YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, dengan studi kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2012/PN.BTG. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya tingkat ketertiban berlalu lintas di Indonesia yang ditunjukkan oleh tingginya pelanggaran, seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan melawan arus, yang kerap berujung pada kecelakaan lalu lintas. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam Putusan 35/Pid.Sus/2012/PN.BTG, majelis hakim menilai unsur “setiap orang, “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, dan “mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia terbukti berdasarkan rangkaian fakta, keterangan saksi, barang bukti, dan visum et repertum. Pertimbangan pemidanaan didasarkan pada aspek objektif (kronologi dan akibat), subjektif (riwayat terdakwa), serta alasan memberatkan dan meringankan, sehingga putusan diarahkan pada proporsionalitas antara kesalahan, akibat, dan tujuan pemidanaan.
BTG menyebutkan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana secara adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.perbuatan terdakwa sangat membahayakan keselamatan orang lain dan perbuatan terdakwa membuat duka bagi keluarga yang ditinggalkan.Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan terdakwa belum pernah dihukum.Kasus ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam berlalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.Penerapan hukum pidana dalam kasus ini bertujuan memberikan efek jera dan keadilan bagi korban dan keluarganya.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program pendidikan keselamatan lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku pelanggaran lalu lintas, seperti tingkat pendapatan, pendidikan, dan aksesibilitas transportasi. Ketiga, penting untuk mengeksplorasi peran teknologi, seperti penggunaan kamera pengawas dan sistem peringatan dini, dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan penegakan hukum. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan lalu lintas di Indonesia dan merumuskan solusi yang efektif untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib.
| File size | 225.62 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Peran penyidik melalui berita acara pemeriksaan menjadi dasar penting bagi hakim tunggal, yang tetap harus memegang asas praduga tidak bersalah dan prinsipPeran penyidik melalui berita acara pemeriksaan menjadi dasar penting bagi hakim tunggal, yang tetap harus memegang asas praduga tidak bersalah dan prinsip
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Sedangkan hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana tersebut adalah terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan,Sedangkan hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana tersebut adalah terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Keberadaan visum et repertum menjadi bukti permulaan yang cukup dan penting dalam berkas perkara. Apabila visum et repertum tidak mencantumkan tanda kekerasan,Keberadaan visum et repertum menjadi bukti permulaan yang cukup dan penting dalam berkas perkara. Apabila visum et repertum tidak mencantumkan tanda kekerasan,
UCYUCY Toyota Astra Financial Service dan tidak terwujudnya asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Iqya Farizal. BPSK tidak berwenang menangani sengketa perjanjianToyota Astra Financial Service dan tidak terwujudnya asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Iqya Farizal. BPSK tidak berwenang menangani sengketa perjanjian
UNESAUNESA Hal ini menandai dimulainya penderitaan bagi baik pekerja maupun keluarga pekerja. Oleh karena itu, semua pihak harus berupaya untuk mencegah terjadinyaHal ini menandai dimulainya penderitaan bagi baik pekerja maupun keluarga pekerja. Oleh karena itu, semua pihak harus berupaya untuk mencegah terjadinya
UNESAUNESA Maka penulis memberikan pendapat mengenai mengapa Panel Hakim mengecualikan uang penggantian dari kompensasi pesangon yang menjadi dasar gugatan Hadiyansyah,Maka penulis memberikan pendapat mengenai mengapa Panel Hakim mengecualikan uang penggantian dari kompensasi pesangon yang menjadi dasar gugatan Hadiyansyah,
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dengan semakin meningkatnya limbah B3 Covid-19, sejumlah Fasyankes enggan untuk mengelola limbah tersebut karena biaya yang mahal. Alhasil, limbah B3 Covid-19Dengan semakin meningkatnya limbah B3 Covid-19, sejumlah Fasyankes enggan untuk mengelola limbah tersebut karena biaya yang mahal. Alhasil, limbah B3 Covid-19
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Media elektronik merupakan cara untuk menggabungkan kehendak dan tujuan pihak-pihak yang tidak bertemu secara langsung. Kondisi itu boleh dilaksanakanMedia elektronik merupakan cara untuk menggabungkan kehendak dan tujuan pihak-pihak yang tidak bertemu secara langsung. Kondisi itu boleh dilaksanakan
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan internet banking dapat dilihat dari beberapa ketentuan yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 PasalBentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan internet banking dapat dilihat dari beberapa ketentuan yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menjadiDengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI 0 saat ini, obyek pajak banyak bermutasi bahkan bertambah seiring dengan digitalisasi yang mana hal ini jelas belum terjangkau oleh aturan perundang-undangan0 saat ini, obyek pajak banyak bermutasi bahkan bertambah seiring dengan digitalisasi yang mana hal ini jelas belum terjangkau oleh aturan perundang-undangan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya sering terjadi. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan 875 kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakatPelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya sering terjadi. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan 875 kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat