YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini membahas pengaturan hukum, implementasi, serta sanksi terhadap badan publik yang tidak menjalankan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, pilar demokrasi, serta instrumen penguatan transparansi dan good governance dalam menghadapi tantangan globalisasi, kompleksitas kebutuhan masyarakat, dan potensi praktik korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan, serta memberikan jawaban permohonan informasi dalam batas waktu tertentu. Implementasi keterbukaan informasi dinilai mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh penurunan jumlah sengketa informasi (2014: 1354 kasus; 2017: 119 kasus). Selain pengaturan hak dan kewajiban, UU KIP juga memuat ketentuan sanksi pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan informasi publik dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Peraturan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang‑Undang No.Penerapan UU tersebut menghasilkan penurunan sengketa informasi.Badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi dapat dikenakan sanksi pidana.Implementasi yang berkelanjutan masih diperlukan untuk menguatkan good governance.
Pertanahan dalam penelitian ini menyarankan peningkatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat meneliti seberapa efektif mekanisme monitoring dalam menurunkan tingkat sengketa informasi di tingkat daerah. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi dampak sanksi pidana terhadap perilaku badan publik, apakah sanksi tersebut cukup menekan pelanggaran atau hanya bersifat simbolis. Akhirnya, studi selanjutnya dapat membandingkan model keterbukaan informasi di lembaga pemerintah besar dengan lembaga kecil atau nonpemerintah, guna memahami faktor perbedaan implementasi dan dampaknya pada partisipasi publik.
- The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
- "Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai " by Didik Sukriono.... doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a2Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai by Didik Sukriono doi 10 22304 pjih v1n2 a2
- Legal Position of the Surrogate as a Substitute For a Signature In a Notarial Deed | Jurnal Hukum dan... doi.org/10.33474/hukeno.v8i2.22378Legal Position of the Surrogate as a Substitute For a Signature In a Notarial Deed Jurnal Hukum dan doi 10 33474 hukeno v8i2 22378
- Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
| File size | 250.55 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
STIESTEKOMSTIESTEKOM 0 sebagai alat uji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi instruktur dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap motivasi masyarakat berolahraga0 sebagai alat uji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi instruktur dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap motivasi masyarakat berolahraga
IAIC PUBLISHERIAIC PUBLISHER Reformasi regulasi telah meletakkan fondasi yang lebih kuat untuk tata kelola keuangan haji di Indonesia, tetapi masih memerlukan penyempurnaan. PerbaikanReformasi regulasi telah meletakkan fondasi yang lebih kuat untuk tata kelola keuangan haji di Indonesia, tetapi masih memerlukan penyempurnaan. Perbaikan
UNARSUNARS Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh nomor tiga. Pengemudi kendaraan masih melakukan aktivitas lain saat berkendara, yaitu merokok sambilDi Indonesia, kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh nomor tiga. Pengemudi kendaraan masih melakukan aktivitas lain saat berkendara, yaitu merokok sambil
UIN BANTENUIN BANTEN Implementasi regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi UUS untuk beroperasi secara mandiri, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk danImplementasi regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi UUS untuk beroperasi secara mandiri, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dan
UNARSUNARS Penalisasi merupakan proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana, yang umumnya berkaitan erat dengan kriminalisasi. Ketika kebijakanPenalisasi merupakan proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana, yang umumnya berkaitan erat dengan kriminalisasi. Ketika kebijakan
UNARSUNARS Oleh karena itu peneliti merasa pentingnya integritas dan komitmen seorang notaris dalam menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakanOleh karena itu peneliti merasa pentingnya integritas dan komitmen seorang notaris dalam menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
UNARSUNARS Data pribadi yang dimaksud seperti kartu keluarga, nomor telepon. Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia masih sangatData pribadi yang dimaksud seperti kartu keluarga, nomor telepon. Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia masih sangat
POLTEKKES SMGPOLTEKKES SMG Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, dengan sumber data primer yaitu menggunakan metode wawancaraMetode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, dengan sumber data primer yaitu menggunakan metode wawancara
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan pengaturan rinci mengenai tindak pidana pemilu serta mekanisme penyelesaian yang cepat dan terpadu melaluiUndang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan pengaturan rinci mengenai tindak pidana pemilu serta mekanisme penyelesaian yang cepat dan terpadu melalui
ITBMITBM Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan memasang tiga Pohon Bio-FAD di tiga stasiun. Stasiun pertama memiliki kondisi habitat tanpa lamunPenelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan memasang tiga Pohon Bio-FAD di tiga stasiun. Stasiun pertama memiliki kondisi habitat tanpa lamun
ITBMITBM This study aims to determine the composition, size distribution, and productivity of catches using different attractor colors. Sampling was conducted inThis study aims to determine the composition, size distribution, and productivity of catches using different attractor colors. Sampling was conducted in
UNARSUNARS Menjaga independensi saksi ahli forensik adalah esensial untuk mendukung sistem peradilan yang adil dan efektif. Independensi saksi ahli forensik adalahMenjaga independensi saksi ahli forensik adalah esensial untuk mendukung sistem peradilan yang adil dan efektif. Independensi saksi ahli forensik adalah