneliti seberapa efektif mekanisme monitoring dalam menurunkan tingkat sengketa informasi di tingkat daerah. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi dampak sanksi pidana terhadap perilaku badan publik, apakah sanksi tersebut cukup menekan pelanggaran atau hanya bersifat simbolis. Akhirnya, studi selanjutnya dapat membandingkan model keterbukaan informasi di lembaga pemerintah besar dengan lembaga kecil atau nonpemerintah, guna memahami faktor perbedaan implementasi dan dampaknya pada partisipasi publik.

  1. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
  2. "Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai " by Didik Sukriono.... doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a2Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai by Didik Sukriono doi 10 22304 pjih v1n2 a2
  3. Legal Position of the Surrogate as a Substitute For a Signature In a Notarial Deed | Jurnal Hukum dan... doi.org/10.33474/hukeno.v8i2.22378Legal Position of the Surrogate as a Substitute For a Signature In a Notarial Deed Jurnal Hukum dan doi 10 33474 hukeno v8i2 22378
  4. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
Read online
File size250.55 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Melayani Rakyat Memenuhi Hak Asasi Urgensi Imperatif Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Informasi Publik Berbasis Hak Serving the People Fulfilling Human Rights The Urgency of Local Government Imp 2026More at 2026

UntikaUntika Namun, implementasinya saat ini masih terjebak dalam formalitas prosedural administratif dan menghadapi berbagai kendala sistemis. Artikel ini mengulasNamun, implementasinya saat ini masih terjebak dalam formalitas prosedural administratif dan menghadapi berbagai kendala sistemis. Artikel ini mengulas

JURIS Penguatan Prinsip Good Governance pada Pengadaan Makanan Bergizi Gratis melalui Pemanfaatan Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan SIRUP 2025 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penguatan good governance dalam pengadaan MBG melalui pemanfaatan data SIRUP dapat dilakukan melalui optimalisasi penyusunan RUP, integrasi data antar-sistem,Penguatan good governance dalam pengadaan MBG melalui pemanfaatan data SIRUP dapat dilakukan melalui optimalisasi penyusunan RUP, integrasi data antar-sistem,

JURIS Accountability in Indonesian Zakat Institutions Insightsfrom Practice 2026More at 2026

ONERESEARCHONERESEARCH Namun, sentralisasi dapat membatasi otonomi LAZ dan UPZ, keterbatasan SDM lokal menyebabkan keterlambatan pelaporan yang akurat, peran tumpang tindih diNamun, sentralisasi dapat membatasi otonomi LAZ dan UPZ, keterbatasan SDM lokal menyebabkan keterlambatan pelaporan yang akurat, peran tumpang tindih di

JURIS Tanggung Jawab Notaris Yang Mencantumkan Lambang Negara Republik Indonesia Pada Kartu Nama Notaris 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa konsekuensi yuridis notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama; dan (2) apa sanksi terhadapRumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa konsekuensi yuridis notaris yang menggunakan lambang negara pada kartu nama; dan (2) apa sanksi terhadap

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Namun demikian, perlindungan tersebut dinilai belum optimal karena masih bersifat umum dan penegakannya belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan penguatanNamun demikian, perlindungan tersebut dinilai belum optimal karena masih bersifat umum dan penegakannya belum sepenuhnya efektif, sehingga diperlukan penguatan

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Namun, masih terdapat kekaburan norma dan kekosongan pengaturan, terutama terkait tata cara pelaksanaan dan akibat hukum tertentu, sehingga diperlukanNamun, masih terdapat kekaburan norma dan kekosongan pengaturan, terutama terkait tata cara pelaksanaan dan akibat hukum tertentu, sehingga diperlukan

JURIS Implementasi E Government Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Melalui Web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Baubau 2025More at 2025

UMTSUMTS Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana e-government digunakan untuk memfasilitasi pengungkapan informasi publikDengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana e-government digunakan untuk memfasilitasi pengungkapan informasi publik

JURIS Penerapan Electronic Government dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 2021More at 2021

UMCUMC Walaupun pada faktanya di lapangan indikator-indikator tersebut belum berjalan maksimal, sehingga penerapan electronic government ini dapat dikatakan belumWalaupun pada faktanya di lapangan indikator-indikator tersebut belum berjalan maksimal, sehingga penerapan electronic government ini dapat dikatakan belum

Useful /

JURIS Pembelajaran IPS Berbasis Nilai Nilai Kearifan Lokal Tradisi Tegal Desa Sebagai Cultural Intelligence 2026More at 2026

UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Kota Gresik merupakan kota yang kaya akan tradisi, hal ini terlihat dari tiap – tiap daerah yang memiliki aneka ragam jenis tradisi seperti upacara adat.Kota Gresik merupakan kota yang kaya akan tradisi, hal ini terlihat dari tiap – tiap daerah yang memiliki aneka ragam jenis tradisi seperti upacara adat.

JURIS Pemilikan Hak atas Tanah Absentee Yang Peralihan Yang Diperoleh Dari Peristiwa Hukum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Larangan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial, mencegah penghisapan, serta memastikan hasil pengelolaan tanah dinikmati oleh masyarakatLarangan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial, mencegah penghisapan, serta memastikan hasil pengelolaan tanah dinikmati oleh masyarakat

JURIS Kewenangan Penegak Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Judi Togel 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab maraknya judi togel meliputi kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, besarnya iming-iming keuntungan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab maraknya judi togel meliputi kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, besarnya iming-iming keuntungan,

JURIS Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan Penjatuhan Pidana Denda di Pengadilan Negeri 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara penganiayaan ringan umumnya diperiksa melalui Acara Pemeriksaan Cepat (APC) sebagaimana diatur dalam KUHAP,Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara penganiayaan ringan umumnya diperiksa melalui Acara Pemeriksaan Cepat (APC) sebagaimana diatur dalam KUHAP,

ads-block-test