YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini menganalisis secara yuridis perubahan nama pada akta kelahiran melalui mekanisme permohonan di Pengadilan Negeri. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya akta kelahiran sebagai akta autentik yang membuktikan identitas, status keperdataan, serta menjadi rujukan dokumen kependudukan lain. Perubahan atau penambahan nama dipahami sebagai peristiwa penting yang harus memperoleh legitimasi hukum karena berimplikasi pada kepastian identitas subjek hukum, keteraturan administrasi kependudukan, dan pembuktian dalam hubungan keperdataan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan nama pada akta kelahiran wajib didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri, kemudian dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat melalui catatan pinggir pada register dan kutipan akta serta direkam dalam database kependudukan. Akibat hukumnya meliputi lahirnya keadaan hukum baru berupa pengakuan identitas resmi, perubahan hubungan hukum terkait pembuktian identitas dalam urusan keluarga, pendidikan, kewarisan, dan transaksi, serta kewajiban penyesuaian dokumen turunan seperti KK, KTP, paspor, dan ijazah agar konsisten. Dengan demikian, mekanisme pengadilan dan pencatatan sipil berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum dan tertib administrasi dalam perubahan nama.

Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil.Akibat hukum atas penggantian nama anak adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran dan nama di dalam Kartu Keluarga.Perubahan nama pada akta kelahiran memerlukan penyesuaian dokumen kependudukan lain agar seluruh identitas konsisten.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas mekanisme permohonan perubahan nama di pengadilan, termasuk durasi proses, biaya yang dikeluarkan, dan aksesibilitas bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Selain itu, perlu diteliti lebih dalam mengenai implikasi perubahan nama terhadap hak-hak keperdataan lainnya, seperti hak waris, hak atas tanah, dan hak atas kekayaan intelektual, untuk memastikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi individu yang telah mengubah namanya. Terakhir, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan sistem informasi terintegrasi antara pengadilan, dinas kependudukan, dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses perubahan nama dan meminimalkan potensi kesalahan atau ketidaksesuaian data, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik.

  1. Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
  2. The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
Read online
File size218.62 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO SUS-TPK/2023/PN. DPS terkait dugaan tindak pidana korupsi di perguruan tinggi negeri, dengan fokus pada dasar pertimbangan hukum majelis hakim serta kesesuaiannyaSUS-TPK/2023/PN. DPS terkait dugaan tindak pidana korupsi di perguruan tinggi negeri, dengan fokus pada dasar pertimbangan hukum majelis hakim serta kesesuaiannya

JURIS Tinjauan Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Fokus kajian meliputi pengaturan pencabutan keterangan terdakwa serta implikasi yuridisnya terhadap nilai pembuktian, terutama ketika terdakwa menarikFokus kajian meliputi pengaturan pencabutan keterangan terdakwa serta implikasi yuridisnya terhadap nilai pembuktian, terutama ketika terdakwa menarik

JURIS Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Lain 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Dalam hal notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri,Dalam hal notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri,

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan internet banking meliputi aspek kepraktisan, kemudahan, efisiensi biaya, dan dukungan sistem keamanan berlapis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan internet banking meliputi aspek kepraktisan, kemudahan, efisiensi biaya, dan dukungan sistem keamanan berlapis.

JURIS Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Notaris Dalam Tindak Pidana Terkait Akta Yang Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Notaris 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Kewenangan polisi untuk melakukan penyidikan telah diatur dalam undang-undang, namun mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012Kewenangan polisi untuk melakukan penyidikan telah diatur dalam undang-undang, namun mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

JURIS Ratio Legis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Yang dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa surat edaran tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan serta bertentangan dengan hirarki peraturanYang dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa surat edaran tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan serta bertentangan dengan hirarki peraturan

JURIS Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Berdasarkan Pasal 57 Ayat 2C UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berusia palingPutusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berusia paling

JURIS Tinjauan Yuridis Human Trafficking di Sumba Timur Berdasarkan Uu Nomor 21 Tahun 2007 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif. PenerapanPenelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif. Penerapan

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) melaluiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) melalui

JURIS TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP SERTIPIKAT GANDA Analisis Putusan Mahkamah Agung No 339 K TUN 2009 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab atas terbitnya sertipikat ganda; dan (2) bagaimanaRumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab atas terbitnya sertipikat ganda; dan (2) bagaimana

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Manusia di Indonesia Ditinjau dari Teori Penyertaan 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tersebut secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku utama penyelundupan manusia, tetapi konsep penyertaanHasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tersebut secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku utama penyelundupan manusia, tetapi konsep penyertaan

JURIS Influence of Aromatherapy Lavender on Elderly Sleep Quality 2025More at 2025

PERNUSPERNUS Pendahuluan Gambaran Umum Proses penuaan pada manusia ditandai dengan berkurangnya kemampuan mental, sosial, psikologis, fisik, dan fisiologis. AntaraPendahuluan Gambaran Umum Proses penuaan pada manusia ditandai dengan berkurangnya kemampuan mental, sosial, psikologis, fisik, dan fisiologis. Antara

ads-block-test