YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini membahas pencabutan keterangan terdakwa di persidangan terhadap kekuatan alat bukti dalam sistem pembuktian KUHAP. Fokus kajian meliputi pengaturan pencabutan keterangan terdakwa serta implikasi yuridisnya terhadap nilai pembuktian, terutama ketika terdakwa menarik pengakuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan paksaan atau kekerasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan di sidang (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Pengakuan di luar sidang, termasuk dalam BAP, bukan alat bukti yang berdiri sendiri, namun dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dan dapat bernilai sebagai petunjuk bila bersesuaian dengan alat bukti lain (Pasal 189 ayat (2) jo Pasal 188 KUHAP). Pencabutan keterangan diperbolehkan selama persidangan dengan alasan logis. Apabila hakim menerima pencabutan, BAP kehilangan nilai penunjang pembuktian; jika ditolak, isi BAP dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk atau pembantu pembuktian. Dengan demikian, penilaian hakim menjadi faktor determinan dalam menentukan implikasi pencabutan terhadap kekuatan alat bukti secara keseluruhan.
Cacat pencabutan keterangan terdakwa di persidangan dapat memengaruhi kekuatan alat bukti.bila dicabut diterima hakim, keterangan sidang menjadi alat bukti utama sementara BAP tidak dapat dipergunakan.bila dicabut ditolak, keterangan sidang dianggap tidak benar, dan BAP tetap dapat dijadikan petunjuk.Penerimaan atau penolakan pencabutan dievaluasi berdasarkan alasan logis dan bukti pendukung.Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian cermat terhadap alasan pencabutan agar tidak menimbulkan keputusan yang tidak adil.
Pertama, perlu diteliti bagaimana peran masyarakat hukum (pengacara, jaksa, dan hakim) dalam menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa, terutama di wilayah dengan tingkat kekerasan ketat; kedua, dapat dipertimbangkan studi komparatif tentang mekanisme pencabutan keterangan di negara-negara dengan sistem peradilan pidana serupa, guna mengidentifikasi praktik terbaik; ketiga, disarankan melakukan penelitian empiris mengenai dampak pencabutan keterangan terhadap outcome persidangan, termasuk tingkat kepercayaan publik terhadap proses hukum dan kemungkinan terjadinya kesalahan pengadilan.
| File size | 203.23 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa bukti elektronik seperti pesan instan, email, dan dokumen digital telah memperolehMenggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa bukti elektronik seperti pesan instan, email, dan dokumen digital telah memperoleh
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER 35 Tahun 2009 mengamanatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, maka dirikanlah BNN. Tugas utama BNN itu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan35 Tahun 2009 mengamanatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, maka dirikanlah BNN. Tugas utama BNN itu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Penegakan hukum terhadap Cancel Culture memiliki tantangan karena sifatnya yang massal dan sering dilakukan oleh akun anonim, namun kepolisian dapat melakukanPenegakan hukum terhadap Cancel Culture memiliki tantangan karena sifatnya yang massal dan sering dilakukan oleh akun anonim, namun kepolisian dapat melakukan
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Pada tahun 2023, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 819 kasus. Pada tahun 2024, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan HuluPada tahun 2023, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu berjumlah 819 kasus. Pada tahun 2024, angka perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Negara tidak hanya menetapkan hukum formal, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikan akses secara selektif berdasarkan kepentingan politik dan administratif.Negara tidak hanya menetapkan hukum formal, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikan akses secara selektif berdasarkan kepentingan politik dan administratif.
NEOLECTURANEOLECTURA 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di tingkat7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di tingkat
UNIRAYAUNIRAYA Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia pada umumnya, alat bukti keterangan saksiMetode pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia pada umumnya, alat bukti keterangan saksi
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran sesuai dengan permasalahannya. Dalam pembuktian terbalik, yang wajib melakukan pembuktian ialahSehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran sesuai dengan permasalahannya. Dalam pembuktian terbalik, yang wajib melakukan pembuktian ialah
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, belum sepenuhnya memberikan kepastianTemuan penelitian ini memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, belum sepenuhnya memberikan kepastian
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan lembaga perlindungan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan PenyelesaianPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan lembaga perlindungan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian
DAARULHUDADAARULHUDA Kecuali untuk anak perempuan yatim yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan juga untuk hamba sahaya, jika mampu untuk menikahi wanita merdeka. DalamKecuali untuk anak perempuan yatim yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan juga untuk hamba sahaya, jika mampu untuk menikahi wanita merdeka. Dalam
UNSURUNSUR Penerapan VR pada pembelajaran literasi dan numerasi di SDN Pasir Maris menghasilkan peningkatan rata‑rata nilai tes literasi dan numerasi, serta menumbuhkanPenerapan VR pada pembelajaran literasi dan numerasi di SDN Pasir Maris menghasilkan peningkatan rata‑rata nilai tes literasi dan numerasi, serta menumbuhkan