4141
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanAceh merupakan provinsi di Republik Indonesia, dengan kewenangan otonomi khusus, seperti yang diatur dalam pasal 213, pasal 214, dan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Namun, peralihan status ini belum diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data melalui studi pustaka, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Aceh belum menjadi bagian dari perangkat daerah Aceh, dan belum adanya Qanun yang mengatur secara konkret mengenai kewenangan Badan Pertanahan Aceh menjadi faktor utama yang menghambat fungsi Badan Pertanahan Aceh. Ketidakjelasan status hukum Badan Pertanahan Aceh sebagai bagian dari perangkat daerah Aceh terlihat dalam beberapa pasal Perpres No. 23 Tahun 2015, yang tidak sesuai dengan teori kewenangan dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemberian otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.Namun, implementasi otonomi khusus tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar daerah otonom, di mana seharusnya daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.Terkait dengan kewenangan pertanahan, masih terdapat konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menghambat proses administrasi pertanahan di Aceh.Kantor Wilayah Pertanahan Aceh belum beralih menjadi Badan Pertanahan Aceh, dan belum terbentuknya Qanun yang mengatur secara konkret mengenai kewenangan Badan Pertanahan Aceh menjadi faktor utama yang menghambat fungsi Badan Pertanahan Aceh.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak hukum dari ketidakjelasan status hukum Badan Pertanahan Aceh terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan pertanahan di Aceh. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis beberapa permasalahan pertanahan yang terjadi akibat ketidakjelasan status hukum Badan Pertanahan Aceh. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara implementasi otonomi khusus di Aceh dengan daerah lain yang memiliki otonomi khusus, seperti Papua. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi otonomi khusus dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi Aceh. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi potensi pengembangan model tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Aceh, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari masyarakat Aceh, seperti nilai-nilai adat dan budaya lokal. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh, serta memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan pertanahan.
| File size | 115.08 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Adaptive governance dalam penelitian ini terdapat beberapa Lembaga yang terlibat mulai dari pemerintahan daerah, TNI, BNBP, Tenaga medis, Dinas sosial,Adaptive governance dalam penelitian ini terdapat beberapa Lembaga yang terlibat mulai dari pemerintahan daerah, TNI, BNBP, Tenaga medis, Dinas sosial,
4141 Penelitian ini menganalisis pengaruh beban kerja, etika kerja, dan keterikatan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Bupati Pidie, dengan kepuasan kerjaPenelitian ini menganalisis pengaruh beban kerja, etika kerja, dan keterikatan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Bupati Pidie, dengan kepuasan kerja
UNBARIUNBARI Pengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih terbatas karena kendala internal seperti keterbatasan sumber dayaPengawasan DPRD Kota Jambi memiliki dasar hukum yang kuat namun efektivitasnya masih terbatas karena kendala internal seperti keterbatasan sumber daya
UMMUUMMU Politik lokal yang kuat memengaruhi birokrasi, memicu nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi yang menurunkan kepercayaan publik. KorupsiPolitik lokal yang kuat memengaruhi birokrasi, memicu nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi yang menurunkan kepercayaan publik. Korupsi
UMMUUMMU Era demokrasi langsung di Indonesia pascareformasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya melalui mekanismeEra demokrasi langsung di Indonesia pascareformasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya melalui mekanisme
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastianHasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastian
STIEKNSTIEKN Studi ini memanfaatkan data sekunder dari World Bank dan menerapkan regresi dengan metode moving average autoregression. Hasil penelitian menunjukkan bahwaStudi ini memanfaatkan data sekunder dari World Bank dan menerapkan regresi dengan metode moving average autoregression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
JBE UPIYPTKJBE UPIYPTK The results obtained indicate a positive and significant influence of competence on work discipline among state civil servants at the Regional SecretariatThe results obtained indicate a positive and significant influence of competence on work discipline among state civil servants at the Regional Secretariat
Useful /
PLBPLB Temuan ini menegaskan potensi integrasi EMA-7 ke dalam sistem pemantauan penyakit real-time di rumah sakit, guna mendukung identifikasi dini peningkatanTemuan ini menegaskan potensi integrasi EMA-7 ke dalam sistem pemantauan penyakit real-time di rumah sakit, guna mendukung identifikasi dini peningkatan
PLBPLB 0 sebagai konfigurasi optimal pada sistem rekam medis elektronik (RME) untuk menyeimbangkan privasi pasien dan utilitas data. Arah penelitian selanjutnya0 sebagai konfigurasi optimal pada sistem rekam medis elektronik (RME) untuk menyeimbangkan privasi pasien dan utilitas data. Arah penelitian selanjutnya
4141 Pengadilan negeri berwenang mengadili sengketa bisnis yang mengandung klausula arbitrase terkait pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan perbuatan melawanPengadilan negeri berwenang mengadili sengketa bisnis yang mengandung klausula arbitrase terkait pembatalan putusan arbitrase, berdasarkan perbuatan melawan
4141 Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yangPenelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang