Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum Files
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Kerangka hukum pengadaan MBG telah diatur secara komprehensif melalui Perpres 12 Tahun 2021 dan regulasi turunan LKPP, yang pada prinsipnya menuntut penerapanKerangka hukum pengadaan MBG telah diatur secara komprehensif melalui Perpres 12 Tahun 2021 dan regulasi turunan LKPP, yang pada prinsipnya menuntut penerapan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayatSelain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, ketentuan ancaman pidana Pasal 352 ayat
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu,Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mewajibkan badan publik menyediakan informasiHasil kajian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO UU No. 11 Tahun 2020) tidak mengatur secara eksplisit boleh atau tidaknya praktik tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikanUU No. 11 Tahun 2020) tidak mengatur secara eksplisit boleh atau tidaknya praktik tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa, restrukturisasi utang, hingga kepailitan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan asasKondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa, restrukturisasi utang, hingga kepailitan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan asas
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Dengan demikian, mekanisme pengadilan dan pencatatan sipil berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan tertib administrasi dalam perubahan nama. PerubahanDengan demikian, mekanisme pengadilan dan pencatatan sipil berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan tertib administrasi dalam perubahan nama. Perubahan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO DPS dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan. Dari perspektif keadilan retributif, putusan dianggap tidak mencerminkanDPS dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan. Dari perspektif keadilan retributif, putusan dianggap tidak mencerminkan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi, baik pada tingkat kepolisian maupun kejaksaan,Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi, baik pada tingkat kepolisian maupun kejaksaan,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 TahunHasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penyidikan terhadap notaris dalam tindak pidana terkait akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan penegakanPenyidikan terhadap notaris dalam tindak pidana terkait akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan penegakan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Oleh karena itu, pengalihan KPR seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi dengan persetujuan bank untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkanOleh karena itu, pengalihan KPR seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi dengan persetujuan bank untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan
Latest /
UNIKUUNIKU Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara hukum kearifan lokal Sunda, khususnya konsep Sandekala yang tradisional di praktikkan oleh komunitas JawaPenelitian ini bertujuan untuk meninjau secara hukum kearifan lokal Sunda, khususnya konsep Sandekala yang tradisional di praktikkan oleh komunitas Jawa
STIKESRSHUSADASTIKESRSHUSADA Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan reproduksi atau mempunyai konsep yang salah terhadap kesehatan reproduksi pada pasangan usiaKurangnya kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan kesehatan reproduksi atau mempunyai konsep yang salah terhadap kesehatan reproduksi pada pasangan usia
UMKUMK Jenis penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dengan pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 dan setiap siklus dilaksanakan sebanyak 2Jenis penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dengan pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 dan setiap siklus dilaksanakan sebanyak 2
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Hasil kegiatan menunjukkan bahwa petani mampu menyerap materi tentang potensi kasgot sebagai salah satu sumber pupuk organik. Petani secara sukarela melakukanHasil kegiatan menunjukkan bahwa petani mampu menyerap materi tentang potensi kasgot sebagai salah satu sumber pupuk organik. Petani secara sukarela melakukan