YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Pemilikan hak atas tanah pertanian secara absentee pada prinsipnya dilarang dalam sistem hukum agraria Indonesia karena bertentangan dengan asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial, mencegah penghisapan, serta memastikan hasil pengelolaan tanah dinikmati oleh masyarakat setempat. Namun dalam praktik, pemilikan tanah absentee tetap banyak terjadi, khususnya akibat peristiwa hukum pewarisan. Penelitian ini menganalisis tentang eksistensi pemilikan hak atas tanah absentee yang peralihannya diperoleh dari peristiwa hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempat tinggal di luar daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilikan hak atas tanah absentee yang diperoleh melalui peristiwa hukum pewarisan secara yuridis sah, karena peralihan hak terjadi demi hukum sejak meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, tanah absentee dapat diwariskan kepada ahli waris sepanjang memenuhi ketentuan hukum waris yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap ahli waris diberikan melalui kepastian status hukum hak atas tanah, yang diwujudkan dengan pembuatan surat keterangan ahli waris serta pendaftaran peralihan hak (balik nama sertifikat) di Kantor Pertanahan. Selain itu, perlindungan hukum tetap diberikan sepanjang ahli waris menggarap dan mengusahakan tanah pertanian tersebut secara aktif serta tidak melakukan cara-cara pemerasan.

Eksistensi pemilikan hak atas tanah absentee yang peralihannya diperoleh dari peristiwa hukum dalam hal ini peralihan hak atas tanah absentee karena adanya peristiwa kematian pewaris selaku pemilik hak atas tanah absentee, kematian pewaris tersebut menerbitkan hak bagi ahli waris untuk memperoleh hak atas tanah absentee tersebut, dan agar peralihan tanah absentee tersebut mempunyai kepastian hukum maka ahli waris membuat surat keterangan ahli waris yang dikuatkan oleh pejabat yang berwenang dan mengurus proses balik nama sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional.Dengan demikian diketahui tanah absentee dapat diwariskan kepada ahli waris.Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempat tinggal di luar daerah dalam diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada ahli waris.

Pertama, lakukan studi empiris yang mengukur dampak jangka panjang pemilikan tanah absentee pada produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di daerah asal. Kedua, kembangkan model kebijakan berbasis data yang menilai seberapa efektif kebijakan pembatasan absentee dalam mencegah eksploitasi tanah melalui mekanisme pelacakan dan verifikasi digital. Ketiga, evaluasi peran lembaga pertanahan dalam proses pendaftaran dan pemberian hak kepada ahli waris menggunakan pendekatan sistematis, sehingga dapat diidentifikasi hambatan administratif dan potensi reformasi prosedur. Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan ini dapat membantu pembuat kebijakan menyeimbangkan kepastian hukum waris dengan prinsip fungsi sosial tanah pertanian di Indonesia.

  1. HAK AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING ATAS OBYEK WARIS BERUPA SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM... ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1360HAK AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING ATAS OBYEK WARIS BERUPA SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM ojs uniska bjm ac index php aldli article view 1360
  2. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
  3. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
Read online
File size185.2 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Pelayanan Publik Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kota Medan 2026More at 2026

USUUSU Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendaftaran tanah sistematis dan tuntas telah diterapkan di Kota Medan untuk mempermudah masyarakat dalam memilikiHasil penelitian menunjukkan bahwa program pendaftaran tanah sistematis dan tuntas telah diterapkan di Kota Medan untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki

JURIS Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Penjatuhan Pidana Denda Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayatSelain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayat

JURIS Tindak Pidana Pemilu Dalam UndangAcUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini mengkaji pengaturan dan penegakan tindak pidana pemilu berdasarkan Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai instrumenPenelitian ini mengkaji pengaturan dan penegakan tindak pidana pemilu berdasarkan Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai instrumen

JURIS Kajian Terhadap Penerbitan Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Dan Upaya Hukum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pelaksanaan keputusan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi anggota masyarakat, seperti kehilangan status kepemilikan atau kerugian materiil,Pelaksanaan keputusan tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi anggota masyarakat, seperti kehilangan status kepemilikan atau kerugian materiil,

JURIS Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pemberian bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam negara hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka/terdakwaPemberian bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam negara hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka/terdakwa

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Pengemudi Truk Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa unsur perbuatanBerdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa unsur perbuatan

JURIS Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Notaris Dalam Tindak Pidana Terkait Akta Yang Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Namun, akta yang dibuat oleh atau di hadapanNotaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Namun, akta yang dibuat oleh atau di hadapan

JURIS Potensi Wakaf sebagai Investasi Sosial Masyarakat di Indonesia 2025More at 2025

UINSUNAUINSUNA Inovasi wakaf berbasis sukuk yang diluncurkan di awal 2017 oleh Pemerintah dalam rangka memaximalkan potensi tanah wakaf di Indonesia, hanya saja aspekInovasi wakaf berbasis sukuk yang diluncurkan di awal 2017 oleh Pemerintah dalam rangka memaximalkan potensi tanah wakaf di Indonesia, hanya saja aspek

Useful /

JURIS PERANCANGAN MONITORING ARUS DAN TEGANGAN PADA TRAFO DISTRIBUSI BERBASIS INTERNET OF THINGS IOT DI PT PLN Persero ULP MEDAN BARU 2026More at 2026

POLMEDPOLMED Berdasarkan perancangan, pembuatan, dan pengujian alat monitoring trafo distribusi berbasis IoT, disimpulkan bahwa perangkat ini memiliki tingkat kesalahanBerdasarkan perancangan, pembuatan, dan pengujian alat monitoring trafo distribusi berbasis IoT, disimpulkan bahwa perangkat ini memiliki tingkat kesalahan

JURIS Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap Aspek Ekonomi pada Masyarakat Kawasan Pulau Mandangin Kabupaten Sampang 2026More at 2026

USUUSU Penguatan kapasitas ekonomi dan pembiayaan inklusif diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Pulau Mandangin terhadap perubahan iklim. PenelitianPenguatan kapasitas ekonomi dan pembiayaan inklusif diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Pulau Mandangin terhadap perubahan iklim. Penelitian

JURIS Studi Ketahanan Sosial Masyarakat Tambak Lorok dalam Menghadapi Bencana Rob 2025More at 2025

USUUSU Tradisi budaya seperti sedekah laut dan ruahan juga turut memperkuat daya lenting komunitas. Namun, bentuk ketahanan ini lebih merefleksikan strategi bertahanTradisi budaya seperti sedekah laut dan ruahan juga turut memperkuat daya lenting komunitas. Namun, bentuk ketahanan ini lebih merefleksikan strategi bertahan

JURIS The Politics of Indonesia s Renewable Energy Policy 2024More at 2024

USUUSU Bentang alam Indonesia dari daratan dan lautan merupakan sumber daya energi yang sangat melimpah. Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar karenaBentang alam Indonesia dari daratan dan lautan merupakan sumber daya energi yang sangat melimpah. Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar karena

ads-block-test