4141
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanAnak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dihubungkan dengan Putusan Nomor: 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan.
Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 778/Pid.B/2014/PN-Lbp-LD, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa anak, menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya, berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum.Perlindungan Hukum terhadap anak dimana Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya atau pihak lainnya yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, dan keterbatasan yang ada, serta mempertimbangkan saran penelitian lanjutan yang telah diungkapkan dalam paper, dapat dirumuskan beberapa saran penelitian lanjutan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam pengembangan ilmu hukum dan perlindungan anak. Pertama, perlu dilakukan penelitian komparatif terhadap efektivitas berbagai model pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan di berbagai wilayah di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendampingan dan rekomendasi strategi peningkatan kualitas layanan. Kedua, penelitian kualitatif mendalam mengenai dampak psikologis jangka panjang terhadap anak korban pencabulan, dengan melibatkan ahli psikologi dan psikiatri untuk mengembangkan intervensi yang tepat sasaran dan efektif dalam pemulihan trauma. Ketiga, penelitian hukum normatif dan empiris mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam konteks penanganan kasus pencabulan, dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem yang berorientasi pada pemberdayaan anak sebagai korban dan perlindungan hak-haknya secara komprehensif. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris dan normatif yang kuat untuk merumuskan kebijakan dan program perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan.
| File size | 102.64 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak di tingkat daerah maupun nasional. Perlindungan hukumTemuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak di tingkat daerah maupun nasional. Perlindungan hukum
NEOLECTURANEOLECTURA Putusan hakim 11 tahun penjara dinilai tidak mencerminkan keadilan karena terlalu ringan dibanding kekerasan yang dilakukan secara berulang. PemerintahPutusan hakim 11 tahun penjara dinilai tidak mencerminkan keadilan karena terlalu ringan dibanding kekerasan yang dilakukan secara berulang. Pemerintah
DINASTIREVDINASTIREV Jika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilanJika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investorHasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai penanaman modal asing dalam melindungi investor
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan yaitu: (1) setiap bidang usaha secara umum terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidangBerdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan yaitu: (1) setiap bidang usaha secara umum terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidang
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan pasal tersebut pula kedudukan kreditur separatis ditempatkan lebih tinggi daripada kedudukan kreditur lainnya. Kedudukan kreditur separatisBerdasarkan pasal tersebut pula kedudukan kreditur separatis ditempatkan lebih tinggi daripada kedudukan kreditur lainnya. Kedudukan kreditur separatis
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi hukum pidana memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang ketat menciptakanImplementasi hukum pidana memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang ketat menciptakan
DINASTIREVDINASTIREV Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkaraPemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara
Useful /
4141 Ketidakjelasan status hukum Badan Pertanahan Aceh sebagai bagian dari perangkat daerah Aceh terlihat dalam beberapa pasal Perpres No. 23 Tahun 2015, yangKetidakjelasan status hukum Badan Pertanahan Aceh sebagai bagian dari perangkat daerah Aceh terlihat dalam beberapa pasal Perpres No. 23 Tahun 2015, yang
UNKRISWINAUNKRISWINA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay (CRH) secara signifikan meningkatkan hasil belajar pesertaHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif Course Review Horay (CRH) secara signifikan meningkatkan hasil belajar peserta
NEOLECTURANEOLECTURA Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, meskipun telah ada berbagai upaya. ImplementasiPenelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, meskipun telah ada berbagai upaya. Implementasi
4141 Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kodifikasi hukum Islam sebagai ius constituendum terhadap living law yang hidup di masyarakat. HasilPenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kodifikasi hukum Islam sebagai ius constituendum terhadap living law yang hidup di masyarakat. Hasil