MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiKedua Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017, penggunaan hak angket mengalami ekstensifikasi subjek maupun objek. Riset ini bertujuan untuk memperoleh dua hal: implikasi Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017 terhadap penggunaan hak angket, serta memberikan batas konstitusional penggunaan hak angket terhadap KPK. Metode riset merupakan penelitian hukum doktriner dengan basis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan; (1) terdapat tiga implikasi penggunaan hak angket pasca Putusan MK, yaitu perubahan paradigma konseptual, ancaman stabilitas pemerintahan, dan perubahan pola hubungan kelembagaan; (2) Penulis melimitasi penggunaan hak angket terhadap KPK dalam dua bentuk, yaitu melimitasi objek dan kriteria penggunaan hak angket.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU‑XV/2017 memperluas subjek dan objek hak angket, sehingga menimbulkan pergeseran paradigma konseptual, perubahan pola hubungan kelembagaan, serta ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.Penulis membatasi penggunaan hak angket terhadap KPK pada dua dimensi, yakni kriteria pembentukan panitia khusus (pansus) secara formil serta pembatasan materiel berupa aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan sumber daya manusia.Implementasi hak angket harus tetap berada dalam batas konstitusional yang tidak menyentuh fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris frekuensi dan pola penggunaan hak angket oleh DPR setelah Putusan MK Nomor 36/PUU‑XV/2017 serta dampaknya terhadap efektivitas pengawasan legislatif, dengan mengumpulkan data kasus angket yang telah dilakukan dan menganalisis faktor‑faktor yang memicu atau menghambat penggunaannya. Selanjutnya, studi komparatif dapat dilakukan antara mekanisme hak angket di Indonesia dengan instrumen serupa di negara‑negara lain yang memiliki sistem parlementer atau presidensial, untuk mengidentifikasi praktik terbaik, perbedaan konstitusional, dan implikasi kebijakan yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian evaluatif mengenai pengaruh batas konstitusional hak angket terhadap kinerja Komisi Pemberantanan Korupsi (KPK) diperlukan, dengan mengukur perubahan indikator kinerja KPK sebelum dan sesudah penerapan batas tersebut serta menilai apakah pembatasan tersebut meningkatkan akuntabilitas tanpa mengurangi kemampuan investigatif KPK.
| File size | 509.53 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana konsep dakwah dalam pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di kabupaten kerinci. Dari pembahasanDalam hal ini dapat dilihat bagaimana konsep dakwah dalam pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di kabupaten kerinci. Dari pembahasan
DINASTIREVDINASTIREV Dengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia diDengan pendekatan hukum normatif dan komparatif, makalah ini menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi signifikan untuk memperkuat pengaruh Indonesia di
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini terlihat dari penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing dan kurangnya pengawasan langsung dari pihak dinas. Hambatan utamaHal ini terlihat dari penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing dan kurangnya pengawasan langsung dari pihak dinas. Hambatan utama
NEWINERANEWINERA Paruman di Desa Bayung Gede telah memenuhi tahapan penyusunan kebijakan, mulai dari mengidentifikasi masalah, menetapkan agenda, memilih alternatif, hinggaParuman di Desa Bayung Gede telah memenuhi tahapan penyusunan kebijakan, mulai dari mengidentifikasi masalah, menetapkan agenda, memilih alternatif, hingga
NEWINERANEWINERA The persistence of Wurumana is explained by three factors: the moral principle of jaga waka (preserving familial dignity), the authority of the Eda (traditionalThe persistence of Wurumana is explained by three factors: the moral principle of jaga waka (preserving familial dignity), the authority of the Eda (traditional
IAIN LANGSAIAIN LANGSA However, this study has certain limitations, particularly in its geographic scope, as the research was conducted only in one region. Therefore, the findingsHowever, this study has certain limitations, particularly in its geographic scope, as the research was conducted only in one region. Therefore, the findings
STFTKIJNESTFTKIJNE Pendekatan ekofeminisme menawarkan kerangka kerja untuk memahami keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan, serta mendorongPendekatan ekofeminisme menawarkan kerangka kerja untuk memahami keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan, serta mendorong
UNIPASUNIPAS KUH Perdata mengatur kebebasan individu ahli waris untuk menolak warisan guna melindungi kepentingan ekonomisnya, sedangkan Hukum Adat Bali menekankanKUH Perdata mengatur kebebasan individu ahli waris untuk menolak warisan guna melindungi kepentingan ekonomisnya, sedangkan Hukum Adat Bali menekankan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisisNamun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis
LLILLI Kemampuan memahami karakter peserta didik menjadi fondasi utama dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inklusif. Profesionalisme sejati terletakKemampuan memahami karakter peserta didik menjadi fondasi utama dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inklusif. Profesionalisme sejati terletak
MANDALANURSAMANDALANURSA Sebagai bagian yang intens dalam melayani tamu, front office diharuskan menampilkan emosi sesuai aturan display perusahaan, proses ini disebut emotionalSebagai bagian yang intens dalam melayani tamu, front office diharuskan menampilkan emosi sesuai aturan display perusahaan, proses ini disebut emotional
MKRIMKRI Upaya menaruh Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 sebenarnya telah diusulkan dan coba dilakukan akan tetapi mengalami kegagalan dalam proses perubahanUpaya menaruh Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 sebenarnya telah diusulkan dan coba dilakukan akan tetapi mengalami kegagalan dalam proses perubahan