MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKedua Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017, penggunaan hak angket mengalami ekstensifikasi subjek maupun objek. Riset ini bertujuan untuk memperoleh dua hal: implikasi Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017 terhadap penggunaan hak angket, serta memberikan batas konstitusional penggunaan hak angket terhadap KPK. Metode riset merupakan penelitian hukum doktriner dengan basis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan; (1) terdapat tiga implikasi penggunaan hak angket pasca Putusan MK, yaitu perubahan paradigma konseptual, ancaman stabilitas pemerintahan, dan perubahan pola hubungan kelembagaan; (2) Penulis melimitasi penggunaan hak angket terhadap KPK dalam dua bentuk, yaitu melimitasi objek dan kriteria penggunaan hak angket.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU‑XV/2017 memperluas subjek dan objek hak angket, sehingga menimbulkan pergeseran paradigma konseptual, perubahan pola hubungan kelembagaan, serta ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.Penulis membatasi penggunaan hak angket terhadap KPK pada dua dimensi, yakni kriteria pembentukan panitia khusus (pansus) secara formil serta pembatasan materiel berupa aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan sumber daya manusia.Implementasi hak angket harus tetap berada dalam batas konstitusional yang tidak menyentuh fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris frekuensi dan pola penggunaan hak angket oleh DPR setelah Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017 serta dampaknya terhadap efektivitas pengawasan legislatif, dengan mengumpulkan data kasus angket yang telah dilakukan dan menganalisis faktor‑faktor yang memicu atau menghambat penggunaannya. Selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan antara mekanisme hak angket di Indonesia dengan instrumen serupa di negara‑negara lain yang memiliki sistem parlementer atau presidensial, untuk mengidentifikasi praktik terbaik, perbedaan konstitusional, dan implikasi kebijakan yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian evaluatif mengenai pengaruh batas konstitusional hak angket terhadap kinerja Komisi Pemberantanan Korupsi (KPK) diperlukan, dengan mengukur perubahan indikator kinerja KPK sebelum dan sesudah penerapan batas tersebut serta menilai apakah pembatasan tersebut meningkatkan akuntabilitas tanpa mengurangi kemampuan investigatif KPK.
| File size | 509.53 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
AFEKSIAFEKSI Tingkat minat remaja madya terhadap layanan cybercounseling sebagian besar berada pada kategori tinggi (60%). Tingkat minat remaja akhir terhadap layananTingkat minat remaja madya terhadap layanan cybercounseling sebagian besar berada pada kategori tinggi (60%). Tingkat minat remaja akhir terhadap layanan
AFEKSIAFEKSI Sebagai simpulan, penelitian ini merumuskan Integrated GBL-PE Success Framework untuk menyelaraskan mekanisme permainan dengan tujuan kurikuler guna menjaminSebagai simpulan, penelitian ini merumuskan Integrated GBL-PE Success Framework untuk menyelaraskan mekanisme permainan dengan tujuan kurikuler guna menjamin
AFEKSIAFEKSI Hasil sintesis menunjukkan bahwa sebagian besar instrumen yang ada mengadaptasi kerangka kerja klasik seperti Taksonomi Bloom, namun terdapat tren menujuHasil sintesis menunjukkan bahwa sebagian besar instrumen yang ada mengadaptasi kerangka kerja klasik seperti Taksonomi Bloom, namun terdapat tren menuju
ABULYATAMAABULYATAMA Penggerakan (actuating) dilakukan secara menyeluruh berdasarkan hasil kontrol yang di lapangan. Pengawasan (controlling) proses pengawasan juga dilakukanPenggerakan (actuating) dilakukan secara menyeluruh berdasarkan hasil kontrol yang di lapangan. Pengawasan (controlling) proses pengawasan juga dilakukan
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Enhancing customer satisfaction through operational efficiency and facility quality is also emphasized to build loyalty and trust. The study further suggestsEnhancing customer satisfaction through operational efficiency and facility quality is also emphasized to build loyalty and trust. The study further suggests
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Pendekatan targeting BYD berfokus pada segmen konsumen perkotaan, generasi milenial dan Gen Z, serta konsumen yang sensitif terhadap harga namun menghargaiPendekatan targeting BYD berfokus pada segmen konsumen perkotaan, generasi milenial dan Gen Z, serta konsumen yang sensitif terhadap harga namun menghargai
PANDAWANPANDAWAN Selain itu, dilakukan juga perubahan oleh hukum Islam dikaernakan banyak perubahan hukum sosial. Fuqaha memberitahukan kaidah fiqih: “berubahnya fatwaSelain itu, dilakukan juga perubahan oleh hukum Islam dikaernakan banyak perubahan hukum sosial. Fuqaha memberitahukan kaidah fiqih: “berubahnya fatwa
UADUAD Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf. Jika hak cipta dialihkan melalui wakaf bagaimanaTujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur peralihan hak cipta sebagai objek wakaf. Jika hak cipta dialihkan melalui wakaf bagaimana
Useful /
ARIMSIARIMSI Penerapan teknologi ini dapat menekan penggunaan sumber daya lahan serta mengurangi emisi karbon, sekaligus memberikan alternatif produksi protein hewaniPenerapan teknologi ini dapat menekan penggunaan sumber daya lahan serta mengurangi emisi karbon, sekaligus memberikan alternatif produksi protein hewani
UADUAD Profesi dokter yang merupakan profesi tertua serta profesi mulia dengan tugas memberikan pelayanan medis kepada masyarakat, dihadapkan dengan permasalahanProfesi dokter yang merupakan profesi tertua serta profesi mulia dengan tugas memberikan pelayanan medis kepada masyarakat, dihadapkan dengan permasalahan
UADUAD Adapun dalam waralaba Syariah, sistem pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalahAdapun dalam waralaba Syariah, sistem pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah
UADUAD Pengaturan cuti kampanye memiliki kelebihan, antara lain membatasi kekuasaan, mencegah konflik kepentingan, menghindari mobilisasi PNS, serta memastikanPengaturan cuti kampanye memiliki kelebihan, antara lain membatasi kekuasaan, mencegah konflik kepentingan, menghindari mobilisasi PNS, serta memastikan