Publisher

4141

Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan KeadilanIus Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Abstract

Aceh merupakan provinsi di Republik Indonesia, dengan kewenangan otonomi khusus, seperti yang diatur dalam pasal 213, pasal 214, dan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota. Namun, peralihan status ini belum diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data melalui studi pustaka, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Aceh belum menjadi bagian dari perangkat daerah Aceh, dan belum adanya Qanun yang mengatur secara konkret mengenai kewenangan Badan Pertanahan Aceh menjadi faktor utama yang menghambat fungsi Badan Pertanahan Aceh. Ketidakjelasan status hukum Badan Pertanahan Aceh sebagai bagian dari perangkat daerah Aceh terlihat dalam beberapa pasal Perpres No. 23 Tahun 2015, yang tidak sesuai dengan teori kewenangan dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Conclusion

Pemberian otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.Namun, implementasi otonomi khusus tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar daerah otonom, di mana seharusnya daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.Terkait dengan kewenangan pertanahan, masih terdapat konflik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menghambat proses administrasi pertanahan di Aceh.Kantor Wilayah Pertanahan Aceh belum beralih menjadi Badan Pertanahan Aceh, dan belum terbentuknya Qanun yang mengatur secara konkret mengenai kewenangan Badan Pertanahan Aceh menjadi faktor utama yang menghambat fungsi Badan Pertanahan Aceh.

Future Research

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak hukum dari ketidakjelasan status hukum Badan Pertanahan Aceh terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan pertanahan di Aceh. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis beberapa permasalahan pertanahan yang terjadi akibat ketidakjelasan status hukum Badan Pertanahan Aceh. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis komparatif antara implementasi otonomi khusus di Aceh dengan daerah lain yang memiliki otonomi khusus, seperti Papua. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi otonomi khusus dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi Aceh. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi potensi pengembangan model tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Aceh, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari masyarakat Aceh, seperti nilai-nilai adat dan budaya lokal. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh, serta memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan pertanahan.

Metadata

File size	115.08 KB
Pages	12
DMCA	Report