YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO

Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini membahas pencabutan keterangan terdakwa di persidangan terhadap kekuatan alat bukti dalam sistem pembuktian KUHAP. Fokus kajian meliputi pengaturan pencabutan keterangan terdakwa serta implikasi yuridisnya terhadap nilai pembuktian, terutama ketika terdakwa menarik pengakuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan paksaan atau kekerasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan di sidang (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Pengakuan di luar sidang, termasuk dalam BAP, bukan alat bukti yang berdiri sendiri, namun dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dan dapat bernilai sebagai petunjuk bila bersesuaian dengan alat bukti lain (Pasal 189 ayat (2) jo Pasal 188 KUHAP). Pencabutan keterangan diperbolehkan selama persidangan dengan alasan logis. Apabila hakim menerima pencabutan, BAP kehilangan nilai penunjang pembuktian; jika ditolak, isi BAP dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk atau pembantu pembuktian. Dengan demikian, penilaian hakim menjadi faktor determinan dalam menentukan implikasi pencabutan terhadap kekuatan alat bukti secara keseluruhan.

Cacat pencabutan keterangan terdakwa di persidangan dapat memengaruhi kekuatan alat bukti.bila dicabut diterima hakim, keterangan sidang menjadi alat bukti utama sementara BAP tidak dapat dipergunakan.bila dicabut ditolak, keterangan sidang dianggap tidak benar, dan BAP tetap dapat dijadikan petunjuk.Penerimaan atau penolakan pencabutan dievaluasi berdasarkan alasan logis dan bukti pendukung.Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian cermat terhadap alasan pencabutan agar tidak menimbulkan keputusan yang tidak adil.

Pertama, perlu diteliti bagaimana peran masyarakat hukum (pengacara, jaksa, dan hakim) dalam menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa, terutama di wilayah dengan tingkat kekerasan ketat; kedua, dapat dipertimbangkan studi komparatif tentang mekanisme pencabutan keterangan di negara-negara dengan sistem peradilan pidana serupa, guna mengidentifikasi praktik terbaik; ketiga, disarankan melakukan penelitian empiris mengenai dampak pencabutan keterangan terhadap outcome persidangan, termasuk tingkat kepercayaan publik terhadap proses hukum dan kemungkinan terjadinya kesalahan pengadilan.

Read online
File size203.23 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Tindak Pidana Pemilu Dalam UndangAcUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yangPemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yang

JURIS Tanggung Jawab Notaris Yang Mencantumkan Lambang Negara Republik Indonesia Pada Kartu Nama Notaris 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang hukum privat, sehingga setiapPenelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang hukum privat, sehingga setiap

JURIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN Studi pada Putusan Nomor 35 Pid Sus 2012 PN BTG 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan terdakwa belum pernah dihukum. Kasus ini menegaskan pentingnyaSedangkan yang meringankan adalah terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan terdakwa belum pernah dihukum. Kasus ini menegaskan pentingnya

JURIS Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji upaya yang dilakukan penyidik apabila hasil visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji upaya yang dilakukan penyidik apabila hasil visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkan

JURIS Peranan Notaris Terhadap Penginputan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum SABH 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan AD dan/atau data perseroan tunduk pada tenggat pengajuan (umumnya 30 hari untuk perubahan AD/data), denganHasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan AD dan/atau data perseroan tunduk pada tenggat pengajuan (umumnya 30 hari untuk perubahan AD/data), dengan

JURIS Tinjauan Yuridis terhadap Kartel Minyakita di Indonesia Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 15 KPPU I 2022 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA KPPU menyatakan para pelaku usaha (produsen minyak goreng) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LaranganKPPU menyatakan para pelaku usaha (produsen minyak goreng) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

JURIS Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Trafficking 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Pertimbangan non-yuridis mencakup kesopanan terdakwa, pengakuan jujur, belum pernah dihukum, dan penyesalan, yang memungkinkan terdakwa diadili dan mendapatkanPertimbangan non-yuridis mencakup kesopanan terdakwa, pengakuan jujur, belum pernah dihukum, dan penyesalan, yang memungkinkan terdakwa diadili dan mendapatkan

JURIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Studi Kasus Putusan Nomor 778 Pid B 2014 PN Lbp LD 2019More at 2019

4141 Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yangPenelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang

Useful /

JURIS Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anak Kandung 2026More at 2026

YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung pada PutusanPenelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung pada Putusan

JURIS Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja Di SMA Negeri 3 Denpasar 2025More at 2025

PERNUSPERNUS Hasil analisis menunjukkan korelasi positif sedang antara pola asuh orang tua dan kenakalan remaja, dengan nilai correlation coefficient sebesar 0,350.Hasil analisis menunjukkan korelasi positif sedang antara pola asuh orang tua dan kenakalan remaja, dengan nilai correlation coefficient sebesar 0,350.

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Studi Putusan Nomor 26 Pid Sus 2017 PN Slw 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Ketertarikan penulis untuk meneliti Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Eksploitasi Anak (Studi Putusan Nomor 26/Pid. Slw) bermulaKetertarikan penulis untuk meneliti Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Eksploitasi Anak (Studi Putusan Nomor 26/Pid. Slw) bermula

JURIS Pelatihan Jurnalisme Warga Untuk Membangun Kemampuan Reportase Risiko Kebencanaan Pada Relawan Peduli Bencana Lembang 2025More at 2025

UNSURUNSUR Kegiatan ini mencakup pelatihan dan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kesadaran bencana serta kemampuan produksi video warga sebagai alat dokumentasiKegiatan ini mencakup pelatihan dan pendampingan yang bertujuan meningkatkan kesadaran bencana serta kemampuan produksi video warga sebagai alat dokumentasi

ads-block-test