MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKedua Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017, penggunaan hak angket mengalami ekstensifikasi subjek maupun objek. Riset ini bertujuan untuk memperoleh dua hal: implikasi Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017 terhadap penggunaan hak angket, serta memberikan batas konstitusional penggunaan hak angket terhadap KPK. Metode riset merupakan penelitian hukum doktriner dengan basis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan; (1) terdapat tiga implikasi penggunaan hak angket pasca Putusan MK, yaitu perubahan paradigma konseptual, ancaman stabilitas pemerintahan, dan perubahan pola hubungan kelembagaan; (2) Penulis melimitasi penggunaan hak angket terhadap KPK dalam dua bentuk, yaitu melimitasi objek dan kriteria penggunaan hak angket.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU‑XV/2017 memperluas subjek dan objek hak angket, sehingga menimbulkan pergeseran paradigma konseptual, perubahan pola hubungan kelembagaan, serta ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.Penulis membatasi penggunaan hak angket terhadap KPK pada dua dimensi, yakni kriteria pembentukan panitia khusus (pansus) secara formil serta pembatasan materiel berupa aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan sumber daya manusia.Implementasi hak angket harus tetap berada dalam batas konstitusional yang tidak menyentuh fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris frekuensi dan pola penggunaan hak angket oleh DPR setelah Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017 serta dampaknya terhadap efektivitas pengawasan legislatif, dengan mengumpulkan data kasus angket yang telah dilakukan dan menganalisis faktor‑faktor yang memicu atau menghambat penggunaannya. Selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan antara mekanisme hak angket di Indonesia dengan instrumen serupa di negara‑negara lain yang memiliki sistem parlementer atau presidensial, untuk mengidentifikasi praktik terbaik, perbedaan konstitusional, dan implikasi kebijakan yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian evaluatif mengenai pengaruh batas konstitusional hak angket terhadap kinerja Komisi Pemberantanan Korupsi (KPK) diperlukan, dengan mengukur perubahan indikator kinerja KPK sebelum dan sesudah penerapan batas tersebut serta menilai apakah pembatasan tersebut meningkatkan akuntabilitas tanpa mengurangi kemampuan investigatif KPK.
| File size | 509.53 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASUNIPAS Sertipikat akan mempunyai kekuatan bukti apabila proses pendaftaran tanah sesuai dengan prosedur administrasi pertanahan yang benar. Terjadinya BencanaSertipikat akan mempunyai kekuatan bukti apabila proses pendaftaran tanah sesuai dengan prosedur administrasi pertanahan yang benar. Terjadinya Bencana
DINASTIREVDINASTIREV Tantangan utama meliputi kebutuhan untuk mengharmonisasikan kerangka regulasi lintas batas, mengatasi risiko privasi data dan keamanan siber, serta mematuhiTantangan utama meliputi kebutuhan untuk mengharmonisasikan kerangka regulasi lintas batas, mengatasi risiko privasi data dan keamanan siber, serta mematuhi
DINASTIREVDINASTIREV BPSK telah tepat dalam memutuskan bahwa klausula baku yang membebankan kewajiban pelunasan kepada ahli waris melanggar prinsip perlindungan konsumen.meskipunBPSK telah tepat dalam memutuskan bahwa klausula baku yang membebankan kewajiban pelunasan kepada ahli waris melanggar prinsip perlindungan konsumen.meskipun
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Bahan-bahan lokal dan teknik pengolahan tradisional mencerminkan pengetahuan ekologi masyarakat Osing yang selaras dengan prinsip gastronomi berkelanjutan.Bahan-bahan lokal dan teknik pengolahan tradisional mencerminkan pengetahuan ekologi masyarakat Osing yang selaras dengan prinsip gastronomi berkelanjutan.
DINASTIREVDINASTIREV Untuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diciptakan sebagai langkah untuk memberikan perlindunganUntuk mengatasi masalah ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diciptakan sebagai langkah untuk memberikan perlindungan
UNIRAYAUNIRAYA Konsep Te Aro Naweak Lako, yang merepresentasikan nilai empati (naweak) dan kebersamaan (lako), terbukti mampu membentuk karakter siswa yang lebih peduli,Konsep Te Aro Naweak Lako, yang merepresentasikan nilai empati (naweak) dan kebersamaan (lako), terbukti mampu membentuk karakter siswa yang lebih peduli,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah karena penelitian ini mengeksplor deskripsi dampakPenelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah karena penelitian ini mengeksplor deskripsi dampak
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Akan tetapi, aturan hukum adat ini tetap diakui oleh tokoh adat dan fungsionaris adat sampai sekarang. Oleh sebab itu dibutuhkan analisis hukum yaitu untukAkan tetapi, aturan hukum adat ini tetap diakui oleh tokoh adat dan fungsionaris adat sampai sekarang. Oleh sebab itu dibutuhkan analisis hukum yaitu untuk
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Sedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istriSedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istri
LLILLI Kurikulum ini dirancang sebagai solusi atas sistem pendidikan sebelumnya yang dinilai kurang fleksibel, dengan memberi kebebasan lebih kepada siswa untukKurikulum ini dirancang sebagai solusi atas sistem pendidikan sebelumnya yang dinilai kurang fleksibel, dengan memberi kebebasan lebih kepada siswa untuk
LLILLI Dari banyaknya syarat dan rukun di dalam pernikahan peneliti mengerucutkan pembahasanya tentang syarat dan kedudukan wali nikah menurut pandangan madzabDari banyaknya syarat dan rukun di dalam pernikahan peneliti mengerucutkan pembahasanya tentang syarat dan kedudukan wali nikah menurut pandangan madzab
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Dalam penentuan lokasi prakerin, sering terjadi ketidaksesuaian antara kemampuan siswa dengan industri tempat prakerin dilaksanakan. Oleh karena itu, untukDalam penentuan lokasi prakerin, sering terjadi ketidaksesuaian antara kemampuan siswa dengan industri tempat prakerin dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk